TOTABUAN.CO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12).
Sidang dihadiri oleh Ketua Harian KKIP sekaligus Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu, Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko.
“Dalam kebijakan pertahanan negara saya ingin berikan penekanan kepada empat prioritas utama,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam sidang KKIP.
Pertama, menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista)
Kedua yaitu menyangkut kemandirian pertahanan. Hal ini dinilainya penting agar Indonesia tidak ketergantungan pada impor alutsista. Ketiga, pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kekuatan pokok minimum. “Harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani,” ujarnya.
Keempat, menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.
Menurut Jokowi, kemandirian industri pertahanan bisa dicapai dengan sejumlah pendekatan yang dilakukan secara simultan. Pertama transfer teknologi. “Kita harapkan nantinya mengharuskan setiap pembelian senjata itu disertai dengan transfer teknologi ke industri strategis kita,” kata Jokowi.
Kedua, lanjutnya, siklus produksi senjata. Hal itu harus dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan membeli senjata tanpa dikaitkan siklus produksinya.
Ketiga, mengenai integritas sistem. Artinya bahwa pengadaan alutsista untuk satu matra bisa terhubung dengan alutsista ke matra lain. “Misalnya tank Angkatan Darat bisa disamakan operasi terpadu dengan pesawat tempur Angakatan Udara atau Kapal Perang Angkatan Laut,” ujarnya.
sumber : beritasatu.com
