TOTABUAN.CO BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar mengaku, mendapati ada oknum PNS yang memegang jabatan sebagai Ketua dan anggota Badan Permusyawarata Desa (BPD). Menurut Bupati, hal itu tidak dibenarkan PNS merangkap jabatan.
“Tidak boleh lagi masuk dalam struktur kepengurusan Badan Permusyawarata Desa (BPD). Sehingga perlu diganti,” ujar Sehan saat memimpin evaluasi pengelolaan keuangan Dana Desa (Dandes) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kotabunan Rabu 30 Oktober 2019.
Sehan menegaskan, BPD yang berstatus PNS harus diganti. “Sudah terima tunjangan sebagia PNS, terima gaji tunjanagan BPD. Tidak usah libatkan PNS karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Padahal lanjut Bupati, masih banyak di desa para pemuda yang memiliki potensi untuk dilibatkan dalam struktur BPD. Namun masih saja didapati para PNS jadi ketua dan anggota BPD.
Bupati mengatakan PNS menerima gaji bersumber dari anggaran Negara. Begitu pula menerima gaji sebagai anggota BPD, dan ini tidak dibenarkan.
“Karena rangkapan jabatan itulah dianggap telah merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 29 huruf (i) Junto Pasal 51 huruf (i) tentang penyelenggara negara yang merangkap jabatan,” jelasnya.(*)
