TOTABUAN.CO BOLSEL – Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Sunardy Kadullah mengatakan, sangat menghargai program kerja pasangan calon calon yang maju di Pilkada Bolsel 2020. Namun, program kerja yang digembar gemborkan saat kampanye setidaknya mengedukasi, bukan malah menjanjikan hal yang tidak masuk akal tanpa melihat kondisi keuangan daerah saat ini.
Dia mengatakan, program pemberian 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga oleh salah satu pasangan calon saat kampanye tidak mendidik dan tidak rasional berdasarkan bersaran APBD.
“Jangan bodohi rakyat Bolsel dengan kampanye yang tidak masuk akal,” katanya.
Poltisi PDI Perjuangan ini mencontohkan, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU Kabupaten Bolsel tahun 2021 berjumlah Rp338.934.649.000. Jumlah itu dikurangi gaji dan tunjangan sebesar Rp188.658.983.824 ditambah Honor THL sebesar Rp38.904.900.000 tersisa Rp111.370.765.176.
Sedangkan untuk ADD 10% yang nilainya untuk tahun anggaran 2021 berjumlah Rp36.281.359.200. Maka, Rp111.370.765.176 kurang Rp36.281.359.200 menjadi Rp75.089.405.976.
Dengan angka itu ketika dibawah ke janji programnya saat kampanye sebesar 10 juta rupiah, tentu hanya 7.508 kepala keluarga di Bolsel yang akan menerima bantuan tersebut. Dengan asumsi, tidak ada lagi pembangunan fisik dan non fisik daru DAU. Tidak ada anggaran operasional kantor. Seperti ATK, foto copi dan lain sebagainya. Tidak ada anggaran operasional kendaraan, tidak ada anggaran perjalanan dinas, tidak ada sewa kantor, tidak ada hibah ke lembaga dan lain. Tidak ada beasiswa dan bantuan sosial.
“Coba dengan jumlah DAU saat ini, bisa dirasionalkan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, jumlah kepala keluarga di Bolsel berjumlah 25.000. Jika 10 juta per kepala keluarga, maka akan menyerap dana kurang lebih 250 miliar. Sehingga DAU yang 338 Miliar dikurangi 250 Miliar, tinggal tersisa 88 Miliar.
“Lantas gaji ASN dan THL mau bayar dengan apa?,” sebutnya.
Menyusun APBD ada aturannya dan terakhir akan verifikasi oleh Pemerintah Provinsi. Olehnya program ini adalah programnya orang bodoh yang ingin membodohi rakyat dan pasti tidak disetujui dan dibatalkan, tandas Sunardy.(*)
