TOTABUAN.CO BOLSEL–Inspektorat Kabupaten Bolang Mongondow Selatan (Bolsel) menorehkan prestasi. Di mana Kordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang merupakan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bolsel urutan pertama dengan persentase 72%.
Update Senin (3/12/2018) sekitar pukul 12.14 Wita, dari 16 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Bolsel berhasil leading atau memimpin persentase Monitoring Centre for Prefention (MCP)Korsupgah se-Sulut.
“Hasil ini merupakan arahan pimpinan terutama Bupati dan Sekretaris Daerah Bolsel, secara tehnis Inspektorat hanya pelaksana dibantu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Bolsel,” ujar Kepala Inspektorat Bolsel Peki Bangki.
Dijelaskan mantan Kepala BKPSDM Bolsel ini, saat evaluasi APBD Bolsel di Kantor Gubernur Provinsi Sulut Senin (kemarin), Koordinator Korsupgah untuk Sulut, Muhammad Indra Furqon, Selasa (27/11) pekan lalu, bersama tim Korsupgah berkunjung ke Bolsel dalam rangka program KPK Rencana Aksi pemberantasan korupsi. Diketahui Korsupgah ini diluncurkan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada, Jumat (28/2) lalu. Untuk melakukan supervisi pada pemerintah daerah, dan pelayaan publik pada beberapa kantor pertanahan dan kantor imigrasi termasuk Bolsel.
Tabel progress Korsupgah seSulut
Update Progress MCP per 3 Desember 2018 jam 12.14 WIB
1. Bolsel 72%
2. Bolmong 61%
3. Pemprov 61%
4. Bitung 58%
5. Mitra 57%
6. Manado 54%
7. Boltim 53%
8. Tomohon 53 %
9. Bolmut 43%
10. Kotamobagu 41%
11. Minahasa 39%
12. Talaud 35%
13. Sangihe 35%
14. Sitaro 30%
15. Minut 16%
16. Minsel 15%
