TOTABUAN.CO BOLMONG – Perseturuan di internal lembaga DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tampaknya bakal panjang. Tudingan demi tudingan yang datang dari anggota yang tergabung dari lima fraksi disambut oleh Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling.
Pasalnya, reaksi kericuan yang terjadi pada sidang paripurna merupakan buntut dari mosi tidak percaya yang dilayangkan lima fraksi di DPRD. Reaksi itu pun muncul saat empat fraksi melakukan aksi walk out saat sebelum sidang paripurna dimulai.
Menurut Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, sikap para anggota yang tergabung di empat fraksi menunjukan sikap kekanak kanakan.
“Itu aksi kekanak kanakan yang tidak mendasar,” ucap Welty saat menanggapi soal reaksi yang dilakukan empat anggota fraksi saat sidang paripurna Selasa 6 April 2021.
Menurutnya, agenda paripurna ini diputuskan lewat Badan Musyarawah (Banmus) dan bukan dirinya yang putuskan. Termasuk yang pertama melakukan interupsi saat sidang yakni Masri Daen Masengi.
“Masri yang pertama interuspi tadi, dia yang pertama melayangkan protes, tapi dia justru yang mendesak untuk pelaksanaan sidang paripurna ini,” kata Welty.
Dia menilai, apa yang ditunjukan para anggota DPRD yang tergabung dalam empat fraksi yang melakukan walk out, adalah keputusan kekanak kanakan.
Baca Juga: Sidang Paripurna DPRD Bolmong Ricuh
Dia menilai apa yang menjadi tuntutan mereka soal pelengseran posisinya sebagai Ketua DPRD, bukanlah ranah empat fraksi.
“Soal pelengseran yang menjadi tuntutaan dalam mosi tidak percaya, itu ranah PDI Perjuangan,” sebut Welty.
Dia menambahkan, kapasitasnya selaku Ketua DPRD itu, adalah hak PDI Perjuangan.
“Kalau saya secara pribadi dalam kapaistias sebagai Ketua DPRD dianggap oleh pimpinan partai saya tidak mampu menjalankan tugas-tugas, partai punya kompetensi untuk menilai saya, bukan mereka,” sambungnya.
Soal tudingan tidak dilaksanakan paripurna HUT kabupaten kata Welty, itu merupakn sikap mengada-ada yang dilontarkan anggota DPRD dari fraksi Nasdem.
“Kemarin yang dipolemikan adalah reses, tapi kan reses sudah jalan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kecewa. Cuma kan kemarin maunyakan mereka kayak anak-anak. Kalau anak-anak itu kan, minta makan langsung saja. Tidak tahu apa sudah siap atau tidak. Kalau saya, harus tahu dulu sudah siap anggaranya, sudah siap administrasinya. Jadi reaksi ini, merupakan bentuk kekanak kanakan,” tuding Welty.
Selain itu lanjutnya, tudingan ada kesan harus menunggu dirinya menerima aksi demo kelompok masyarakat dibantah. Welty mengatakan, telah mendelegasikan kepada personil Komisi I untuk menerima kelompok masyarakat untuk menerima aspirasi mereka.
“Soal aksi demo, saya sudah meminta agar Komisi I untuk melayani dan menerima aspirasi mereka. Jadi tak benar harus menunggu saya,” bantah Welty.
Welty mengatakan, jika argumentasi para anggota DPRD yang tergabung dalam lima fraksi tidak mampu, biarlah publik yang menilai. Tiga periode duduk di DPRD dan dua periode dipercayakan menjabat Ketua DPRD, sebagai bukti dirinya mampu menjalankan tugas. Dia menduga, sikap dan aksi ini sebagai bentuk kepanikan para angggota DPRD lainnya.
“Ini bentuk kepanikan yang tidak mampu mengimbangi saya sebagai pimpinan lembaga. Saya sudah berlari seratus kilo meter perjam, mereka baru lari 20 kilometer perjam,” singgungnya.
Kericuan yang terjadi di antara anggota DPRD, berawal muncul surat mosi tidak percaya yang ditandatangi lima fraksi di DPRD. Lima fraksi itu yakni, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Pembangunan.
Mosi tidak percaya yang dilayangkan itu atas sikap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling yang dinilai terlalu monopoli dalam tugas. Padahal menurut mereka, bahwa lembaga DPRD itu adalah kolektif kolegial. (*)
