TOTABUAN.CO BOLMONG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwaklan Sulawesi Utara (Sulut) rencananya akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2018 pada Senin pekan depan. Para kepala daerah yang ada di 15 kabupaten kota yang ada di Sulut dipastikan sudah menerima undangan dari BPK untuk meneriha hasil pemeriksaan, tidak terkecuali Kabupaten Bolaang Mongondow.
Menurut Sekda Bolong Tahlis Gallang, penyerahan LHP dari BPK akan dilaksanakan pada Senin di kantor BPK Manado.
“Iya, rencana Senin akan menerima LHP dari BPK,” ujar Sekda Bolmong Tahlis Gallang.
Pada tahun sebelumnya, Ketua tim auditor dari BPK RI cabang Sulut Rudi Priantono mengatakan, Kabupaten Bolmong belum pernah mendapat opini WTP.
“Dari semua kabupten kota di Sulut, Kabupaten Bolmong belum pernah mendapat opini WTP. Yang lainnya sudap pernah meskipun ada satu dua yang turun. Akan tetapi Bolmong belum pernah. Tahun lalu sebelumnya, dapat opini pengecualian kemudian menjadi Disclaimer,” kata Rudi waktu lalu saat entri meeting dengan Bupati yang dihadiri Sekda serta para pimpinan SKPD.
Dia menilai tidak mendapatkan opini dari BPK, karena kurang kooperatifnya para perangkat daerah yang tidak memberikan data, dokumen serta informasi terkait dengan penggunaan dana. Harusnya lanjut Rudi, ketika tim turun melakukan pemeriksaan, bisa disampaikan apa-apa yang belum disiapkan.
Namun mantan Sekda Kabupten Bolsel dan Kotamobagu ini, pada tahun ini opini yang akan diterima Bolmong bisa berubah. Tahlis optimis, karena sepanjang pemeriksaan BPK RI, semua kepala SKPD dan pejabat lainnya cukup kooperatif menyiapkan data yang diminta.
“Semua masih bagus, aeluruh SKPD juga kooperatif,” ungkap Tahlis beberapa waktu lalu.
Tahlis menambahkan, kendala selama ini, karena persoalan aset. Namun sekarang sudah banyak perbaikan. Dari hasil verifikasi BPK RI beberapa saat lalu, sudah banyak perubahan karena terus diupdate,” katanya. (**)
