TOTABUAN.CO BOLMONG — Pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) nampaknya belum selesai tentang persoalan aset.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengungkapkan, persoalan aset masih menjadi prioritas pemda untuk dibenahi.
“Sebab aset yang mempengaruhi Bolmong sehingga mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”ujar Tahlis, Rabu (5/12/2018).
Meski pun persoalan aset bukan kesalahan dari pemerintahan saat ini, namun Tahlis mengaku akan memacu membenahi persoalan tersebut.
“Karena aset selalu menjadi temuan yang berulang setiap tahun, biarpun pengelolaan keuangan kita sudah baik tetap akan mempengaruhi opini BPK,”kata Sekda.
Menurut Tahlis persoalan aset terbesar ada di dua SKPD yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Tapi kita optimis akan selesai secepatnya,”jelas Sekda.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Fico Mokodompit menambahlan, saat entry meeting dengan BPK RI, semua menyangkut Surat Pertanggungjawaban (SPj) ditekankan untuk dipenuhi.
“Yang banyak dibahas bersama BPK RI soal SPj sebelum ada pemeriksanaan reguler sudah harus diteliti,” ungkapnya.
Penulis: Viko
