TOTABUAN.CO BOLMONG — Aktivitas di kantor sekretariat daerah dan sejumlah kantor SKPD di Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) lumpuh total karena terjadi pemadaman listrik. Masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan, terpaksa harus pulang karena tidak ada pasokan listrik.
Menurut Sekretaris daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengungkapkan, seharusnya ada pemberitahuan dari PLN jika ada pemadaman.
“Harusnya PLN menjelaskan kepada masyarakat atau membuat surat edaran bahwa akan ada pemadaman,” kata Tahlis kesal.
Tahlis menilai pelayanan PLN perlu diperbaiki. Sebab ada banyak hal yang menurutnya ganjal dan berpotensi masalah hukum. Salah satunya adalah tagihan rekening lampu jalan di Bolmong. Dia menjelaskan, beberapa bulan lalu Pemkab telah membentuk tim verifikasi keberadaan lampu jalan di Bolmong yang menggunakan biaya listrik pertahunnya mencapai hampir Rp7 Miliar.
Hasil verivikasi lampu jalan ternyata terdapat ratusan tiang lampu jalan yang tidak ada lagi dan ada beberapa tiang yang sudah tidak berfungsi. Namun herannya tagihannya tetap seperti itu dari tahun ke tahun.
Pemkab sendiri lanjutnya sudah meminta PLN untuk menghapus lampu jalan yang tidak ada fisiknya.Tapi sampai saat ini tagihan tersebut tetap berjalan.
“Malah permintaan Pemkab untuk melakukan MoU di ulur-ulur pihak PLN,” tambahnya.
Warga mengaku kesal dan meminta agar pihak penegak hukum segera menindalanjuti permasalahan tersebut.
“Bisa saja kondisi itu sengaja dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu di PLN untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Revol warga Lolak.
Penulis: Hasdy
