TOTABUAN.CO BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akan menyiapkan anggaran hingga Rp 21,7 miliar tahun anggsran 2023 dalam rangka pencegahan stunting. Anggaran tersebut tersebar ke-12 Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk fisik dan non fisik. Anggaran tersebut termasuk dalam rencana program dan kegiatan.
“Ada Rp21.7 miliar dana yang rencananya akan kita siapkan untuk pencegahan stunting,” kata Plt Kepala Bappeda Bolmong Ashari Sugeha.
Ashari memaparkan rencana tersebut, pada rembuk stunting tingkat kabupaten yang dibuka Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit di Hotel Sutan Raja Kotamobagu Selasa 12 Juli 2022.
Ashari menjelaskan dana yang akan disiapkan itu, diarahkan untuk menjalankan program penurunan stunting pada anak dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Misalnya untuk mengurusi suplai dan demand di lingkungan rumah tangga, kesehatan, hingga lingkungan sosial dan ekonominya.
“Anggaran tersebut nantinya akan difokuskan lewat kegiatan fisik maupun non fisik,” sambungnya.
Berdasarkan rencana, ada 12 OPD yang akan terlibat dalam program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Dana tersebut direncanakan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Untuk 12 OPD yang terlibat langsung dalam penceghan dalam penanganan stunting yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melakukan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia.
Dinas Kesehatan yang mengelola kesehatan ibu hamil, pelayan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan usia produktif, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah serta pelayanan kesehatan lainnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nantinya akan lebih banyak menangani fisik. Seperti Sanitasi pembangunan SPALD-S Tengki Septik Skala Individual Perdesaan. Selain Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergerak untuk peningkatan kwalitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (Kg) dan hak atas tingkat daerah.
Dinas Ketahanan Pangan nantinya akan menghadirkan program konsumsi sesuai dengan angka kecukupan gizi. Selain itu pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal.
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menangani pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan terkait pencatatan sipil.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gencar melakukan sosialisasi disetiap sekolah. Dinas Perikanan menyediakan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan Ikan.
Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA. Selain pengadaan kendaraan roda tiga. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
Dinas Kominfo menangani dalam Informasi dan komunikasi publik.
Dinas PP dan KB membentu kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga ( BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan PEK). Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit mengatakan, Pemkab Bolmong terus mengupayakan penurunan stunting dengan mengalokasikan anggaran.
Anggaran untuk penurunan stunting terdiri dari belanja yang tersebar di 12 OPD melalui DAK dan DAU.
“Dana yang rencananya kita akan gelontorkan untuk pencegahan stunting berasal dar dua sumber. Yakni DAK dan DUA pada tahun anggaran 2023,” kata Limi.
Ia menyampaikan, dana yang disalurkan diarahkan untuk menurunkan stunting agar tercipta lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik. (*)
