Advertorial
TOTABUAN.CO BOLMONG — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2016 , Kamis (04/08/2016) di Buka secara Resmi oleh Presiden RI Joko Widodo bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta. Rakornas untuk kali kedua ini mengenai pembahasan mengenai cara memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga pangan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Matrowardojo dalam sambutannya mengungkapkan, koordinasi ini harus dilakukan karena merupakan forum tertinggi pengendalian inflasi di Indonesia.Pengendalian inflasi ini diharapkan dapat mendukung menjaga kestabilitasan harga komoditas. Agus mengatakan, sinergi ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal itu lantaran besarnya alokasi dana yang besar di pusat dan daerah yang seharusnya bisa digunakan sebagai kunci pengendalian roda perekonomian.
Rakornas TPID ini diharapkan memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Dengan semakin besarnya alokasi dana yang dikelola pemerintah pusat dan daerah, maka alokasi di masing-masing daerah dan program secara nasional perlu diperkuat untuk mendukung hasil optimal, kata Agus, di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Dalam catatanya, Agus menjelaskan, inflasi pada 2015 berhasil dicapai dilevel 3,35 persen secara year on year (yoy) atau berada pada rentan sasaran pemerintah. Menurutnya, capaian ini hasil kerja keras bersama. “Kami apresiasi upaya pemerintah, pemda, terutama dalam kebijakan peningkatan produksi dan pengelolaan distribusi pangan,” ungkap dia.
Adapun program pemerintah yang dinilai sangat berdampak pada pengendalian yang efektif di antaranya reformasi subsidi energi sejak 2014, pembukaan lahan pertanian baru, sinergi program maritim, program tol laut, pembangunan waduk, dan pembangunan infrastruktur jalan.Selain itu, program di daerah juga membantu persoalan harga jangka pendek ataupun struktural. Contoh, di Aceh, optimalisasi tempat pelelangan ikan dan memperkuat media penyimpanan dengan cold storage. Di Jatim dengan distributor bahan pangan, tutup dia.
Sementara Itu Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Adrianus Nixon Watung, SH Mengatakan Pemerintah Daerah akan terus berupaya maksimal untuk mendukung program pemerintah pusat dengan mensinkronisasikan serta mengintegrasikan RPJMD/ RKPD yang dapat bersinergi dengan RPJMN/RKP. Sehingga target pemerintah pusat dalam mewujudkan khususnya dalam kedaulatan pangan dapat tercapai.
Perlu diketahui , menteri-menteri kabinet kerja yang hadir dalam acara ini adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani, dan Menteri Pertanian (Mentan)AmranSulaiman. Selain itu, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur, Bupati, Walikota Se Indonesia.(**)
