TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai akan menerapkan zona integritas bebas korupsi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau di tempat pelayanan publik.
Menurut Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, pada 2019 ini, ada sejumlah SKPD atau zona yang akan diterapkan bebas korupsi. Mulai dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappelitbangda, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Pelayanan Satu Pintu serta sejumlah Kantor Camat.
“Zona integritas nantinya juga akan diterapkan di kantor pelayanan publik lainnya,” kata Iskandar saat membuka Pekan Panutupa Pajak di kantor Bappelitbangda Senin (14/1/2019).
Iskandar yang didampingi Sekda Bolsel Marsanzius Arvan Ohy dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Lasya Mamonto menegaskan, penerapan zona ini membawa konsekuensi adanya hukuman atau sanksi berat apabila ada ditemukan aparatur yang melanggar komitmen seperti melakukan pungutan liar.
Penerapan zona integritas bebas korupsi ini nantinya akan menjadi perhatian dari, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman.
“Tujuan kami mewujudkan pelayanan publik di Bolsel bebas korupsi,” tambahnya.
Sejumlah kantor dinas badan dipilih sebagai zona bebas korupsi bukan tanpa alasan. Mereka tidak terpilih, melainkan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Menurut Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, pada 2019 ini, ada sejumlah SKPD atau zona yang akan diterapkan bebas korupsi. Mulai dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappelitbangda, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Pelayanan Satu Pintu serta sejumlah Kantor Camat.
“Zona integritas nantinya juga akan diterapkan di kantor pelayanan publik lainnya,” kata Iskandar Senin (14/1/2019).
Iskandar menegaskan, penerapan zona ini membawa konsekuensi adanya hukuman atau sanksi berat apabila ada ditemukan aparatur yang melanggar komitmen seperti melakukan pungutan liar.
Penerapan zona integritas bebas korupsi ini nantinya akan menjadi perhatian dari, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman.
“Tujuan kami mewujudkan pelayanan publik di Bolsel bebas korupsi,” tambahnya.
Sejumlah kantor dinas badan dipilih sebagai zona bebas korupsi bukan tanpa alasan. Mereka tidak terpilih, melainkan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Penulis: Hasdy
