TOTABUAN.CO BOLSEL – Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) satu satunya kabupaten yang ada di Bolaang Mongondow Raya masuk progers dalam Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK.
Berdasarkan situs https://korsupgah.kpk.go.id/ dari 542 kabupaten, Bolsel masuk rangking 44 dalam mewujudkan Bolsel menjadi kabupaten yang bersih dari korupsi.
Terhitung 5 Desember 2018, Kabupaten paling Selatan di BMR ini berada diurutan 44 dari 542 kabupaten. Jika dilihat hanya Bolsel yang mampu mencapai progress dari beberapa indikator yang ada.
“Ini prestasi yang luar biasa bagi Bolsel. Ini juga berkat kerja keras dan kerja nyata. Bahwa Pemerintah sedang bekerja,” ujar Bupati Bolsel Iskandar Kamaru Rabu (5/12/2018).
Iskandar menuturkan, dua tahun lalu, persisnya Bolsel belum masuk dalam peringkat atau masuk dalam nominasi indicator yang ditentukan. Tapi kali ini Bolsel mampu buktikan.
Dia tidak memungkiri bahwa sudah banyak kemajuan dan capaian yang berhasil dilakukan oleh semua jajaran.
“Kemajuan inovasi-inovasi berbasis IT yang saat ini berhasil dibangun, harus dipelihara dan dijaga dengan hati. Ini harus lebih kita tingkatkan lagi,” ujar Iskandar.
Selain itu, melalui berbagai terobosan dan upaya yang sungguh-sungguh, Bolsel mampu membalikkan persepsi negatif yang timbul di Bolsel.
“Ini merupakan prestasi luar biasa, yang membuktikan bahwa Bolsel mempunyai kesungguhan yang luar biasa. Bapak Hi Herson Mayulu mampu membalikkan persepsi yang ada selama ini dihembuskan,” ujarnya.
Iskandar menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Korsupgah KPK yang terus mendorong dan membimbing Pemkab Bolsel dalam melaksanakan good governance dan clean governance.
Iskandar berjanji, pelaksanaan e-planning dan e-budgetting, pengadaan barang dan jasa, penguatan layanan perizinan terpadu, manajemen SDM, penguatan inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset, percepatan peraturan daerah RTRW Bolsel, serta partisipasi public akan terus dipacu.
“Kesembilan indikator itu merupakan salah satu syarat untuk menuju Korsupgah KPK yang lebih mantap,” katanya.
Kendati demikian di sisi lain, Iskandar mengakui kondisi masyarakat juga harus ikut membantu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Karena tidak mungkin pemerintahan yang baik dan bersih bisa terwujud kalau lingkungannya tidak bersih.
Oleh karenanya, lingkungan harus bersih dan masyarakat juga harus bersih, termasuk system yang harus diperbaiki sehingga peluang untuk bisa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu bisa diminimalisir dengan system yang telah dibuat, pungkasnya.
Penulis: Hasdy
