TOTABUAN.CO BOLMONG – Sejumlah pejabat Bolaang Mongondow hadiri rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi yang digelar di ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut (8/3).
Beberapa pejabat Bolmong itu yakni Sekda Tahlis Gallang, Kepala Inspektorat daerah Rio Lombone, Kepala Badan Keuangan Daerah Fico Mokodompit, Kepala Dinas Kominfo Parman Ginano, Kepala BKPP Umarudin Amba, Kepala Bappeda Yarlis Hatam, serta kepala bagian organisasi kepegawaian, Kadis DPMPTSP dan Kabag ULP.
Acara yang dibuka langsung pihak KPK itu membicarakan terkait dengan Sembilan program pencegahan korupsi.
“Kegiatan Rakor ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di kabupaten kota dan provinsi di Sulut dengan memanfaatkan sarana tekhnologi informasi,” ucap Kepala Dinas Komunikasi Informasi Parman Ginano Kamis (8/2).
Dari kegiatan itu dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Bolmong.
“Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk mendukung upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi di wilayah Bolaang Mongondow dan salah satu tujuan daripada reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan profesional berkinerja tinggi juga bebas dari KKN,” jelasnya.
Menurutnya legiatan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga KPK melakukan pendampingan tata kelola pemerintahan ke daerah – daerah.
Parman menjelaskan, sesuai dengan undang – undang, tugas KPK tidak saja dibidang penindakan, tetapi juga meliputi tugas koordinasi, supervisi, monitoring, dan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor ). (**)
