TOTABUAN.CO–Pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, terus mendapat perhatian serius dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Wakil komite I DPD I RI Benny Rhamdany mengatakan, pilkada serentak yang pertama kali diikuti 269 kepala daerah dengan pembagian 9 Pilkada gubernur, 224 pemilihan bupati dan 36 walikota adalah momentum pesta demokrasi bagi seleksi dan sirkulasi kepemimpinan elit di Indonesia.
Benny mengatakan, yang menjadi sorotan Komite I terkait kesiapan KPU dan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara Pemilu bagaimana memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan UU.
“Dengan kata lain, secara prosedural seluruh tahapan Pilkada dilalui dan dipatuhi, baik oleh penyelenggara, peserta pemilu, maupun pemangku kepentingan lain,” kata senator Sulut ini saat rapat Kerja Komite l DPD RI di Kantor KPUD Provinsi Jawa Tengah bersama KPU dan Bawaslu Senin (14/9).
Selain itu lanjutnya, bagaimana pemilu bisa membangun integritas pemilih. Tantangannya adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa memberikan porsi yang lebih cukup bagi publik, khususnya pemilih, untuk memberikan pilihan politiknya berdasarkan keyakinan politiknya secara bebas merdeka berdasrkan nilai-nilai integritas.
Dia menambahkan, tahapan menjadi sangat penting bagaimana mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan setelah penyelenggaraan pilkada. Karena pilkada akan dianggap gagal jika tidak menghasilkan kepala daerah yang berhasil menjalankan pemerintahannya secara baik selama 5 tahun.
Rapat kerja itu diharapakan Komite I bisa mendapatkan masukan-masukan dari penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan kendala-kendala yang muncul di lapangan yang bisa mengganggu pelaksanaan pilkada.(**)
