TOTABUAN.CO — Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan jika proses penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa harus melalui rekomendasi guru-guru. Pasalnya, kata Ahok, sapaan dia, guru-guru lah yang sangat mengenal perkembangan harian setiap murid.
“Yang kenali anak dapat KJP adalah guru dan kepsek. Dan saya kira memang yang menilai itu kepala sekolah dan guru-guru. Kan mereka yang lebih tahu. Dari pergaulan tiap hari kan kelihatan mana yang nakal dan mana yang mau belajar. Yang penting bagi saya, kepsek dan guru-guru tahu anak mana yang nakal, yang untuk kita bantu, seperti dengan KJP begitu. Saya tidak mau mereka tidak sekolah,” terang Ahok dalam kunjungannya ke SMPNegeri 65 Jakarta, Senin (4/5).
Lanjut Ahok, 40 persen penduduk usia 14-18 tahun di Jakarta tidak sekolah. Besarnya iuran kadang menjadi kendala bagi anak untuk tidak mengenyam pendidikan.
Oleh karena itu, kata Ahok, standar pemberian KJP tidak dilihat dari besarnya pemasukan atau gaji orang tua murid namun berdasarkan rekomendasi guru-guru bagi siswa yang sangat membutuhkannya.
“40 Persen usia 14-18 tahun anak di Jakarta tidak sekolah dan hampir di seluruh Indonesia mirip-mirip. Di Jakarta saja begitu, apalagi di luar Jakarta. Ini yang mau kita bantu. Kalau 600-700 rupiah tiap bulan untuk bayar SPP dengan UMP Rp 2,5-2,7 juta, saya rasa itu tidak cukup untuk bayar,” katanya.
“Nah itu yang kita tawarkan pada guru-guru. Dulu kan kalau anak yang orangtuanya pegawai perusahaan, yang gaji UMP kan tidak boleh dapat KJP. Kalau sekarang tidak. KJP bukan diberikan dengan melihat apakah bapaknya dapat gaji berapa, tapi diberikan apakah anak ini mampu atau tidak. Kalau punya anak lima bagaimana? Dua kali gaji UMP juga tidak cukup. Masa gara-gara itu anak kita tidak dikasih KJP?” pungkas Ahok.
sumber : merdeka.com
