TOTABUAN.CO – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan melakukanreshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Alasannya ialah karena masa kerja kabinet baru berjalan sekitar enam bulan dan belum cukup untuk menyimpulkan kinerja para menteri.
“Itu Presiden yang tahu. Mau reshuffle atau tidak, pergeseran menteri, itu bagian dari hak prerogatif Presiden. Tapi, menurut saya, tidak dalam waktu dekat ini. Ini kan juga (kabinet) baru jalan,” kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Tjahjo mengungkapkan, hasil survei yang menyebut rendahnya kepuasan masyarakat pada kinerja Kabinet Kerja juga harus dijelaskan lebih rinci. Ia menilai sangat wajar kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo masih rendah karena sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah APBN Perubahan tahun 2015 yang baru disahkan beberapa waktu lalu.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, Presiden Jokowi memiliki cara sendiri dalam menentukan mekanisme evaluasi kinerja menteri-menterinya sebelum melakukan perombakan. Salah satu cara yang dilakukan Jokowi adalah dengan mempertimbangkan respons publik melalui media massa terkait kebijakan atau program yang digulirkan para menterinya.
Tjahjo menyebut, Presiden selalu memberikan arahan, bahkan teguran dalam rapat kepada menteri yang dianggap kurang cakap dalam bekerja. Presiden ingin memastikan program dan kebijakan menteri-menterinya sesuai dengan visi misi pemerintah yang ingin melayani masyarakat.
“Presiden tiap bulan melakukan evaluasi. Tapi, dalam tempo lima bulan kan belum cukup (untuk menilai dan merombak kabinet), Presiden punya caranya sendiri,” ucap Tjahjo.
Akhir pekan lalu, Poltracking menyampaikan hasil survei yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.
Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. Sebagai partai utama pendukung pemerintahan Jokowi, PDI Perjuangan menilai wajar kinerja pemerintah belum cukup memuaskan masyarakat karena baru berjalan sekitar enam bulan.
Namun, PDI-P memahami dorongan dilakukan perombakan kabinet karena rendahnya kepuasan publik pada pemerintah salah satunya disebabkan rendahnya kinerja kabinet.
sumber: kompas.com
