TOTABUAN.CO — Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan perwakilan Komisi Nasional Perempuan terkait temuan-temuan terbaru mengenai kekerasan atas perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Selain itu, Komnas Perempuan mengaku pemerintah kurang mendukung keberadaan mereka lantaran minimnya pasokan dana ketimbang negara lain.
“Komnas Perempuan yang masih sangat lemah terutama dalam hal dukungan negara dalam hal anggaran dan sebagainya. Dan kami lebih banyak support dari negara lain,” kata Komisioner Komnas Perempuan Mariana Aminuddin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta, Senin (16/3).
Tahun ini, Komnas Perempuan mengaku mendapat alokasi dana Rp 40 miliar. Tetapi sebagian besar berasal dari luar negeri.
“Dana tahun ini sekitar Rp 40 miliar. Negara Rp 10 miliar sisanya dari Australia, Belgia, Norwegia dan ada juga dari UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” tambah Mariana.
Mariana mengatakan, angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data catatan Komnas Perempuan terus meningkat saban tahun. Tahun lalu, Komnas Perempuan menyatakan terjadi 305.730 kekerasan kepada perempuan. Dari angka itu, kekerasan dalam rumah tangga menempati posisi teratas dengan presentase mencapai 68 persen.
“Kemudian kami juga menyebutkan beberapa capaian yang dilakukan Komnas Perempuan di antaranya lakukan kerjasama dengan lembaga negara dan kerjasama dengan masyarakat,” ucap Mariana.
Selain persoalan kekerasan, pihak Komnas Perempuan juga akan membahas tentang Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual pada tahun ini batal masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat 2015. Tak hanya itu, mereka juga membicarakan masalah Papua dan kekerasan Mei 1998, di mana terjadi banyak pemerkosaan terhadap perempuan dari kalangan etnis Tionghoa.
“Ada dalam agenda juga membahas soal pendidikan gender, buruh migran dan beberapa hal termasuk penguatan kelembagaan Komnas Perempuan melalui perubahan peraturan Presiden,” tandas Mariana.
sumber : merdeka.com
