TOTABUAN.CO — Jelang pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba, berbagai intervensi negara lain dirasa semakin meruncing. Negara yang warganya akan dieksekusi mati menggulirkan banyak permintaan bahkan berbagai penawaran sebagai upaya pembatalan eksekusi mati.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyebut, ketegasan Presiden Joko Widodo harus mendapat dukungan dari seluruh komponen pemerintahan baik Kementerian, TNI dan Polri.
“Ketegasan ini harus bisa diikuti pula oleh seluruh lini pemerintah yakni seperti aparat penegak hukum dan kementrian. Semangat Jokowi memberantas narkoba merupakan momentum baik, jangan seperti pemerintah sebelumnya yang obral grasi,” kata Nasir dalam program Bincang Pagi di Metro TV, Senin (9/3/2015)
Nasir juga menegaskan, komitmen Presiden Jokowi dalam memerangi narkoba dapat dijadikan pembuktian bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak main-main.
Sementara mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyebut, pelaksanaan eksekusi mati sebagai bentuk penjagaan kehormatan hukum Indonesia. Indonesia tak akan gentar dengan intervensi dan nada ancaman negara lain.
“Ada negara kecil yang tidak mampu mempertahankan kehormatannya sehingga akan terpengaruh dengan iming-iming bantuan ekonomi maupun militer.Tapi Saya rasa Indonesia tidak sekecil itu, Indonesia mempunyai harga diri dan hukum yang solid.” Kata Abdul.
sumber : metrotvnews.com
