TOTABUAN.CO — Pilkada serentak dipastikan hanya satu putaran sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada harus menyesuaikan tahapan dan anggarannya.
Hal itu ditegaskan Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, Jumat (27/2).
Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), KPU tiga kabupaten di DI Yogyakarta (DIY) yakni, Bantul, Gunungkidul dan Sleman, akan merevisi dan meredesain anggaran Pilkada secara serentak pada Desember 2015 mendatang.
Tiga kabupaten yang akan menggelar Pilkada ini adalah Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman.
Selain hanya satu putaran Pilkada tahun ini juga tidak akan ada uji publik bagi calon kepala daerah dan pasangannya.
Karena itulah KPU kabupaten/kota diminta melakukan redesain anggaran maupun tahapan kembali menyesuaikan UU tersebut.
Pilkada serentak untuk tiga kabupaten tersebut rencananya dilakukan antara 2-9 Desember 2015 sedangkan Pilkada untuk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo akan digelar Februari 2017 mendatang.
Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul, Yudha Ayu Mindarsih mengatakan, anggaran yang disepakati di APBD untuk pelaksanaan Pilkada sebesar Rp 22,85 miliar.
Anggaran itu terbagi dalam dua putaran pelaksanaan yaitu Rp 14,5 miliar untuk putaran pertama dan Rp 8,2 miliar untuk putaran kedua. Namun karena dipastikan hanya satu putaran, anggaran putaran kedua tidak akan digunakan.
Anggaran di mata anggaran yang tidak ada, menurutnya, akan dimaksimalkan untuk peningkatan sosialisasi.
Sedang Komisioner KPU Bantul, Titik Istiwiyatun mengatakan, anggaran yang disepakati Pemda untuk pelaksanaan Pilkada di Bantul sebesar Rp 15 miliar.
Dana itu Rp 13 miliar untuk KPU dan Rp 2 miliar untuk Panitia Pengawas. Hal yang sama juga dilakukan KPU Kabupaten Sleman. “Sejak awal sudah diperuntukkan satu putaran,” katanya.
Hal yang sama juga dilakukan KPU Kabupaten Sleman. Komisioner KPU Kabupaten Sleman, Indah Sri Wulandari mengatakan anggaran Pilkada di APBD setempat disetujui sebesar Rp 24 miliar.
“Karena ada perubahan kita akan koordinasi dengan Pemda dan merevisi beberapa program,” katanya.
KPU, kata dia, kemungkinan akan menambah anggaran untuk sosialisasi bagi difabel seperti buku sosialisasi huruf braile dan sebagainya.
Parpol
Kisruh yang terjadi di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan belum juga terurai, melihat segala kemungkinan, Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengaku belum bisa mengatakan apakah akan ada syarat khusus bagi calon dari Golkar maupun PPP.
“Untuk itu, belum ada aturannya, jika ada dualisme kepemimpinan, tanda-tangan mana yang sah. Kami belum bisa memutuskan,” tegasnya.
Sementara itu, Partai Golkar DIY yakin bahwa kadernya, Gandung Pardiman, sangat dikehendaki rakyat.
Anggota Komisi DPRD Bantul Fraksi Golkar, Suryono berkeyakinan seluruh kader Partai Golkar se-Bantul menghendaki ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman akan memimpin Bantul.
Meski diakui untuk menuju kursi Bupati Bantul harus melalui mekanisme persetujuan DPP, Suryono menyatakan, pencalonan Gandung Pardiman bisa ditempuh dengan cara koalisi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di tingkat daerah, apalagi Gerindra sudah mewacanakan calon wakil bupatinya.
“Karena itu, meski DPP belum bisa memutuskan, Golkar Bantul tetap akan menempuh jalan koalisi,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Bantul Agus Subagyo juga menyampaikan, DPD Partai Golkar Bantul sendiri pernah meminta Gandung Pardiman maju dalam bursa Pilkada. Namun sejauh ini, Gandung Pardiman, belum memberi lampu hijau atas desakan tersebut.
”Beliau ingin fokus sebagai ketua DPP Partai Golkar Departemen Organisasi dan Kaderisasi,” jelasnya.
Meskipun begitu menurutnya, Golkar DIY akan berkoordinasi dengan partai-partai lain, khususnya KMP, untuk mengusung calon Bupati Bantul secara bersama.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bantul justru sudah menentukan calon Bupati Bantul dalam Pemilihan serentak 2015, yakni Aryo Winoto, keponakan mantan Presiden Soeharto, yang juga dicalonkan oleh Partai Gerindra Bantul.
Ketua DPC PPP Bantul, Bariq Gufron, Jumat mengatakan, kepastian untuk mengusung Aryo Winoto yang merupakan calon tunggal dari Koalisi Merah Putih itu sesuai keputusan hasil rapat pimpinan PPP tingkat kabupaten.
Menurut Bariq, PPP memutuskan mendukung keponakan mantan Presiden Soeharto tersebut karena dipandang sebagai satu-satunya sosok yang dapat bersaing dengan calon ‘incumbent’ yakni Sri Surya Widati, kader PDI-P atau Bupati Bantul saat ini.
“Seluruh pimpinan anak cabang (PAC) PPP di 17 kecamatan juga sudah resmi mendukung Aryo Winoto, komitmen di koalisi merah putih mengusung satu calon untuk melawan koalisi pihak seberang,” katanya.
sumber : beritasatu.com
