TOTABUAN.CO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah di Istana Bogor, Jawa Barat.
Dalam kesempatan ini, Jokowi membandingkan besaran dana haji yang dipatok pemerintah Indonesia dengan negara lain.
“Saya hanya ingin bandingkan dengan negara tetangga. Saya enggak usah sebut negaranya. Punya tabungan haji, dan tabungan hajinya lebih besar, tapi tidak pernah namanya tabungan haji itu ditaruh di deposito,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Senin (16/2/2015).
Kata Jokowi, menteri dan Perdana Menteri dari negara tersebut mengatakan pada dirinya bahwa 90 persen dana haji diinvestasikan pada rakyatnya langsung, tidak melalui deposito.
“Saya tanya ditaruh di mana? Di sawit enggak ada ruginya. Terus infrastruktur, di jalan, pelabuhan, airport yang itu juga tidak ada ruginya. Oleh sebab itu kita sendiri punya Taspen, BPJS, dana haji, dan ada dana bergulir, saya kira ini sebuah potensi yang besar,” ungkap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, penempatan dana haji di deposito hanya untuk pengamanan saja.
“Tapi kalau hanya taruh di deposito saja enggak usah manajer. Ini yang mau kita bicarakan. Sehingga semua dana yang ada betul-betul produktif. Tapi dengan sebuah pruden yang sangat tinggi. Kalau invetasi di tol, pelabuhan, properti enggak ada dalam sejarah yang rugi. Tapi ini membutuhkan sebuah kajian, penghitungan yang matang,” tandasnya.
Selain menerima Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Jokowi juga mengundang Dirut LPDP, Dirut PT Taspen, Dirut PT Asabri, Dirut BPJS Kesehatan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Dirut LPDB, Ketua Pusat Investasi Pemerintah, Direktur PT SMI dan Ketua Pusat Pembangunan Hutan, untuk membahas dana haji.
sumber : okezone.com
