TOTABUAN.CO — Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado Ventje Pontoh (54) mendadak mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Ventje diterima Wali Kota Manado, Selasa (3/2), yang langsung menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado Vicky Koagouw menggantikan Pontoh.
Sekretaris Kota Manado Haefry Sendoh mengatakan, pengunduran diri Ventje di luar dugaan.
”Pak Wali sudah meminta saya mengecek alasan pengunduran diri. Pak Ventje menyatakan tidak mampu alasan kesehatan. Dia bilang juga sudah tidak nyaman bekerja,” katanya.
Kepala Humas Pemerintah Kota Manado Frangky Mokodompit mengatakan, pengunduran diri adalah cara terbaik dan sesuai pakta integritas pegawai negeri. ”Apabila tidak mampu bekerja silakan mundur,” katanya. Ia menampik pengunduran diri Ventje karena tekanan dan intervensi berlebihan dari atasannya.
Ventje merupakan birokrat senior di jajaran Pemerintah Kota Manado. Sebelum menduduki jabatan kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Ventje menjabat sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kepala Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Manado.
Kepada wartawan kemarin Ventje mengaku sudah tidak nyaman bekerja sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Diklat. Ia tidak menyebut alasan lain.
Namun, kabar yang beredar, pengunduran diri Ventje terkait dengan lelang jabatan lurah dan kepala lingkungan yang tidak menyertakan dia sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Diklat. Dalam dua seleksi itu, Wali Kota Manado GSV Lumentut justru membentuk tim seleksi. Misalnya perekrutan kepala lingkungan yang tim seleksinya berasal dari orang luar.
Ferry Liando, pengamat birokrasi di Manado, mengatakan, pengunduran diri sikap yang baik daripada menjabat tetapi tidak difungsikan. Menurut dia, jarang ada birokrat di Kota Manado dan Pemerintah Provinsi yang mundur dari jabatannya.
”Ketika orang berlomba mencari jabatan, Pak Ventje justru mundur. Perlu mendapat apresiasi,” katanya. Menurut dia, pengunduran diri biasanya terjadi karena tekanan terlalu kuat sehingga ia harus mundur.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika membongkar pasang 25 pejabat struktural sebanyak dua kali dalam waktu sebulan. Penggantian pejabat ini karena dianggap kurang tanggap dan respons terhadap kepentingan publik.
Pastika menilai, kelalaian tugas pejabat bisa berakibat fatal bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, dirinya tidak bisa menoleransi kelalaian tersebut dan menganggap dirinya salah menempatkan serta memilih orang. ”Ini juga bagian mutasi serta evaluasi kinerja pegawai negeri sipil,” kata Pastika pada pelantikan pejabat struktural yang baru di Gedung Wiswa Sabha, Selasa.
sumber : kompas.com
