TOTABUAN.CO — Tentara Nasioal Indonesia (TNI) di Papua diwajibkan membantu petani untuk menyukseskan program nasional swasembada pangan. Nantinya para tentara turun ke sawah dengan menjadi penyuluh pertanian.
Kodam XVII/Cenderawasih akan memberdayakan menurunkan 2.657 bintara pembina desa (Babinsa) TNI AD. Ini bantuan TNI ini sebagai mengantisipasi kekurangan penyuluh pertanian.
Untuk menjalankan rencana itu, Kodam XVII/Cenderawasih bersama Gubernur Papua Barat Abrahan Atururi dan Gubernur Papua yang diwakili Asisten III Setda Provinsi Papua Rosita Upessy meneken MoU soal ketahanan pangan. Penandatanganan itu dilakukan di Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Papua, Senin (2/2/2015).
Panglima Kodam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan menjelaskan keterlibatan prajurit itu mengacu pada aturan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. TNI melakukan operasi militer selain perang sehingga prajurit TNI bisa membantu pemerintah dalam hal apa saja. Khususnya mendukung program nasional swasembada pangan ini.
“Dengan adanya program ini Kepala Staf TNI AD mempunyai suatu kebijakan bahwa kita (TNI AD) harus mendukung program nasional ini dengan memberdayakan seluruh Babinsa sehingga dalam kurun waktu 3 tahun ke depan keinginan Bapak Presiden bisa tercapai yakni kita sudah bisa swasembada pangan,” kata Fransen.
Saat ini Kodam Cenderawasih sedang mendorong kepala daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengusulkan adanya kekhususan dalam menetapkan harga jual padi dari tingkat petani. Sehingga dapat menggairahkan mereka untuk menanam.
“Dari laporan yang kami terima harga padi ditingkat petani hanya Rp 6.000 perkilogram. Tapi kalau harga jual dinaikkan menjadi Rp 10.000 perkilogram kami pastikan petani lebih bersemangat,” ucapnya.
Bantuan penyuluh petani itu nantinya akan terfokus di kawasan Kabupaten Merauke dan Manokwari. “Memang Merauke merupakan kawasan lumbung pangan namun perlu disiapkan segalanya baik itu bibit, pupuk maupun irigasinya,” kata dia.
Sementara itu Gubernur Papua Barat Abraham Atururi siap mendukung program ketahanan pangan dengan meminta masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur atau nganggur.
“Mudah-mudahan masyarakat mau kembali bercocok tanam karena selain dapat menambah penghasilan juga mengurangi tingkat pengangguran,” kata Abraham.
sumber : suara.com
