TOTABUAN.CO — Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, hari ini menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku membahas beberapa hal dengan lembaga penegak hukum itu sembari menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Menurut Franky, dia baru kali ini menyerahkan LHKPN. Sebab, bos Garuda Food itu belum lama diangkat menggantikan pendahulunya, Mahendra Siregar yang mundur seiring selesainya masa kerja Kabinet Kerja Jilid II.
Franky menyatakan, dalam tatap mukanya hari ini dia juga membicarakan soal kerjasama dengan KPK terkait pencegahan adanya penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar. Hal itu kerap menimpa para pemodal hendak berinvestasi di Indonesia. Apalagi menurut dia saat ini BKPM tengah mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
“KPK dan BKPM akan melakukan sinergi di dalam memastikan proses perizinan investasi di dalam negeri. Itu akan kita ke depan mungkin akan ada MoU,” kata Franky kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/1).
Pungli dan pemerasan menjadi musuh besar bagi para penanam modal asing. Bahkan muncul anekdot kalau mencari uang di Indonesia lebih mudah ketimbang mengurus perizinan. Sebab di masa lalu, birokrat sengaja membuat pengurusan izin usaha berbelit-belit dan diulur-ulur sehingga menimbulkan celah terjadinya praktik petty corruption ( korupsi receh). Para penanam modal asing kerap alergi berurusan dengan birokrasi Indonesia gara-gara hal itu. Ujungnya-ujungnya mereka memilih mengalihkan menanamkan uangnya di negara lain.
Franky mengakui segala kekurangan itu. Makanya dia mulai sadar buat membenahi pelayanan. Salah satunya adalah membentuk satuan pengendali gratifikasi di lingkungan kantornya. Dengan cara itu dia berharap supaya anak buahnya lambat laun menghentikan praktik pungli ataupun upeti sebagai imbalan buat menerbitkan izin penanaman modal.
“Tentunya akan memberikan layanan kepastian yang memberikan kepastian kepada investor dan pemohon perizinan untuk tidak melakukan gratifikasi dalam konteks itu,” ujar Franky.
sumber : merdeka.com
