TOTABUAN.CO — Besaran pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Surabaya, Jawa Timur ke puluhan fasilitas kesehatan (faskes) mencapai triliunan rupiah. Di antara dana yang disediakan pusat Rp 1,7 triliun per tahun, hingga akhir November ini sudah terserap Rp 1,6 triliun.
RSUD dr Soetomo yang merupakan rumah sakit rujukan Indonesia Timur itu memiliki tagihan paling besar. Rata-rata Rp 50 miliar per bulan. Angka tersebut, menurut Kepala BPJS Kesehatan Surabaya dr I Made Puja Yasa Aak, memberikan ruang terjadinya kecurangan. ”Istilahnya, fraud dalam dunia medis,” ujar Puja Selasa (2/12).
Penyelewengan itu terjadi, antara lain, ketika rumah sakit menagihkan pembayaran pelayanan tidak sesuai dengan yang diterima pasien. Untuk itulah, BPJS menyiapkan tim khusus yang akan memverifikasi data dari RS dengan pasien. Tim tersebut direncanakan mulai bertugas pekan ini. ”Selama ini data yang kami terima hanya dari pihak RS. Belum konfirmasi langsung ke lapangan,” ujar Puja.
Nanti proses verifikasi dilakukan petugas yang ditunjuk BPJS. Mereka bakal memastikan bahwa tagihan rumah sakit kepada BPJS cocok dengan yang diterima pasien. Selain itu, pengawasan dilakukan dinas kesehatan dan komite mutu rumah sakit.
Termasuk, aparat hukum. Yakni, kejaksaan dan KPK. Lembaga antirasuah itu terlibat lantaran hampir setengah dari keseluruhan tagihan BPJS dibayar dengan menggunakan dana APBN. ”Anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan sangat besar. Sekarang isunya sudah tidak lagi anggaran di dunia migas,” kata Puja.
Dokter alumnus Universitas Udayana itu menambahkan, ke depan ada rencana untuk membentuk unit pengawasan di setiap rumah sakit. Selain itu, saat ini sudah ada tim kendali mutu dan biaya. Tim tersebut terdiri atas dua bagian. Yakni, tim koordinasi yang terdiri atas ikatan dokter, farmasis, perawat, bidan, dan dokter gigi.
Lalu, ada tim teknis yang beranggota komite medis yang ditunjuk direktur utama rumah sakit. Puja mengatakan, tim koordinasi sudah melakukan pengawasan selama tiga bulan. Sementara itu, tim teknis baru sebulan. ”Sampai sekarang masih membahas peran dan fungsi masing-masing. Mulai bulan depan kami mengumpulkan kasus-kasus di rumah sakit untuk dibahas,” tegasnya.
Menurut Puja, bisa jadi ditemukan banyak kasus kecurangan. Dia mencontohkan, di Amerika Serikat kecurangan di dunia kesehatan mencapai 5–10 persen. Penggunaan anggaran diawasi FBI. Sebab, kejahatan tersebut kerap dilakukan kalangan berkerah putih.
Puja menuturkan, pencegahan harus digalakkan. Salah satunya dengan klaim pembayaran harus dilakukan N-1. Yakni, sebulan sebelumnya. Misalnya, pembayaran untuk November lunas sebelum Desember. Jeda waktu itu dimanfaatkan untuk verifikasi.
Kemudian setiap peserta BPJS yang menggunakan layanan kesehatan diberi surat eligibilitas peserta (SEP). Karena itu, data sang pasien sudah dientri dalam sistem. Berapa pun besaran tagihan akan tercatat.
Puja juga meminta warga segera mendaftarkan diri ke BPJS. Sebab, BPJS memiliki banyak kelebihan. Dia membandingkan dengan asuransi komersial. Premi bulanannya mencapai ratusan ribu rupiah. ”Premi BPJS murah, sedangkan manfaatnya tidak terbatas. Berapa ratus juta pun akan ditanggung,” tuturnya.
Meski begitu, ada prosedur yang harus dilalui. Yakni, pasien menggunakan layanan di faskes primer. Pasien baru dirujuk jika faskes pertama itu tidak mampu menangani atau dalam keadaan emergency. Menurut Puja, hal itu yang mengendalikan biaya. Jika tidak, BPJS bisa bangkrut. ”Di Belanda 90 persen dikelola faskes primer,” kata Puja.
Kini BPJS bersama Kementerian Kesehatan terus meningkatkan pelayanan faskes primer. Salah satunya dengan memperkuat kemampuan dokter pada faskes tersebut. Puja berharap warga juga memberikan kepercayaannya. ”Setiap dokter setelah lulus bisa mendiagnosis 144 penyakit. Dokter di faskes primer juga mampu untuk itu,” ujarnya.
sumber : jpnn.com
