TOTABUAN.CO — Pimpinan DPR berencana memekarkan jumlah komisi dari 11 menjadi 16 komisi. Fraksi PKB pun menyatakan kalau pemekaran dilakukan hanya untuk bagi-bagi kursi, lebih baik rencana tersebut tidak perlu direalisasi.
“Harus lihat urgensinya, bila hanya untuk bagi-bagi kursi tidak perlu dilakukan,” kata Anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan dalam keterangannya,
Daniel pun meminta jika Komisi di DPR nantinya akan dimekarkan, maka hal tersebut harus dilakukan secara selektif. Menurutnya, pemekaran harus dilakukan berdasarkan target peningkatan kinerja.
“Karena konsekuensi ke penambahan anggaran, baik pengadaan ruangan, staf, dan kelengkapan,” sambung wasekjen PKB itu.
Anggota DPR dari Dapil Kalbar ini menyatakan PKB akan mempertimbangkan mengenai pemekaran komisi selama memang relevan untuk peningkaan kinerja tupoksi DPR. PKB juga akan mempertimbangkan pemekaran tersebut jika dilakukan untuk membantu kinerja eksekutif.
“Itu pun bisa diketahui setelah jelas benar struktur dan nama kementerian kabinet Jokowi-JK,” tutup Daniel.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut memang ada rencana pemekaran Komisi di DPR agar lebih fokus. Meski begitu ia belum memastikan berapa total Komisi di DPR maupun Komisi mana yang akan dipisah.
“Ada wacana seperti itu (pemekaran komisi). Beberapa komisi yang terlalu banyak mitra kerjanya sehingga memperlama pembentukan UU,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Politisi PKB: Kalau Buat Bagi-bagi Kursi, Tak Usah Mekarkan Komisi di DPRJumat (3/10).
Sumber: detiknews
