TOTABUAN.CO — PKB, sebagai partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat, menegaskan soal elite partai Koalisi Jokowi Cs yang rangkap jabatan adalah urusan Jokowi. Pernyataan PKB ini seolah menolak pendapat NasDem yang meminta para elite partai harus tinggalkan jabatan parpol ketika dipilih menjadi menteri.
“PDIP saja yang pemegang ‘saham’ mayoritas di koalisi saja tidak mencampuri urusan ini, kok NasDem repot-repot urusi ini (rangkap jabatan). Itu urusan kami dan Jokowi,” ujar Wabendum DPP PKB, Bambang Susanto,
Menurut Bambang, antara NasDem dan PKB punya visi misi masing-masing ketika memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi. Dengan demikian, soal rangkap jabatan menjadi hak prioritas Jokowi.
“Kita sesama anggota koalisi punya sejarah masing-masing saat memutuskan mengusung koalisi Jokowi-JK,” ujarnya.
Bambang menegaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara PKB dengan Jokowi terkait rangkap jabatan. PKB, lanjut Bambang menyerahkan kepada Jokowi.
“Belum ada pembicaraan soal rangkap jabatan bilamana nanti ada petinggi PKB menjadi menteri,” ucapnya.
Partai NasDem menegaskan kadernya siap melepas jabatan di parpol jika nanti ditunjuk Jokowi-JK menjadi menteri di kabinet. Ketua DPP Nasdem Victor Laiskodat berharap partai di Koalisi Indonesia Hebat, seperti PKB, harus siap melepas atribut parpol kalau kadernya ada yang ditunjuk sebagai menteri.
Sumber: detiknews
