TOTABUAN.CO – Presiden Terpilih Jokowi dinilai memiliki cara tersendiri dalam menyeleksi calon menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan nanti. Cara yang dilakukannya adalah dengan tidak transparan atau tertutup.
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan apa yang dilakukan Jokowi dalam melakukan seleksi calon menterinya itu merupakan langkah yang baik dan menghormati para kandidat.
“Saya kira hal tersebut sah-sah saja. Memang harus tertutup kalo terbuka ya kasian orang yang dipanggil belum cocok. Coba bayangkan dengan sistem terbuka diliput media terus diketahui tak cocok, kan kasian,” ujar Tjahjo saat ditemui Liputan6.com di Kantor DPP PDI, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Tjahjo hanya berpesan agar kabinet yang dibentuk nanti berisikan orang-orang yang tidak ingin mencari kekayaan harta tapi lebih fokus pada rakyat.
“Intinya tercipta kabinet yang bersih, dan kabinet yang telah meneken kontrak tidak ada niatan untuk menambah harta benda (dengan cara tidak halal). Tim Jokowi harus bekerja, bekerja saja,” jelas Tjahjo.
Meski demikian, Tjahjo tidak mengetahui nama-nama yang akan dimajukan sebagai calon menteri pilihan Jokowi-JK. Dia hanya mengindikasi, orang-orang yang sudah dipilih Jokowi dan JK adalah orang-orang yang sudah diuji juga oleh PPATK dan KPK.
“Yang diprediksi (para calon menteri) akan dikonsultasikan dan di cek (PPATK dan KPK) sehingga saat dilantik sudah clear and clean,” pungkasnya.
Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron sebelumnya menilai seharusnya seleksi kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilakukan secara terbuka atau transparan.
Herman menegaskan jika terbuka dan trasparan, publik akan berperan menyeleksi lewat jejak rekam para kandidat kabinetnya.
“Betul, sebaiknya, baik strukturnya maupun para calon menterinya di-publish agar masyarakat luas bisa menilai. Dan tentunya diharapkan akan dihasilkan menteri-menteri yang memenuhi kriteria dan harapan rakyat,” ujar Herman saat dihubungi.
Menurut dia, Jokowi bisa menggunakan cara yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski demikian, pihaknya menghormati hak prerogatif dari Jokowi sebagai presiden terpilih.
“Itu adalah hak prerogratif presiden terpilih, ada caranya masing-masing. Memang semasa presiden SBY dilakukan secara transparan bahkan rekam jejak calon menteri selain di fit and proper test langsung oleh presiden dan wakil presiden, juga media mempublisnya sehingga ada kesempatan masyarakat luas untuk mengetahuinya bahkan memberi masukan. Namun sekali lagi karena itu hak presiden, tentunya saya menghormatinya,” jelas Herman.
sumber: liputan6.com
