TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kotamobagu akhirnya membantah tegas pemberitaan sejumlah media online yang menuding adanya praktik bisnis telepon di dalam rutan antara oknum petugas dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KKPR) Kotamobagu, Djhony Tumangken, pihaknya menegaskan bahwa informasi mengenai tarif telepon hingga Rp10.000 per 5 menit seperti diberitakan sebelumnya tidak benar.
“Kami membantah keras informasi tersebut. Memang benar ada fasilitas telepon bagi warga binaan, tetapi bukan bisnis ilegal seperti yang diberitakan,” ujar Djhony Tumangken, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, penggunaan telepon di dalam Rutan hanya dilakukan melalui Wartelsus Pas (Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan), yang merupakan fasilitas resmi dan masih menggunakan sistem lama peninggalan dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Setiap WBP yang ingin berkomunikasi dengan keluarganya hanya diberi waktu 5 menit, dengan tarif Rp2.000 per sesi. Jadi bukan Rp10.000 seperti yang disampaikan di media,” tegasnya.
Djhony juga menjelaskan, penggunaan Wartelsus Pas diatur ketat dalam jam operasional tertentu.
“Pelayanan dibuka setiap hari pukul 08.00–11.30 WITA dan 13.15–16.00 WITA. Semua tercatat dan diawasi,” katanya.
Lebih jauh, ia mengapresiasi perhatian media terhadap kondisi di dalam Rutan, namun berharap pemberitaan yang disampaikan ke publik tetap berimbang dan berdasarkan klarifikasi resmi.
“Kami terbuka terhadap kritik, tetapi jangan sampai informasi yang tidak benar menimbulkan kesan negatif terhadap institusi kami,” ujarnya.
Pasca pemisahan struktur kelembagaan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KIMIPAS), pihak Rutan juga sedang menyiapkan sistem kerja sama baru dengan pihak vendor untuk menghadirkan layanan Wartelsus Pas sesuai standar KIMIPAS.
“Kami berkomitmen memperbaiki sistem dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelayanan bagi WBP,” tutup Djhony Tumangken. (*)
