TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hi Herson Mayulu menyentil ada oknum atau kelompok yang memanfaatkan dan sengaja menyebarkan soal Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondo Raya (PBMR). Apaterlebih di momen Pilkada saat ini.
Dia mengatakan, terhentinya proses pemekaran dan hingga kini belum terealisasi, bukan disebabkan karena ketiadaan dukungan Gubernur Sulut Olly Dondokambey melainkan adanya penetapan morotarium.
“Faktanya, rekomendasi persetujuan yang menjadi kewenangan Gubernur selaku pemerintah propinsi ditandangani oleh pak Olly Dondokambey,” kata Herson di sela-sela pelantikan tim Independen Olly-Steven di Lembah Bening Kelurahan Sinindian, Kota Kotamobagu Kamis 26 November 2020.
Mantan Bupati Kabupaten Bolsel dua periode ini menegaskan, hal ini harus berani diluruskan kepada masyarakat BMR, sehingga tidak dijadikan informasi sesat oleh kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan sebagai black campain kepada pasangan calon ODSK.
Lebih lanjut H2M julukan Hi Herson Mayulu mengatkan, soal anggaran pembangunan untuk BMR, ada kelompok tertentu yang menyatakan Olly dan Steven tidak berbuat apa-apa di Bolmong. Dan itu sengaja melakukan pemutarbalikan fakta.
“Mari kita berfikir objektif. Pembangunan Rumah Sakit di Kota Kotamobagu, Bandara Lolak, Bendungan Pindol, Jalan Nasional Lingkar Selatan, Jalan dua jalur di Lolak dan infrastrukktur lainnya. Itu merupakan sumbangsih Pak Olly kepada masyarakat BMR,” beber Politisi PDIP Perjuangan Sulut ini.
Pantauan wartawan ini, pelantikan tim Independen pemenangan ODSK se BMR dilakukan dipimpin Calon Gubernur petahan Olly Dondokambey.
Olly mengatakan, bahwa isu-isu yang dikembangkan di BMR merupakan kampanye hitam yang tidak mendidik. Sebagai pemimpin, seharusnya semua calon yang berkompetisi harus menyampaikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat.
“Saya tidak bermaksud melebih-lebihkan, tapi kalau mau jujur, saya sejak sebelum menjabat Gubernur Sulut sudah turut memberikan dukungan dan kontribusi bagi pembentukan daerah otonom baru di Bolaang Mongondow. Sebab semua saluran perjuangan itu harus melalui Fraksi-fraksi Partai di DPR. Sistemnya begitu. Sebelum ke Komisi harus melalui persetujuan Ketua Fraksi Partai di DPR. Saya waktu itu ketua Fraksi PDI Perjuangan. Boleh cek di DPR RI tanda-tangan saya mengenai soal-soal ini,” papa Olly panjang lebar.
Begitu pula menyangkut isu pembangunan di BMR.
Dia menceritakan, sewaktu Yasti Soepredejo Mokoagow menjabat anggota DPR RI di Komisi V membidangi infrastruktur, saya Ketua Komisi XI yang membidangi Anggaran. Dalam waktu 3 tahun peningkatan dan percepatan pembangunan di BMR mampu kami lakukan.
“Saat itu tugas Ibu Yasti menentukan lokasi dan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Saya menentukan dan memberikan anggaran pada jenis infrastruktur pembangunan yang diminta Yasti. Jadi dimana letak kebenaran dari informasi yang mengatakan seakan-akan saya tidak memperhatikan masyarakat BMR? tanya Olly, sambil menandasknn, bahwa sekarang sebagai Gubernur Sulut perhatiannya jauh lebih besar dibandingkan saat menjabat anggota DPR RI,” ungkapnya.
Saat ini dirinya harus memperlakukan sama seluruh masyarakat Nyiur Melambai, termasuk masyarakat Bolaang Mongondow Raya. Oleh sebab itu dia mengajak membangun persatuan, bersama-sama maju, agar Sulut lebih kuat menjadi gerbang ekonomi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik dan semakin hebat, tandasnya.
Pelantikan itu, Tim Independen ODSK BMR yang dikukuhkan diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh tani/nelayan dan kelompok masyarakat lainnya.
Turut hadir mantan Kakanwil Agama Cholil Domu dan mantan-mantan pejabat BMR lainya. (*)
