TOTABUAN.CO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara terus mengingatkan potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil guberur, bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota pada Pilkada serentak tahun 2020 ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sulut Mustrai Humagi saat melakukan sosialisasi di Kepulauan Sitaro Kamis 3 September 2020.
Sosialisasi dihadiri sejumlah elemen seperti BKPSDM, Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Capil, Staf Bawaslu, Panwascam se Kabupaten Kepulaun Sitaro, OKP, Ormas, Toko Masyarakat dan toko agama Kamis 3 September 2020.
Mustarin dalam sosialisasi itu mengatakan, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali dan biasanya pelanggaran yang sering terjadi ialah tindak pidana politik uang.
“Subjek hukum pelanggaran tindak pidana politik uang sesuai UU Pemilu bagi si pemberi dapat dipidana dan si penerima tidak dapat dipidana, sedangkan dalam UU Pilkada pemberi dan penerima dapat dipidana,” ucapnya Mustarin.
Dia memaparkan jenis-jenis pelanggaran yang mungkin terjadi,seperti pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan lainnya. Semua berpotensi terjadi di semua tahapan Pilkada
Tahapan pilkada sudah berjalan, bahkan sudah akan masuk pada tahapan pendaftaran pasangan calon yang akan dimulai ada 4-6 September.
Dia berharap sosialisasi ini dapat menjadi media informasi penting bagi setiap masyarakat agar masyarakat tidak ragu dan takut terhadap berbagai bentuk laporan pelanggaran yang terjadi.
“Mengingat masyarakat termasuk pengawas partisipatif terhadap jalannya Pilkada 2020 ini,” pungkasnya.(*)
