TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – DPRD Kota Kotamobagu gerah dengan keluhan warga penerima bantuan terkait dampak Covid-19 yang disalurkan Pemerintah daerah. Padahal dana yang disiapkan yang mencapai 48 Miliar itu, dinilai tidak dirasakan warga.
Ketua DPRD Kotamobagu Meydi Makalalah mengaku, banyak menerima keluhan warga yang menerima bantuan. Selain kondisi beras tidak sesuai, bantuan yang diterima juga tidak sesuai karena jika ditotalkan tidak mencapai 600 rupiah.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD mitra kerja Komisi II di kantor DPRD Kota Kotamobagu, Selasa 9 Juni 2020, Ketua DPC PDI Perjuangan ini mempertanyakan realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kotamobagu.
Menurut Meydi, penyaluran bantuan sangat berbedah dengan Kabupaten Bolaang Mongondow. Di Bolmong lanjutnya, setiap kepala keluarga menerima 36 kilo gram beras jenis premium, ditambah dengan bahan natura lainnya. Jika ditotalkan berjumalh 600 ribu rupiah. Tapi justru di Kota Kotamobagu beda, malah jika dirupiahkan tidak sesuai.
“Anggaran Covid-19 di Kota Kotamobagu, mencapai kurang lebih Rp 87 miliar. Dan sudah direalisasikan mencapai kurang lebih 28 miliar. Nah, 28 miliar ini digunakan untuk apa ?,” tanya Meydi saat RDP.
Meydi menuturkan, ada terjadi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan di Kotamobagu. Sebab yang lain menerima BLT dan BST 600 ribu, sementara warga lainnya hanya mendapatkan bahan pokok yang tidak mencapai 600 ribu rupiah.
“Di Kotamobag kepala keluarga penerima bantuan hanya menerima bantuan 10-15 kilo beras. Gula pasir 2 kilo, telur 30 butir dan minyak goreng 1 liter. Tapi di Bolmong setiap kepala keluarga penerima dijatah 36 kilogram, 4 kilogram gula pasir, 8 buah ikan kaleng dan 2 liter minyak goreng. Sembilan bulan lagi,” ucapnya.
Di Bolaang Mongondow Raya (BMR), realisasi anggaran Covid-19, langsung kelihatan dan dirasakan warga daerah tersebut. Meydi mengatakan,di Bolmong, Bupati-nya langsung memimpin penyaluran bantuan berbentuk natura dan masker. Di Kabupaten Boltim dan Bolsel bahkan Bupatinya jarang pulang rumah demi menyalurkan bantuan dan itu langsung di rasakan masyarakatnya, tambahnya lagi.
Dalam rapat tersebut, tampak Asisten II Pemkot Kotamobagu, Gunawan Damopolii hadir dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Sugiarto Yunus serta sejumlah pimpinan OPD lainnya. (*)
Kotamobagu ibarat mobil ga ada sopirnya