TOTABUAN.CO BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selaan (Bolsel) Hi Iskandar Kamari menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, yang dibuka Presiden Joko Widodo Senin (16/12/2019).
Acara tersebut diikuti Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani dan menteri Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Bupati, Presiden menyampaikan hal-hal yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi.
“Salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo ingin agar pemerintah pusat dan daerah memiliki gagasan besar dan perencanaan yang sama,” ujar Iskandar.
Saat membuka Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Presiden juga menyoroti masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi.
“Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota harus sama gagasan besarnya, sama perencanaannya, sama ide besarnya. Urusan yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak, ibu dan bayi, tolong menjadi perhatian besar kita,” tambahnya.
Tak hanya soal kematian ibu dan bayi, masalah stunting atau kekerdilan juga menjadi perhatian besar pemerintah. Terkait hal ini, Kepala Negara ingin agar pemerintah daerah turut serta dalam mengurangi angka kekerdilan yang masih tinggi di Indonesia.
Pemerintah daerah lanjutnya harus ikut campur. Terutama yang sudah pada posisi petanya merah itu hati-hati. Semua daerah, semua provinsi ada semuanya. Dulu kita lima tahun yang lalu kita angkanya 37 persen.
Untuk mencapai target angka tersebut, Presiden membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan, misalnya dengan pemberian makanan tambahan di sekolah. Presiden ingin agar di sekolah para siswa diberikan asupan seperti kacang hijau, susu, hingga telur.
Perbaikan gizi pada anak-anak tersebut menurut Bupati adalah dasar sebelum menginjak pada tahapan pembenahan di bidang pendidikan, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, diharapkan sumber daya manusia Indonesia ke depannya bisa bebas stunting.
Bupati menambahkan, di samping soal stunting, Presiden juga ingin agar pemerintah daerah mendukung program kartu prakerja dan mempermudah masuknya investasi di daerah yang tujuan utamanya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Demikian juga dengan program pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menggelar pelatihan bagi pekerjanya. (*)
