Satu tahun kepemimpinan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta berlangsung dalam situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi realitas yang tidak terhindarkan, sekaligus menjadi ujian awal dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah memilih untuk menata ulang prioritas. Tidak semua program dapat dijalankan secara bersamaan. Infrastruktur, padat karya, dan pendidikan kemudian diposisikan sebagai sektor kunci yang tetap harus bergerak, meski dengan pendekatan yang lebih selektif dan terukur.
Infrastruktur ditempatkan sebagai fondasi utama. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar tetap dilaksanakan dengan skala prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan aksesibilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Proyek-proyek dipilih secara cermat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu relatif cepat.
Seiring dengan itu, program padat karya menjadi strategi penting di tengah efisiensi. Pemerintah memanfaatkan pola padat karya untuk menjaga daya beli dan membuka kesempatan kerja sementara bagi masyarakat. Kebijakan ini memberi efek ganda pembangunan fisik tetap berjalan dan ekonomi warga tetap bergerak.
Pendekatan padat karya juga mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih inklusif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut terlibat langsung dalam proses pembangunan. Dalam situasi anggaran terbatas, model ini dinilai efektif dan relevan.
Di sisi lain, sektor pendidikan dijaga agar tidak terdampak signifikan oleh penghematan. Pemerintah berupaya memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan normal. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan efisiensi jangka pendek.
Refleksi satu tahun ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur membuka akses, padat karya menggerakkan ekonomi, sementara pendidikan menjadi penopang masa depan daerah.
Meski demikian, keterbatasan anggaran tetap membawa konsekuensi. Sejumlah program harus disesuaikan, bahkan ditunda. Namun penyesuaian tersebut dilakukan dalam kerangka menjaga stabilitas keuangan daerah dan kesinambungan pembangunan.
Efisiensi juga mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Perencanaan menjadi lebih fokus, pelaksanaan lebih disiplin, dan evaluasi program dilakukan secara berkala. Setiap kebijakan dituntut memiliki dampak nyata dan terukur.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, catatan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan. Infrastruktur, padat karya, dan pendidikan tetap menjadi arah utama, dengan harapan pembangunan daerah terus berjalan secara berkelanjutan meski di tengah keterbatasan anggaran. (*)
