TOTABUAN.CO BOLSEL—Pengelolaan keuangan di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) terus diperketat. Ini menindak lanjuti intruksi Bupati, terkait peruntukan serta penyaluran dana yang keluar dari kas daerah.
Kepala dinas DPPKAD Arvan Ohy menjelaskan , penyaluran dana harus jelas terarah kait peruntukan. terlebih jenis kegiatan.
“ Untuk penyaluran intensif saja ke pemerinta desa, kita sudah menggunakan nomor rekening. Sudah tidak lagi diserahkan secara langsung,” kata Arvan.
Ini dilakukan agar mengantisipasti pemotongan yang biasa terjadi. Bahkan demi tertibnya administrasi lanjutnya, akan lebih mempermudah untuk dilakukan pemeriksaan.
Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu secara tegas mengatakan, terkait dengan rencana pemeriksaan BPK, dia meminta agar semua pimpinan SKPD proaktif untuk menyiapkan laporan keuangan. Bahkan dia melarang pimpinan SKPD serta PPTK dan bendahara untuk keluar daerah selama pemeriksaan berlangsung.
“ Siapkan administrasi keuangan, dan harus tetap berada di dalam daerah. Semua harus proaktif untuk menyiapkan laporan ,” tegasnya.
Diketahui hasil pemeriksaan tahun anggaran 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terkait hasil pengeloaan keuangan di Bolsel. Kerja keras pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan berbuah atas ketatnya pengawasan penyaluran keuangan yang diterapkan.
Editor Hasdy Fattah
