TOTABUAN.CO BOLMONG—Demo penolakan yang dilakukan warga Poigar hingga berimbas pada pemblokiran jalan trans Sulawesi, karena Pemkab dinilai lamban mengatasi persoalan tersebut.
“ Ini karena lambatnya Pemerintah daerah termasuk para stackholder turun ke bawah,” ucap ketua Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Reformasi (LPKL) Bolmong Raya Efendy Abdul Kadir minggu (27/10).
Dia menerangkan aksi penolakan terhadap aktivitas perusahan, bukan hanya sekali dilakukan, tapi sudah beberapa kali. Namun, tak bukti respon antisipatif dari pemerintah.
“ Sosialisasi ke warga juga dinilai tak merata. Begitu juga dengan pihak perusahan yang dinilai tak ada pendekatan dengan masyarakat . Masyarakat butuh pejelasan, sehingga wajar masuk isu ke masyarakat dan timbul penolakan,”tambahnya.
Dia meminta Pemkab secepat cegah kisruh antara warga dengan PT Malta. Sehingga tak terjadi seperti di daerah lain, yang lebih anarkis lagi.
Editor Hasdy Fattah
