TOTABUAN.CO BOLMONG—Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bolmong Anhar Pasambuna mendesak agar semua kejanggalan yang terjadi di kabupaten Bolmong untuk segera diusut.
Kejangalan dalam proses pengelolaan keuangan sejak dua tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa Pemkab dan DPRD gagal baik secara penggunaan maupun secara pengawasan.
“ Kami minta agar penyidik Polres maupun Kejaksaan untuk turun melakukan pemeriksaan baik di DPRD maupun di Pemkab. Dua tahun berturut-turut menjadi bukti jika pengelolaan dana tak rasional,”tegas Anhar yang baru terpilih menjabat ketua KNPI ini .
Dia menilai soal temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) pada pengelolaan keuangan tahun anggaran 2010-2012 yang yang menjadi opini diclaimer bukti bobroknya penataan keuangan.
“ Terbukti hasil temuan BPK pada tahun anggaran 2012, miliaran uang tak mampu dipertanggung jawabkan,termasuk dana audens dengan kepala desa, pimpinan organisasi tak mampu dipertanggung jawabkan,” tukas Anhar.
Bukan hanya itu, proyek tiang pancang gedung DPRD juga perlu diseriusi. Sebab tidak masuk dana tersebut diplot di kantor PU, melainkan diplot di sekretarit DPRD sehingga terjadi masalah. Bahkan KNPI jua meminta kasus dugaan pengrusakan mangrove harus diseriusi.
Sementara Kapolres Bolmong AKBP Hisar Siallagan beberapa waktu pernah mengatakan, bahwa temuan BPK menjadi pintu masuk bagi penydik. Dia berjanji akan turun untuk melakukan pemeriksaan soal temuan tersebut.
Namun Kapolres sendiri menyadari masih memberikan waktu untuk melakukan pengembalian lewat majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi (MPTGR) yang dibentuk.
“ Saya masih berikan waktu karena itu merupakan kewajiban dan itu diatur. Namun, soal temuan polres tak akan tutup mata. Bisa saja disitu ada kerugian Negara,” tukas Kapolres.
Peliput Hasdy Fattah
