TOTABUAN.CO SULUT – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memaparkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Forum tahunan yang menjadi wadah penyusunan arah pembangunan daerah tersebut berlangsung berbeda dari biasanya. Musrenbang kali ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius menyampaikan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara tahun 2027 melalui delapan misi utama, 17 program unggulan, serta 45 kegiatan strategis yang dirancang untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Menurutnya, Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program dan anggaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih tepat sasaran.
“Melalui forum ini, pemerintah dapat menselaraskan anggaran pembangunan agar tepat sasaran, inklusif, partisipatif, serta memperkuat fondasi transformasi pembangunan di masa depan,” ujar Yulius.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pejabat tinggi negara dalam forum tersebut. Kehadiran pemerintah pusat dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.
“Selaku Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri dan Ibu Kepala BPS. Ini menunjukkan bahwa kita semua serius dalam melaksanakan Musrenbang demi masa depan pembangunan yang terarah dari pusat hingga ke daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa saat ini dirinya bersama Wakil Gubernur tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Pelaksanaan RKPD 2027 nantinya akan difokuskan pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dan perbatasan.
Musrenbang ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. (*)
