TOTABUAN.co Bolmong—Warga Bolaang Mongondow mengaku heran, sejak tampuk pimpinan di pegang oleh Bupati Salihi Mokodongan dan Wakil Bupati Yanni Tuuk tak memberikan perubahan soal tata cara pengelolaan keuangan.
Sejak 2011 hingga 2012, Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) RI memberikan opini buruk terdahap tata cara pengelolaan uang negara.
Bahkan untuk pengelolaan dana tahun anggaran 2012, sejumlah item dibeberkan oleh BPK. Dana miliaran rupiah tak mampu dipertangung jawabkan sehingga banyak warga bertanya dengan kepemimpinan pasangan yang menang dalam Pilkada 2011 lalu itu.
“ Jangan hanya memberikan pencitraan lewat media, warga sudah tau belum ada yang nyata dari hasil kerja dalam waktu dua tahun. Buktinya , hasil penggunaan dana miliaran rupiah tak mampu dipertanggung jawabkan. Dan itu bukti indikasi penyalagunaan dana yang harus dipertanggung jawabkan,”kata Ramlan Potabuga warga Sangtombolang lewat pesan singkat ke totabuan.co.
Ramlan mengakui dengan hasil kerja keras kepala daerah di Bolsel dan Boltim, tahun ini mampu membawa perubahan soal tata cara pengelolaan keuangan hingga mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Namun, di Bolmong sendiri, terbukti tak ada perubahan dar tahun lalu yakni mendapat opini buruk dengan hasil disclaimer.
Ramlan meminta aparat penegak hukum,untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pengelolaan dana pada tahun anggara 2012 lalu pintanya.
Dari beberapa poin yang menjadi temuan BPK yakni dana audens dengan kepala desa dan pimpinan organisasi sebesar 3.1 miliar yang tak mampu dipertangung jawabkan.
Peliput Hasdy Fattah
Â
ini akibat Bupati dan wakil tidak mengerti tatakelolah pemerintahan, ditambahlagi birokrasi dibawahanya tidak maubekerja secara profesional sehingga output pengelolaan keuangan tidak baik.
Jika birokrasi jajaran pemkab bisa bekerja dengan profesional, apapun yang diperintahkan oleh bupati atau wakil kalau tidak sesuai dengan ketentuan wajib diluruskan, karena kita tau sendiri siapa bupati dan wakil bupati bolmong, sekolahnya sampai dimana, pengalaman tatausaha pengelolaan keuangan negaranya sampai sejauhmana?
Untuk mempertanggung jawabkan keuangan negara tidak cukup hanya popularitas kepala daearah atau harga kepala daerah yg ditonjolkan, tapi kemampuan manajemen keuangan negara yang paling utama.