TOTABUAN.CO BOLTIM—Penyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD) 2014 pada Selasa (26/11) menuai kritik dari fraksi Pelopor perjuangan .
Anggota DPRD Boltim, Rita Lamusu dalam pandangan fraksi mengatakan setelah mendengar penyampaian nota keuangan ranperda APBD yang dibacakan oleh Bupati Sehan Landjar . Kata Rita, APBD Boltim sebesar Rp 388 tidak sebanding dengan belanja modal atau belanja publik yang hanya Rp 115 miliar.
“Ini adalah APBD yang tidak sehat. Perbandingannya tidak mencapai 60 persen untuk belanja publik,” kata Srikandi Partai Keadilan Sejahterah ini.
Rita mengatakan, seharusnya APBD Boltim 2014, lebih pro rakyat seperti tahun ini yang melebihi 65 persen. Sehingga, dirinya dan anggota dewan lainnya berjanji akan melakukan koreksi secara tajam agar komposisi tersebut bisa berubah. Sehingga, kepentingan rakyat diprioritaskan.
“Ini akan dikoreksi dan dipertajam agar APBD lebih pro rakyat. Sehingga kepentingan rakyat akan terjawab dan dirasakan langsung masyarakat,” kata ketua Komisi III ini.
Selama ini APBD yang selalu pro rakyat, namun kali ini berbeda sehingga pihaknya akan menseriusi dalam pembahasan baik di komisi maupun badan anggaran agar porsi untuk rakyat meningkat.
Bupati Boltim Sehan Landjar dalam penyampaian nota keuangan APBD mengungkapkan, dalam anggaran tersebut dilakukan penghematan dan rasionalisasi anggaran termasuk bagi tunjangan kinerja daerah dan tunjangan pokok pegawai. “Pendapatan daerah secara keseluruhan berjumlah Rp 374 716 918 148,” ucapnya.
Editor Hasdy Fattah
