BREAKING NEWS

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang Top Up Game Online Murah dan Aman di Gacorshop.com, Solusi Gamer Hemat dan Praktis

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit tidak sampai tiga bulan lagi. Hal itu berdasarkan surat keputusan pelantikan 22 Mei 2022 lalu. Pj Bupati Limi Mokodompit dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada 22 Mei 2022 lalu, pasca berakhir masa tugas Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk periode 2017-2022. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, bahwa masa jabatan Pj kepala daerah maksimal satu tahun. Masa jabatan itu bisa diperpanjang dengan orang yang sama ataupun berbeda. Setiap tiga bulan sekali, para pj kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal itu yang nanti akan menjadi mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para Pj kepala daerah. Jika dihitung masa tugas Limi Mokodompit sebagai pj kepala daerah sejak dilantik 22 Mei 2022 lalu, sudah mencapai Sembilan bulan berjalan. Artinya jika dihitung akhir Februari 2023 ini, masa jabatannya tidak mencapai 80 hari lagi atau tidak cukup tiga bulan. Lantas apakah Limi Mokodompit masih akan mendapat kesempatan lagi dipercayakan menjabat Pj Bupati Bolmong atau akan diganti. Aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan Robianto Suid mengatakan, perpanjangan masa jabatan Pj Kepala Daerah merupakan hak prerogatif Mendagri melalui Gubernur. Menurutnya, dari berbagai penilaian yang diikuti, kinerja Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit sangat memuaskan. Artinya kata Robi, Mendagri telah mengeluarkan sinyal, soal perpanjangan masa jabatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Perpanjangan masa jabatan Pj. Kepala Daerah sesuai regulasi itu merupakan hak prerogatif Mendagri melalui Gubernur. Itu adalah hasil penilaian yang dilakukan. Yang saya ikuti kinerja Pj.Bupati Bolmong cukup baik,” katanya. Robi sendiri tidak memungkiri masih ada kekurangan pada kepemimpinan di masa transisi saat ini. Akan tetapi banyak juga keberhasilan yang diraih Pemkab Bolmong lewat tangan Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit. “Kemarin Pemkab Bolmong meraih penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut. Kabupaten Bolmong terbaik atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun anggaran 2022. Tentu salah satu prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan. Saya berharap Pak Limi masih menjadi pilihan gubernur untuk menjabat kembali sebagai pj kepala daerah,” katanya. Selain itu Pemkab Bolmong mendapat nilai baik dari Kemen PAN RB terkait pelayanan publik untuk dua dinas di Kabupaten Bolmong, dan masih ada lagi penghargaan yang diterima Pemkab Bolmong. (*)

1 Maret 20231 Maret 2023

Masa Jabatan Limi Mokodompit Sebagai Pj Bupati Bolmong Tidak Cukup Tiga Bulan Lagi. Diperpanjang Atau Diganti

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit sudah tidak sampai […]

31 Januari 202331 Januari 2023

Pj Bupati Limi Mokodompit Dinilai Mampu Mengontrol Inflasi di Kabupaten Bolmong

31 Oktober 202231 Oktober 2022

Bupati Bersama Forkopimda Kabupaten Bolmong Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pj Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengikuti rapat evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas penjabat (Pj) kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu 24 Agustus 2022. Rapat evaluasi itu dilakukan secara daring itu diikuti para Pj kepala daerah mulai gubernur, bupati walikota dari berbagai daerah. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, penunjukan Pj. kepala daerah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penunjukan ini merupakan konsekuensi diterapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dua UU tersebut saling terkait satu sama lain. Mendagri menyampaikan, rapat tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, selain diatur terkait pembatasan masa jabatan juga diatur mengenai sistem pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas Pj. kepala daerah. Adapun masa jabatan Pj. kepala daerah diatur paling lama satu tahun dengan sistem pelaporan pertanggungjawabannya dilakukan setiap tiga bulan. Setiap tiga bulan Pj kepala daerah membuat laporan pertanggungjawaban. Khusus untuk penjabat gubernur laporan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Mendagri. “Jadi nanti dikirim suratnya kepada Presiden melalui Mendagri, dan kemudian untuk penjabat bupati/wali kota disampaikan pertanggungjawabannya kepada Mendagri melalui gubernur sekurang-kurangnya tiga bulan sekali,” kata Tito. Mendagri mendukung Pj. kepala daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia meminta kepala daerah tidak segan dan ragu untuk meminta persetujuan tertulis dari Kemendagri saat hendak menjalankan tugas. Mendagri juga mengatakan alasan pelaksanaan Pemilu presiden/wakil presiden dilakukan bersamaan dengan Pilkada Serentak pada tahun 2024. Alasan tersebut yaitu agar terjadi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara paralel, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Ini untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah lima tahunan yang terjadi dalam praktik selama ini. Tahun 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden yang otomatis presiden terpilih membuat RPJMN lima tahunan sampai dengan 2019, di tengah-tengah itu ada Pilkada, Pilkada 2017, Pilkada lagi 2018, yang melahirkan kepala daerah-kepala daerah baru, jadi kepala daerah yang baru itu waktunya juga berbeda-beda,” ujarnya. (*)

25 Agustus 2022

Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Bolmong

17 Juli 202017 Juli 2020

Yasti Terima Buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19

21 Desember 2017

Walikota Kotamobagu Irup Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2017

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Top Up Game Online Murah dan Aman di Gacorshop.com, Solusi Gamer Hemat dan Praktis

Tag: tito karnavian

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit tidak sampai tiga bulan lagi. Hal itu berdasarkan surat keputusan pelantikan 22 Mei 2022 lalu. Pj Bupati Limi Mokodompit dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada 22 Mei 2022 lalu, pasca berakhir masa tugas Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk periode 2017-2022. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, bahwa masa jabatan Pj kepala daerah maksimal satu tahun. Masa jabatan itu bisa diperpanjang dengan orang yang sama ataupun berbeda. Setiap tiga bulan sekali, para pj kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal itu yang nanti akan menjadi mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para Pj kepala daerah. Jika dihitung masa tugas Limi Mokodompit sebagai pj kepala daerah sejak dilantik 22 Mei 2022 lalu, sudah mencapai Sembilan bulan berjalan. Artinya jika dihitung akhir Februari 2023 ini, masa jabatannya tidak mencapai 80 hari lagi atau tidak cukup tiga bulan. Lantas apakah Limi Mokodompit masih akan mendapat kesempatan lagi dipercayakan menjabat Pj Bupati Bolmong atau akan diganti. Aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan Robianto Suid mengatakan, perpanjangan masa jabatan Pj Kepala Daerah merupakan hak prerogatif Mendagri melalui Gubernur. Menurutnya, dari berbagai penilaian yang diikuti, kinerja Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit sangat memuaskan. Artinya kata Robi, Mendagri telah mengeluarkan sinyal, soal perpanjangan masa jabatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Perpanjangan masa jabatan Pj. Kepala Daerah sesuai regulasi itu merupakan hak prerogatif Mendagri melalui Gubernur. Itu adalah hasil penilaian yang dilakukan. Yang saya ikuti kinerja Pj.Bupati Bolmong cukup baik,” katanya. Robi sendiri tidak memungkiri masih ada kekurangan pada kepemimpinan di masa transisi saat ini. Akan tetapi banyak juga keberhasilan yang diraih Pemkab Bolmong lewat tangan Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit. “Kemarin Pemkab Bolmong meraih penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut. Kabupaten Bolmong terbaik atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun anggaran 2022. Tentu salah satu prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan. Saya berharap Pak Limi masih menjadi pilihan gubernur untuk menjabat kembali sebagai pj kepala daerah,” katanya. Selain itu Pemkab Bolmong mendapat nilai baik dari Kemen PAN RB terkait pelayanan publik untuk dua dinas di Kabupaten Bolmong, dan masih ada lagi penghargaan yang diterima Pemkab Bolmong. (*)

Bolmong1 Maret 20231 Maret 2023

Masa Jabatan Limi Mokodompit Sebagai Pj Bupati Bolmong Tidak Cukup Tiga Bulan Lagi. Diperpanjang Atau Diganti

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit sudah tidak sampai […]

Bolmong31 Januari 202331 Januari 2023

Pj Bupati Limi Mokodompit Dinilai Mampu Mengontrol Inflasi di Kabupaten Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG — Pengendalian inflasi di daerah menjadi sorotan utama Presiden Jokowi. Kinerja Penjabat (Pj) […]

Bolmong31 Oktober 202231 Oktober 2022

Bupati Bersama Forkopimda Kabupaten Bolmong Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

TOTABUAN.CO BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah […]

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pj Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengikuti rapat evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas penjabat (Pj) kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu 24 Agustus 2022. Rapat evaluasi itu dilakukan secara daring itu diikuti para Pj kepala daerah mulai gubernur, bupati walikota dari berbagai daerah. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, penunjukan Pj. kepala daerah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penunjukan ini merupakan konsekuensi diterapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dua UU tersebut saling terkait satu sama lain. Mendagri menyampaikan, rapat tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, selain diatur terkait pembatasan masa jabatan juga diatur mengenai sistem pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas Pj. kepala daerah. Adapun masa jabatan Pj. kepala daerah diatur paling lama satu tahun dengan sistem pelaporan pertanggungjawabannya dilakukan setiap tiga bulan. Setiap tiga bulan Pj kepala daerah membuat laporan pertanggungjawaban. Khusus untuk penjabat gubernur laporan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Mendagri. “Jadi nanti dikirim suratnya kepada Presiden melalui Mendagri, dan kemudian untuk penjabat bupati/wali kota disampaikan pertanggungjawabannya kepada Mendagri melalui gubernur sekurang-kurangnya tiga bulan sekali,” kata Tito. Mendagri mendukung Pj. kepala daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia meminta kepala daerah tidak segan dan ragu untuk meminta persetujuan tertulis dari Kemendagri saat hendak menjalankan tugas. Mendagri juga mengatakan alasan pelaksanaan Pemilu presiden/wakil presiden dilakukan bersamaan dengan Pilkada Serentak pada tahun 2024. Alasan tersebut yaitu agar terjadi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara paralel, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Ini untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah lima tahunan yang terjadi dalam praktik selama ini. Tahun 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden yang otomatis presiden terpilih membuat RPJMN lima tahunan sampai dengan 2019, di tengah-tengah itu ada Pilkada, Pilkada 2017, Pilkada lagi 2018, yang melahirkan kepala daerah-kepala daerah baru, jadi kepala daerah yang baru itu waktunya juga berbeda-beda,” ujarnya. (*)

Bolmong25 Agustus 2022

Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pj Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengikuti rapat evaluasi dan penilaian […]

Bolmong17 Juli 202017 Juli 2020

Yasti Terima Buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19

TOTABUAN.CO BOLMONG — Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada […]

Kotamobagu21 Desember 2017

Walikota Kotamobagu Irup Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2017

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Walikota Kotamobagu Tatong Bara jadi Inspektur Upacara (Irup) pada pelaksanaan kegiatan apel […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

bahislion galabet 1xbet