BREAKING NEWS

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang Top Up Game Online Murah dan Aman di Gacorshop.com, Solusi Gamer Hemat dan Praktis

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melakukan pendataan bagi tenaga non ASN. Hal ini sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenis seperti pegawai non-ASN. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Amba mengatakan, saat ini BKPP sudah meminta data ke seluruh SKPD nama-nama data non ASN. ”BKPP saat ini lagi input semua data non ASN ke BKN,” kata Amba Rabu 14 September 2022. Pendataan tenaga non-ASN dibagi ke dalam beberapa tahapan. Yakni sebelum pra finalisasi, masing-masing admin/operator mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non- ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Kedua pada tahap pra finalisasi yang berlangsung 30 September 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal (uji publik) melalui kanal informasi instansi. Dari pengumuman pendataan awal instansi, tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Ketiga pada tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN, dan menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN, instansi dapat mengacu pada Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi pemerintah. Menurut Amba, pendataan tenaga non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah atau PP 48 Tahun 2005 dan PP 49 Tahun 2018, yakni larangan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer dan/atau tenaga non-ASN. Selain itu bertujuan mendorong masing- masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses maping, validasi data, dan menyiapkan RoadMap penyelesaian tenaga non-ASN. Tujuan Pendataan tenaga Non-ASN ini untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi serta kompetensi. Selain itu untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi,” katanya. Saat ini jumlah tenaga non ASN yang bekerja di lingkup Pemkab Bolmong kurang lebih berjumlah 1600 orang. (*)

14 September 2022

BKPP Bolmong Mulai Data Tenaga Non ASN

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melakukan pendataan bagi tenaga non ASN. Hal […]

TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mensosialisasikan Surat Kementerian PAN-RB terkait pemetaan Data tenaga non ASN dan Rekon Data Tenaga non ASN lintas OPD. Sosialisasi tersebut dibuka Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid yang digelar di ruang pertemuan Herson Mayulu, Lantai 3 Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki Rabu 14 September 2022. Sosialisasi tersebut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhamad Suja Alamri, jajaran Staf Ahli dan pimpinan perangkat daerah, serta para tenaga Non ASN lingkup Pemkab Bolsel. Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menyebutkan, jumlah THL atau tenaga non ASN di Pemkab Bolsel sudah sangat banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karenanya, diperlukan pemetaan dan pendataan kembali sesuai petunjuk Kementerian PAN-RB. "Saya dan Pak Bupati sangat mementingkan kesejahteraan teman-teman Non ASN. Mohon agar tetap dapat berdiri di barisan yang sama dengan kami," ujar Deddy. Deddy juga mengimbau untuk THL atau non ASN agar serius mengurus pendataan dan jangan anggap remeh. Sebab hingga saat ini masih banyak THL yang belum memasukkan data. "Maksud pertemuan ini adalah untuk mensosialisasikan pendataan dan pemetaan tenaga Non ASN. Jadi, kami minta memasukkan data yang benar. Karena jika tidak sesuai akan tertolak oleh sistem. Untuk itu, rajinlah berkoordinasi dengan BKPSDM karena nanti akan ada aplikasi yang harus diinput masing-masing," kata Wabup. Deddy menambahkan, yang masuk dalam pendataan ini adalah Tenaga Non ASN dan Kategori 2 yang masih aktif sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Selain itu tidak termasuk tenaga kebersihan, penjaga kantor, dan sopir. "Alhamdulillah tahun 2022 ini kita mendapat jatah PPPK sebanyak 287 formasi untuk Guru dan Kesehatan. Jadi, teman-teman Non ASN yang berminat mengisi formasi tersebut agar mulai saat ini rajin belajar dan mempersiapkan diri mengikuti ujian CAT PPPK nanti," imbuhnya. Kepala BKPSDM Ahmadi Modeong menjelaskan, sosialisasi ini diadakan sebagai tindak lanjut surat Kementerian PAN-RB kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia Juli 2022 terkait pemetaan dan pendataan pegawai non ASN. "Setelah hampir 1 bulan kami bersama pimpinan daerah memverifikasi data Non ASN yang masuk, maka Alhamdulillah per tanggal 31 Agustus 2022, telah terdata sebanyak 1.465 tenaga Non ASN di lingkungan Pemkab Bolsel," beber Ahmadi. Dia menambahkan, tujuan sosialisasi tersebut untuk merekon dan mencocokkan data yang dimasukkan ke BKPSDM agar sama dengan data yang ada di dinas masing-masing. “Jadi, setelah ini, jika ada jumlah yang tidak cocok agar langsung diverifikasi," katanya.. (*)

14 September 202214 September 2022

Pemkab Bolsel Mulai Petakan Data Tenaga Non ASN

TOTABUAN.CO BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow memberikan tanggapan terkait wacana penghentian tenaga honorer oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai 2023 mendatang. Menurut Yasti, penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). “Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini diberikan waktu hinga tahun 2023,” katanya. Namun kendati begitu, menurut YSM julukan Yasti Soepredjo Mokoagow, pemberhentian itu baru sebatas wacana dari Kementrian. “Itukan baru sebatas wacana. Kalau wacana masih perlu kajian,” ujarnya. YSM menyakini pemerintah telah menyiapkan solusi dampak dari pemberhentian tenaga honorer. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu jauh memberikan tanggapan terlalu jauh soal wacana tersebut. Namun pada prinsipnya jika menghapus tenaga honorer dan mengganti dengan PPPK tentu lebih terjamin dengan peningkatan kualitas, kompetensi, integritas serta tanggung jawab bagi para tenaga PPPK, tandasnya. Seperti diketahui wacana tenaga Honorer oleh (KemenpanRB) mulai 2023 mendatang. Padahal tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah dan tidak membebani Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Bedasarkan data yang didapat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, jumlah THL yang tersebar sebanyak 804 dan Honorer K2 berjumlah 248. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani mengatakan, wacana penghapusan THL dan Honorer, akan berdampak pada jumlah SDM yang ada di Bolmong dibanding dengan jumlah tugas yang ada. Namun, saat ini pemerintah pusat justru akan menghapus tenaga honorer secara besar-besaran pada tahun mendatang. “Sebaiknya pemerintah pusat mempertimbangkan lagi soal wacana itu. Akan muncul dampak lebih besar terhadap daerah,” katanya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, perlu ada antisipasi mulai sekarang, agar para THL dan Honorer di Bolmong yang dihapus di tahun 2023 nantinya tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan. “Kita harus memikirkan dari segi kemanuasiaannya, nasib mereka ke depan. Sehingga mulai sekarang ini perlu ada solusi agar tidak ada kegelisahan dari teman-teman THL dan Honorer yang sudah mengabdi selama ini. Selama ini pembayaran gaji mereka bersumber dari APBD. Saya kira pemerintah pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD,” tandasnya. Setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada dua. Yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah pusat adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer.(*)

27 Januari 2022

Ini Tanggapan Bupati Bolmong Soal Wacana Penghapusan Tenaga Honorer

TOTABUAN.CO BOLMONG – Nasib ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Honorer di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) di ujung tanduk. Hal ini setelah dikeluarkannya wacana penghapusan THL dan Honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mulai 2023 mendatang. Padahal tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah dan tidak membebani Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Wacana penghapusan para THL dan Honorer, akan menambah jumlah pengangguran jika aturan tersebut diterapkan nantinya. Sebab, bagi para honorer, untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah tidak bisa, karena terbentur usia. Bedasarkan data yang didapat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, jumlah THL yang tersebar sebanyak 804 dan Honorer K2 berjumlah 248. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani mengatakan, wacana penghapusan THL dan Honorer, akan berdampak pada jumlah SDM yang ada di Bolmong dibanding dengan jumlah tugas yang ada. Namun, saat ini pemerintah pusat justru akan menghapus tenaga honorer secara besar-besaran pada tahun mendatang. “Sebaiknya pemerintah pusat mempertimbangkan lagi soal wacana itu. Akan muncul dampak lebih besa terhadap daerah,” katanya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, perlu ada antisipasi mulai sekarang, agar para THL dan Honorer di Bolmong yang dihapus di tahun 2023 nantinya tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan. “Kita harus memikirkan dari segi kemanuasiaannya, nasib mereka ke depan. Sehingga mulai sekarang ini perlu ada solusi agar tidak ada kegelisahan dari teman-teman THL dan Honorer yang sudah mengabdi selama ini. Selama ini pembayaran gaji mereka bersumber dari APBD. Saya kira pemerintah pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD,” tandasnya. (*)

23 Januari 202223 Januari 2022

Nasib THL dan Honorer Bolmong di Ujung Tanduk

19 Agustus 202019 Agustus 2020

Soal BLT Bagi THL di Pemkab Bolsel, Ahmadi: Pemda Tunggu Juknis

30 Juli 201930 Juli 2019

Pemkab Bolmong Buka Lowongan Tenaga Harian Lepas

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Top Up Game Online Murah dan Aman di Gacorshop.com, Solusi Gamer Hemat dan Praktis

Tag: THL

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melakukan pendataan bagi tenaga non ASN. Hal ini sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenis seperti pegawai non-ASN. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Amba mengatakan, saat ini BKPP sudah meminta data ke seluruh SKPD nama-nama data non ASN. ”BKPP saat ini lagi input semua data non ASN ke BKN,” kata Amba Rabu 14 September 2022. Pendataan tenaga non-ASN dibagi ke dalam beberapa tahapan. Yakni sebelum pra finalisasi, masing-masing admin/operator mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non- ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Kedua pada tahap pra finalisasi yang berlangsung 30 September 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal (uji publik) melalui kanal informasi instansi. Dari pengumuman pendataan awal instansi, tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Ketiga pada tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN, dan menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN, instansi dapat mengacu pada Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi pemerintah. Menurut Amba, pendataan tenaga non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah atau PP 48 Tahun 2005 dan PP 49 Tahun 2018, yakni larangan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer dan/atau tenaga non-ASN. Selain itu bertujuan mendorong masing- masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses maping, validasi data, dan menyiapkan RoadMap penyelesaian tenaga non-ASN. Tujuan Pendataan tenaga Non-ASN ini untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi serta kompetensi. Selain itu untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi,” katanya. Saat ini jumlah tenaga non ASN yang bekerja di lingkup Pemkab Bolmong kurang lebih berjumlah 1600 orang. (*)

Bolmong14 September 2022

BKPP Bolmong Mulai Data Tenaga Non ASN

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melakukan pendataan bagi tenaga non ASN. Hal […]

TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mensosialisasikan Surat Kementerian PAN-RB terkait pemetaan Data tenaga non ASN dan Rekon Data Tenaga non ASN lintas OPD. Sosialisasi tersebut dibuka Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid yang digelar di ruang pertemuan Herson Mayulu, Lantai 3 Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki Rabu 14 September 2022. Sosialisasi tersebut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhamad Suja Alamri, jajaran Staf Ahli dan pimpinan perangkat daerah, serta para tenaga Non ASN lingkup Pemkab Bolsel. Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menyebutkan, jumlah THL atau tenaga non ASN di Pemkab Bolsel sudah sangat banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karenanya, diperlukan pemetaan dan pendataan kembali sesuai petunjuk Kementerian PAN-RB. "Saya dan Pak Bupati sangat mementingkan kesejahteraan teman-teman Non ASN. Mohon agar tetap dapat berdiri di barisan yang sama dengan kami," ujar Deddy. Deddy juga mengimbau untuk THL atau non ASN agar serius mengurus pendataan dan jangan anggap remeh. Sebab hingga saat ini masih banyak THL yang belum memasukkan data. "Maksud pertemuan ini adalah untuk mensosialisasikan pendataan dan pemetaan tenaga Non ASN. Jadi, kami minta memasukkan data yang benar. Karena jika tidak sesuai akan tertolak oleh sistem. Untuk itu, rajinlah berkoordinasi dengan BKPSDM karena nanti akan ada aplikasi yang harus diinput masing-masing," kata Wabup. Deddy menambahkan, yang masuk dalam pendataan ini adalah Tenaga Non ASN dan Kategori 2 yang masih aktif sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Selain itu tidak termasuk tenaga kebersihan, penjaga kantor, dan sopir. "Alhamdulillah tahun 2022 ini kita mendapat jatah PPPK sebanyak 287 formasi untuk Guru dan Kesehatan. Jadi, teman-teman Non ASN yang berminat mengisi formasi tersebut agar mulai saat ini rajin belajar dan mempersiapkan diri mengikuti ujian CAT PPPK nanti," imbuhnya. Kepala BKPSDM Ahmadi Modeong menjelaskan, sosialisasi ini diadakan sebagai tindak lanjut surat Kementerian PAN-RB kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia Juli 2022 terkait pemetaan dan pendataan pegawai non ASN. "Setelah hampir 1 bulan kami bersama pimpinan daerah memverifikasi data Non ASN yang masuk, maka Alhamdulillah per tanggal 31 Agustus 2022, telah terdata sebanyak 1.465 tenaga Non ASN di lingkungan Pemkab Bolsel," beber Ahmadi. Dia menambahkan, tujuan sosialisasi tersebut untuk merekon dan mencocokkan data yang dimasukkan ke BKPSDM agar sama dengan data yang ada di dinas masing-masing. “Jadi, setelah ini, jika ada jumlah yang tidak cocok agar langsung diverifikasi," katanya.. (*)

Bolsel14 September 202214 September 2022

Pemkab Bolsel Mulai Petakan Data Tenaga Non ASN

TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mensosialisasikan Surat Kementerian PAN-RB terkait pemetaan […]

TOTABUAN.CO BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow memberikan tanggapan terkait wacana penghentian tenaga honorer oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai 2023 mendatang. Menurut Yasti, penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). “Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini diberikan waktu hinga tahun 2023,” katanya. Namun kendati begitu, menurut YSM julukan Yasti Soepredjo Mokoagow, pemberhentian itu baru sebatas wacana dari Kementrian. “Itukan baru sebatas wacana. Kalau wacana masih perlu kajian,” ujarnya. YSM menyakini pemerintah telah menyiapkan solusi dampak dari pemberhentian tenaga honorer. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu jauh memberikan tanggapan terlalu jauh soal wacana tersebut. Namun pada prinsipnya jika menghapus tenaga honorer dan mengganti dengan PPPK tentu lebih terjamin dengan peningkatan kualitas, kompetensi, integritas serta tanggung jawab bagi para tenaga PPPK, tandasnya. Seperti diketahui wacana tenaga Honorer oleh (KemenpanRB) mulai 2023 mendatang. Padahal tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah dan tidak membebani Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Bedasarkan data yang didapat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, jumlah THL yang tersebar sebanyak 804 dan Honorer K2 berjumlah 248. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani mengatakan, wacana penghapusan THL dan Honorer, akan berdampak pada jumlah SDM yang ada di Bolmong dibanding dengan jumlah tugas yang ada. Namun, saat ini pemerintah pusat justru akan menghapus tenaga honorer secara besar-besaran pada tahun mendatang. “Sebaiknya pemerintah pusat mempertimbangkan lagi soal wacana itu. Akan muncul dampak lebih besar terhadap daerah,” katanya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, perlu ada antisipasi mulai sekarang, agar para THL dan Honorer di Bolmong yang dihapus di tahun 2023 nantinya tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan. “Kita harus memikirkan dari segi kemanuasiaannya, nasib mereka ke depan. Sehingga mulai sekarang ini perlu ada solusi agar tidak ada kegelisahan dari teman-teman THL dan Honorer yang sudah mengabdi selama ini. Selama ini pembayaran gaji mereka bersumber dari APBD. Saya kira pemerintah pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD,” tandasnya. Setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada dua. Yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah pusat adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer.(*)

Bolmong27 Januari 2022

Ini Tanggapan Bupati Bolmong Soal Wacana Penghapusan Tenaga Honorer

TOTABUAN.CO BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow memberikan tanggapan terkait wacana pemberhentian […]

TOTABUAN.CO BOLMONG – Nasib ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Honorer di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) di ujung tanduk. Hal ini setelah dikeluarkannya wacana penghapusan THL dan Honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mulai 2023 mendatang. Padahal tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah dan tidak membebani Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Wacana penghapusan para THL dan Honorer, akan menambah jumlah pengangguran jika aturan tersebut diterapkan nantinya. Sebab, bagi para honorer, untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah tidak bisa, karena terbentur usia. Bedasarkan data yang didapat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, jumlah THL yang tersebar sebanyak 804 dan Honorer K2 berjumlah 248. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani mengatakan, wacana penghapusan THL dan Honorer, akan berdampak pada jumlah SDM yang ada di Bolmong dibanding dengan jumlah tugas yang ada. Namun, saat ini pemerintah pusat justru akan menghapus tenaga honorer secara besar-besaran pada tahun mendatang. “Sebaiknya pemerintah pusat mempertimbangkan lagi soal wacana itu. Akan muncul dampak lebih besa terhadap daerah,” katanya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, perlu ada antisipasi mulai sekarang, agar para THL dan Honorer di Bolmong yang dihapus di tahun 2023 nantinya tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan. “Kita harus memikirkan dari segi kemanuasiaannya, nasib mereka ke depan. Sehingga mulai sekarang ini perlu ada solusi agar tidak ada kegelisahan dari teman-teman THL dan Honorer yang sudah mengabdi selama ini. Selama ini pembayaran gaji mereka bersumber dari APBD. Saya kira pemerintah pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD,” tandasnya. (*)

Bolmong23 Januari 202223 Januari 2022

Nasib THL dan Honorer Bolmong di Ujung Tanduk

TOTABUAN.CO BOLMONG – Nasib ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Honorer di Kabupaten Bolaang […]

Bolsel19 Agustus 202019 Agustus 2020

Soal BLT Bagi THL di Pemkab Bolsel, Ahmadi: Pemda Tunggu Juknis

TOTABUAN.CO BOLSEL – Para tenaga kerja dengan memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah yang […]

Bolmong30 Juli 201930 Juli 2019

Pemkab Bolmong Buka Lowongan Tenaga Harian Lepas

TOTABUAN.CO BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), akan membuka lowongan tenaga harian lepas (THL) […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

bahislion galabet 1xbet