BREAKING NEWS

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang Top Up Game Online Murah dan Aman di Gacorshop.com, Solusi Gamer Hemat dan Praktis

TOTABUAN.CO BOLMONG – Kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kini mulai ramai dibicarakan di kalangan ASN. Hal itu menyusul, rencana kepindahan Sekda Tahlis Gallang sebagai ASN ke Pemprov Sulut. Sekda Bolmong Tahlis Gallang diketahui telah selesai mengikuti job fit bersama dengan para pejabat lainnya pekan lalu. Jika tidak ada aral melintang, Mantan Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kota Kotamobagu ini tidak lama lagi berpindah status sebagai ASN Pemprov Sulut. Kendati masih menjabat sebagai Sekda Bolmong, namun, figur-figur dinilai layak untuk mengganti posisinya kini mulai ramai dibicarakan. Setidaknya terdapat tujuh figur di Kabupaten Bolmong yang telah memenuhi syarat secara umum. Salah satunya sudah berada di jenjang pangkat pembina utama muda atau golongan ruang IV/c. Selain itu sudah pernah mengikuti Diklatpim Tingkat II, dan atau pernah menduduki sekurang-kurangnya dua kali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang berbeda secara kumulatif. Lantas siapa ketujuh figur yang dinilai layak diusulkan menggantikan lulusan IPDN angkatan ke-V itu ?. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Renti Mokoginta, Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Ramlah Mokodongan, Kepala Dinas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Fyfianny Soepredjo, Kepala Badan Kesbangpol Chris Kamasaan, Kepala BKPP Umarudin Amba, Kepala Inspektorat Rio Lombone, Asisten III Ashari Sugeha dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan I Wayan Mudiyasa. Berdasarkan syarat umum, Ketujuh figur ini, dinilai layak masuk dalam syarat umum untuk diusulkan kendati hanya dua atau tiga figur yang akan diusulkan. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggarani mengatakan, perlu analisa matang untuk menentukan siapa pengganti Sekda Tahlis Gallang. Pasalnya, sosok tersebut dinilai tahu betul seluk beluk permasalahan yang ada di Kabupaten Bolmong. "Yang tidak kalah penting itu harus berpengalaman dan memahami kompleksitas masalah lingkungan dan kebutuhan warga Bolmong," ujar Sulhan. Meski tak ada aturan tertulis soal keharusan sosok figur Sekda, akan tetapi menjadi keharusan sangatlah paham dan menjunjung hukum positif maupun kearifan lokal untuk diterapkan," kata dia. "Kalau memang ada putra daerah yang mampu mengayomi warga Bolmong, ya alangkah bijaksananya itu yang diusulkan," tambanya. Sulhan menyebut, Fraksi Golkar sejatinya sangat berat melepas Tahlis Gallang menjadi pejabat di Pemprov Sulut. Namun lanjut Sulhan, harus kita relakan demi pengembangan karier kader birokrat BMR di Pemprov Sulut. “Sosok Tahlis Gallang masih ideal untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi sudah saatnya beliau (Tahlis Gallang) berkiprah di tingkat provinsi,” ucapnya. Hal serupa juga dikatakan Ketua Fraksi PKS Mohamad Syahrudin Mokoagow. Ia menilai sosok Sekda Tahlis Gallang memiliki rekam jejak yang baik. Pernah tiga kali menjabat sebagai Sekda di tiga daerah yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Meski jabatan diketahui mentereng, namun tanggungjawab seorang Sekda sangatlah berat. “Kita di Kabupaten Bolmong dan BMR lebih khususnya berbangga punya birokrat seperti Tahlis. Tahlis satu dari beberapa birokrat yang ada, punya jiwa menentang dalam tugas. Pak Tahlis itu ulet, pekerja keras, dan bisa jadi panutan bagi ASN," ujarnya. (*)

27 Mei 202327 Mei 2023

Siapa Pengganti Sosok Sekda Bolmong Tahlis Gallang

TOTABUAN.CO BOLMONG – Kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kini mulai ramai […]

TOTABUAN.CO BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama sejumlah stack holder. Dua Ranperda tersebut merupakan hasil rancangan DPRD atau inisiatif yang dalam waktu dekat akan disahkan. Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, saat ini sedang melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah stack holder dalam rangka meminta masukan sekaligus koreksi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Dua Ranperda tersebut yakni Pelayanan Haji dan Kepemudaan,” kata Welty. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani menjelaskan, dua Ranperda tersebut terus dipacu dan direncanakan akan diparipurnakan dalam waktu dekat. “Kita targetkan sebelum akhir Desember dua Ranperda itu sudah selesai dibahas dan sudah disahkan,” ucapnya. Ruang lingkup tentang Ranperda Pelayanan Haji kata Sulhan memuat tentang petugas haji daerah, transportasi Jemaah haji daerah, PPIHD dan pendanaan. Petugas Haji daerah terdiri petugas pembimbing Ibadah Haji, petugas pelayanan umum dan petugas pelayanan kesehatan. Sedangkan calon petugas Haji daerah harus memenuhi persyaratan. Seperti beragama Islam, memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan ibadah haji, memiliki dokumen yang sah dan lulus seleksi. “Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan dokumen, kartu tanda penduduk, surat keterangan sehat dan bebas narkotika dan penggunaan zat adiktif dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah. Selain itu pakta integritas, surat keterangan catatan kepolisian dan sertifikat pembimbing manasik untuk petugas Haji daerah bidang pembimbing ibadah Haji dan surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagai dokter atau tenaga keperawatan untuk petugas Haji daerah bidang kesehatan,” paparnya. Sulhan menambahan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), petugas Haji daerah di bidang pelayanan bimbingan ibadah harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada saat mendaftar. Sudah menunaikan ibadah Haji, berasal dari unsur yang berasal dari kelompok bimbingan ibadah Haji dan Umroh atau organisasi kemasyarakatan Islam dan diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau berbahasa Inggris. Selain itu soal Ranperda Kepemudaan, Sulhan memberi gambaran menyangkut pemberdayaan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda, peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda dan atau penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. “Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual. Pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan daerah, pemberian beasiswa, pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah,” katanya. Selain itu pemberdayaan tentang pemantapan usaha ekonomi kreatif, pemantapan kelompok usaha Pemuda kreatif, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda serta pemilihan Wirausaha muda pemula dan/atau Pemuda berprestasi. “Tentunya banyak hal yang dimuat dalam rancangan Perda tentang Kepemudaan, dengan tujuan dalam rangka perbaikan serta dalam rangka memajukan kegiatan kepemudaan diberbagai bidang,” katanya. (*)

6 Desember 2022

Dua Ranperda Inisiatif DPRD Bolmong Ditargetkan Disahkan Desember Ini

TOTABUAN.CO BOLMONG – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tentang badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang rencananya akan disahkan melalui rapat paripurna, terpaksa ditangguhkan. Hal itu disebabkan ketidakhadiran Penjabat Bupati Limi Mokodongan di rapat paripurna Selasa 23 Agustus 2022. “Iya, terpaksa kita batalkan dulu pengesahan Ranperda Bumdes,” ujar Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggarani. Ranperda tentang Bumdes tersebut, merupakan hasil rancangan DPRD, yang memuat point-point penting tentang badan usaha yang akan dilaksanakan disetiap desa di Bolmong. Buntut tidak hadirnya Pj Bupati di rapat paripurna pembahasan tingkat II Ranperda Bumdes, tiga fraksi di DPRD melayangkan sikap protes karena dinilai tidak menghargai undangan lembaga. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Welty Komaling didampingi dua wakil ketua yakni Sulhan Manggabarani dan Sukron Mamonto serta para anggota DPRD lainnya. Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit di rapat paripurna hanya mendelegasikan Sekretaris Daerah Tahlis Gallang sekaligus membacakan sambutan. Buntut ketidakhadiran Pj Bupati, DPRD hanya memparipurnakan tiga Ranperda inisiati mereka. Yakni Ranperda tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Jamaah Haji dan Ranperda tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan DPRD Bolmong, Frangki Panelewen menambahkan, ada 3 Ranperda inisitiatif DPRD yang baru saja diparipurnakan dan akan dibahas ketahap selanjutnya. 3 Raperda itu merupakan rancangan DPRD. Ia yakin, Ranperda inisiatif DPRD akan cepat selesai dan disahkan lewat paripurna. “Memang Ranperda Bumdes masih ditangguhkan sambil menunggu paripurna selanjutnya kemudian akan disahkan. Karena akan langsung ditandatangani oleh kepala daerah,” katanya. (*)

25 Agustus 202225 Agustus 2022

DPRD Bolmong Terpaksa Batalkan Paripurna Pengesahan Ranperda Bumdes

18 Oktober 202118 Oktober 2021

DPRD Bolmong Paripurna Pengucapan Sumpah Janji PAW Wakil Ketua DPRD

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Top Up Game Online Murah dan Aman di Gacorshop.com, Solusi Gamer Hemat dan Praktis

Tag: Sulhan Manggarani

TOTABUAN.CO BOLMONG – Kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kini mulai ramai dibicarakan di kalangan ASN. Hal itu menyusul, rencana kepindahan Sekda Tahlis Gallang sebagai ASN ke Pemprov Sulut. Sekda Bolmong Tahlis Gallang diketahui telah selesai mengikuti job fit bersama dengan para pejabat lainnya pekan lalu. Jika tidak ada aral melintang, Mantan Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kota Kotamobagu ini tidak lama lagi berpindah status sebagai ASN Pemprov Sulut. Kendati masih menjabat sebagai Sekda Bolmong, namun, figur-figur dinilai layak untuk mengganti posisinya kini mulai ramai dibicarakan. Setidaknya terdapat tujuh figur di Kabupaten Bolmong yang telah memenuhi syarat secara umum. Salah satunya sudah berada di jenjang pangkat pembina utama muda atau golongan ruang IV/c. Selain itu sudah pernah mengikuti Diklatpim Tingkat II, dan atau pernah menduduki sekurang-kurangnya dua kali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang berbeda secara kumulatif. Lantas siapa ketujuh figur yang dinilai layak diusulkan menggantikan lulusan IPDN angkatan ke-V itu ?. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Renti Mokoginta, Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Ramlah Mokodongan, Kepala Dinas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Fyfianny Soepredjo, Kepala Badan Kesbangpol Chris Kamasaan, Kepala BKPP Umarudin Amba, Kepala Inspektorat Rio Lombone, Asisten III Ashari Sugeha dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan I Wayan Mudiyasa. Berdasarkan syarat umum, Ketujuh figur ini, dinilai layak masuk dalam syarat umum untuk diusulkan kendati hanya dua atau tiga figur yang akan diusulkan. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggarani mengatakan, perlu analisa matang untuk menentukan siapa pengganti Sekda Tahlis Gallang. Pasalnya, sosok tersebut dinilai tahu betul seluk beluk permasalahan yang ada di Kabupaten Bolmong. "Yang tidak kalah penting itu harus berpengalaman dan memahami kompleksitas masalah lingkungan dan kebutuhan warga Bolmong," ujar Sulhan. Meski tak ada aturan tertulis soal keharusan sosok figur Sekda, akan tetapi menjadi keharusan sangatlah paham dan menjunjung hukum positif maupun kearifan lokal untuk diterapkan," kata dia. "Kalau memang ada putra daerah yang mampu mengayomi warga Bolmong, ya alangkah bijaksananya itu yang diusulkan," tambanya. Sulhan menyebut, Fraksi Golkar sejatinya sangat berat melepas Tahlis Gallang menjadi pejabat di Pemprov Sulut. Namun lanjut Sulhan, harus kita relakan demi pengembangan karier kader birokrat BMR di Pemprov Sulut. “Sosok Tahlis Gallang masih ideal untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi sudah saatnya beliau (Tahlis Gallang) berkiprah di tingkat provinsi,” ucapnya. Hal serupa juga dikatakan Ketua Fraksi PKS Mohamad Syahrudin Mokoagow. Ia menilai sosok Sekda Tahlis Gallang memiliki rekam jejak yang baik. Pernah tiga kali menjabat sebagai Sekda di tiga daerah yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Meski jabatan diketahui mentereng, namun tanggungjawab seorang Sekda sangatlah berat. “Kita di Kabupaten Bolmong dan BMR lebih khususnya berbangga punya birokrat seperti Tahlis. Tahlis satu dari beberapa birokrat yang ada, punya jiwa menentang dalam tugas. Pak Tahlis itu ulet, pekerja keras, dan bisa jadi panutan bagi ASN," ujarnya. (*)

Bolmong27 Mei 202327 Mei 2023

Siapa Pengganti Sosok Sekda Bolmong Tahlis Gallang

TOTABUAN.CO BOLMONG – Kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kini mulai ramai […]

TOTABUAN.CO BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama sejumlah stack holder. Dua Ranperda tersebut merupakan hasil rancangan DPRD atau inisiatif yang dalam waktu dekat akan disahkan. Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, saat ini sedang melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah stack holder dalam rangka meminta masukan sekaligus koreksi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Dua Ranperda tersebut yakni Pelayanan Haji dan Kepemudaan,” kata Welty. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani menjelaskan, dua Ranperda tersebut terus dipacu dan direncanakan akan diparipurnakan dalam waktu dekat. “Kita targetkan sebelum akhir Desember dua Ranperda itu sudah selesai dibahas dan sudah disahkan,” ucapnya. Ruang lingkup tentang Ranperda Pelayanan Haji kata Sulhan memuat tentang petugas haji daerah, transportasi Jemaah haji daerah, PPIHD dan pendanaan. Petugas Haji daerah terdiri petugas pembimbing Ibadah Haji, petugas pelayanan umum dan petugas pelayanan kesehatan. Sedangkan calon petugas Haji daerah harus memenuhi persyaratan. Seperti beragama Islam, memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan ibadah haji, memiliki dokumen yang sah dan lulus seleksi. “Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan dokumen, kartu tanda penduduk, surat keterangan sehat dan bebas narkotika dan penggunaan zat adiktif dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah. Selain itu pakta integritas, surat keterangan catatan kepolisian dan sertifikat pembimbing manasik untuk petugas Haji daerah bidang pembimbing ibadah Haji dan surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagai dokter atau tenaga keperawatan untuk petugas Haji daerah bidang kesehatan,” paparnya. Sulhan menambahan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), petugas Haji daerah di bidang pelayanan bimbingan ibadah harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada saat mendaftar. Sudah menunaikan ibadah Haji, berasal dari unsur yang berasal dari kelompok bimbingan ibadah Haji dan Umroh atau organisasi kemasyarakatan Islam dan diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau berbahasa Inggris. Selain itu soal Ranperda Kepemudaan, Sulhan memberi gambaran menyangkut pemberdayaan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda, peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda dan atau penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. “Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual. Pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan daerah, pemberian beasiswa, pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah,” katanya. Selain itu pemberdayaan tentang pemantapan usaha ekonomi kreatif, pemantapan kelompok usaha Pemuda kreatif, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda serta pemilihan Wirausaha muda pemula dan/atau Pemuda berprestasi. “Tentunya banyak hal yang dimuat dalam rancangan Perda tentang Kepemudaan, dengan tujuan dalam rangka perbaikan serta dalam rangka memajukan kegiatan kepemudaan diberbagai bidang,” katanya. (*)

Bolmong6 Desember 2022

Dua Ranperda Inisiatif DPRD Bolmong Ditargetkan Disahkan Desember Ini

TOTABUAN.CO BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus membahas dua […]

TOTABUAN.CO BOLMONG – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tentang badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang rencananya akan disahkan melalui rapat paripurna, terpaksa ditangguhkan. Hal itu disebabkan ketidakhadiran Penjabat Bupati Limi Mokodongan di rapat paripurna Selasa 23 Agustus 2022. “Iya, terpaksa kita batalkan dulu pengesahan Ranperda Bumdes,” ujar Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggarani. Ranperda tentang Bumdes tersebut, merupakan hasil rancangan DPRD, yang memuat point-point penting tentang badan usaha yang akan dilaksanakan disetiap desa di Bolmong. Buntut tidak hadirnya Pj Bupati di rapat paripurna pembahasan tingkat II Ranperda Bumdes, tiga fraksi di DPRD melayangkan sikap protes karena dinilai tidak menghargai undangan lembaga. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Welty Komaling didampingi dua wakil ketua yakni Sulhan Manggabarani dan Sukron Mamonto serta para anggota DPRD lainnya. Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit di rapat paripurna hanya mendelegasikan Sekretaris Daerah Tahlis Gallang sekaligus membacakan sambutan. Buntut ketidakhadiran Pj Bupati, DPRD hanya memparipurnakan tiga Ranperda inisiati mereka. Yakni Ranperda tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Jamaah Haji dan Ranperda tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan DPRD Bolmong, Frangki Panelewen menambahkan, ada 3 Ranperda inisitiatif DPRD yang baru saja diparipurnakan dan akan dibahas ketahap selanjutnya. 3 Raperda itu merupakan rancangan DPRD. Ia yakin, Ranperda inisiatif DPRD akan cepat selesai dan disahkan lewat paripurna. “Memang Ranperda Bumdes masih ditangguhkan sambil menunggu paripurna selanjutnya kemudian akan disahkan. Karena akan langsung ditandatangani oleh kepala daerah,” katanya. (*)

Bolmong25 Agustus 202225 Agustus 2022

DPRD Bolmong Terpaksa Batalkan Paripurna Pengesahan Ranperda Bumdes

TOTABUAN.CO BOLMONG – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tentang badan […]

Advertorial, Bolmong18 Oktober 202118 Oktober 2021

DPRD Bolmong Paripurna Pengucapan Sumpah Janji PAW Wakil Ketua DPRD

TOTABUAN.CO BOLMONG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Paripurna istimewa […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

bahislion galabet 1xbet