BREAKING NEWS

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang Top Up Game Online Murah dan Aman di Gacorshop.com, Solusi Gamer Hemat dan Praktis

17 September 2024

Ini Profil Sulhan Manggabarani Yang Dipercayakan Kembali Sebagai Pimpinan DPRD Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG — DPP Partai Golkar kembali mempercayakan Sulhan Manggarani sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang […]

14 September 202427 September 2024

Limi Tinggalkan Beban Bagi Daerah, Fraksi Golkar Buka Suara

7 September 2024

Kader Golkar Siap Menangkan Yusra – Dony di Pilkada Bolmong

6 Maret 20236 Maret 2023

Lima Fraksi di DPRD Bolmong Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Ketua BK

TOTABUAN.CO BOLMONG –- Tiga fraksi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap kritik terhadap kinerja Penjabat Bupati Limi Mokodompit. Kritik yang dilayangkan itu, karena Limi terkesan mengabaikan undangan DPRD dalam rangka rapat paripurna. Anggota DPRD Bolmong dari Fraksi Golkar Sulhan Manggabarani menegaskan, ketidakhadiran Pj Bupati di rapat paripurna mencerminkan sikap egois terhadap kerja antar lembaga sebagai mitra kerja. Menurut Sulhan, undangan yang dilayangkan Sekretariat DPRD dalam rangka rapat paripurna, sudah disampaikan satu hari sebelumnya. Rapat yang diagendakan pada pukul 09.00 Wita, harus molor dan nanti dibuka pukul 13.00 Wita karena menunggu kehadiran Pj Bupati. Meski tidak dihadiri Pj Bupati, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling tetap dilaksanakan. “Kita memahami jika Pj Bupati ada halangan atau sedang melayat. Tapi setidaknya ada pemberitahuan meski kita harus menungguh meski sampai pukul berapa-pun,” tegas Sulhan Selasa 23 Agustus 2022. Wakil Ketua DPRD Bolmong itu menjelaskan, agenda rapat paripurna yang dilaksanakan ini, sudah diputuskan lewat Badan Musyarawah (Banmus). Sedikitnya ada tiga 4 agenda yang dilaksanakan lewat rapat paripurna tersebut. Yakni penetapan persetujuan atas Ranperda inisiatif DPRD tentang pedoman badan usaha milik desa. Serta tiga agenda lainnya yakni pembicaraan tingkat I penyampaian Ranperda inisiatif DPRD terkait pelayanan jamaah haji, Ranperda kepemudaan sera Ranperda kedudukan hak keuangan dan administrasi pimpinan DPRD. Dari 4 agenda rapat paripurna, DPRD terpaksa membatalkan pembahasan tentang Ranperda pedoman badan usaha milik desa. Selain itu kata Sulhan, meski disibukan dengan alasan sedang melayat ke rumah duka, setidaknya DPRD mendapat pemberitahuan karena agenda tersebut tidak kalah penting juga. “Ini juga urgent untuk kita tindaklanjuti. Sebab ini juga untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. Selain Sulhan, Ketua Fraksi Partai Nasdem Marsi Daeng Masengi ikut menyuarakan kritik terhadap ketidakhadiran Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit di rapat rapat paripurna. Menurutnya, pandangan fraksi-fraksi di DPRD sangat penting untuk didengar oleh Pj Bupati. Hal guna perbaikan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. “Selain hadir dalam undangan kami, ada pandangan fraksi yang akan kami sampaikan perlu juga didengar. Ini pesan keras buat Pj Bupati, tolong jangan hanya pentingkan pencitraan diri sendiri," tegasnya. Fraksi PKB Supandri Damogalad pun ikut mendukung sikap kritis yang dilayangkan dua fraksi yang menyayangkan ketidakhadiran di rapat parippurna. Menurut politisi PKB ini, rapat paripurna yang dilaksanakan ini, tidak kalah penting karena menyangkut kepentingan masyarakat juga. “Ketidakhadiran di rapat paripurna, tentu akan menjadi catatan bagi fraksi-fraksi di DPRD,” sentilnya. Kepala Bagian Tata Urusan Pimpinan (TUP) Protokol dan Humas Pemkab Bolmong, Rahmat Irmansyah Makalalag mengatakan, sebelum menghadiri rapat paripurna, Pj Bupati menghadiri dua acara dalam rangka melayat ke rumah duka. Yang pertama kata Irmansyah, melayat rumah duka di Kotamobagu dan kedua melayat ke rumah duka di Dumoga. “Memang awalnya Bapak (Pj Bupati) akan hadir. Tapi kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk hadir. Terpaksa mendelegasikan ke Pak Sekda,” kata Irmansyah. “Ketidakhadiran Pak Bupati di rapat paripurna, sama sekali tidak direncanakan atau abai. Cuma kondisi kesehatan beliau tidak memungkin untuk hadir. Tentu ini perlu permakluman,” tandas Irmansyah. Apresiasi Buat DPRD Sekda Bolmong Tahlis Gallang saat menyampaikan sambutan mewakili Pj Bpati Limi Mokodompit menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD atas usulan tiga Ranperda inisiatif. Tahlis mengatakan, tiga Ranperda inisiatif DPRD tentang pelayanan jamaah haji, karena masih terdapat beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jamaah haji, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman dalam menunjang kebutuhan transportasi jamaah haji daerah. Selain itu Ranperda tentang kepemudaan, merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Dengan adanya Ranperda inisiatif tentang kepemudaan, diharapkan mempunyai pedoman dan kepastian hukum untuk semua kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan dalam rangka kemajuan daerah. Begitu juga tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD lanjut Sekda Tahis Gallang, didasarkan karena DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Sehingga kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD yang setara dengan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Sedangkan untuk hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Bolmong, didasarkan pada kesamaan tugas dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga pimpinan dan anggota DPRD perlu diberikan berbagai fasilitas serta tunjangan penghasilan, yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Ketiga Ranperda inisiatif DPRD yang telah disebutkan tadi, sangat tepat untuk kita jadikan sebagai pedoman dan dasar hukum, dalam rangka pelayanan jamaah haji daerah, dalam kegiatan kepemudaan di daerah, serta kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Bolmong,” kata Tahllis saat membacakan sambutan. Dengan disampaikan tiga Ranperda, pemerintah daerah menyetujui Ranperda inisiatif, untuk dibahas pada tahap selanjutnya. (*)

23 Agustus 202223 Agustus 2022

Tiga Fraksi DPRD Sesalkan Sikap Pj Bupati Bolmong

1 Juni 202214 Juni 2022

DPRD Bolmong Ikut Legislatif SulutGo Expo Tahun 2022

28 April 2022

Pansus DPRD Bolmong Rekomendasi Kadis PMD Dievaluasi

28 April 2022

Dianggap Nakal, Izin PT. Berlian Aseal’Murni Tak Diperpanjang

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Top Up Game Online Murah dan Aman di Gacorshop.com, Solusi Gamer Hemat dan Praktis

Tag: Sulhan Manggabarani

Bolmong16 April 202220 April 2022

Pansus DPRD Bolmong Menggelar Evaluasi Terkait LKPJ Bupati

TOTABUAN.CO BOLMONG – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), […]

TOTABUAN.CO BOLMONG – Nasib ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Honorer di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) di ujung tanduk. Hal ini setelah dikeluarkannya wacana penghapusan THL dan Honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mulai 2023 mendatang. Padahal tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah dan tidak membebani Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Wacana penghapusan para THL dan Honorer, akan menambah jumlah pengangguran jika aturan tersebut diterapkan nantinya. Sebab, bagi para honorer, untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah tidak bisa, karena terbentur usia. Bedasarkan data yang didapat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, jumlah THL yang tersebar sebanyak 804 dan Honorer K2 berjumlah 248. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani mengatakan, wacana penghapusan THL dan Honorer, akan berdampak pada jumlah SDM yang ada di Bolmong dibanding dengan jumlah tugas yang ada. Namun, saat ini pemerintah pusat justru akan menghapus tenaga honorer secara besar-besaran pada tahun mendatang. “Sebaiknya pemerintah pusat mempertimbangkan lagi soal wacana itu. Akan muncul dampak lebih besa terhadap daerah,” katanya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, perlu ada antisipasi mulai sekarang, agar para THL dan Honorer di Bolmong yang dihapus di tahun 2023 nantinya tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan. “Kita harus memikirkan dari segi kemanuasiaannya, nasib mereka ke depan. Sehingga mulai sekarang ini perlu ada solusi agar tidak ada kegelisahan dari teman-teman THL dan Honorer yang sudah mengabdi selama ini. Selama ini pembayaran gaji mereka bersumber dari APBD. Saya kira pemerintah pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD,” tandasnya. (*)

Bolmong23 Januari 202223 Januari 2022

Nasib THL dan Honorer Bolmong di Ujung Tanduk

TOTABUAN.CO BOLMONG – Nasib ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Honorer di Kabupaten Bolaang […]

Bolmong2 Oktober 20212 Oktober 2021

Olly Perintahkan Sulhan Manggabarani Segera Dilantik

TOTABUAN.CO BOLMONG – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memerintahkan, agar Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling […]

Bolmong2 Maret 20212 Maret 2021

Anggota DPRD Dukung Langkah Yasti Terkait Rolling Pejabat

TOTABUAN.CO BOLMONG – Rencana penyegaran pejabat eselon dua dilingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mendapat dukungan […]

«
1
2

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

bahislion galabet 1xbet