Tag: RKPD Bolmong

Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) satu dari dua daerah di Provinsi Sulawesi Utara, yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir Tahun 2022 ini. Dengan berakhir periode kepemimpinan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, berakhir juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022. Menurut Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, dengan akan berakhir masa jabatan Mei mendatang, tentu rencana pembangunan Bolmong ke depan berdasarkan peraturan pemerintah lewat instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021. Inmendagri itu tentang penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Hal itu dikatakan Yasti saat menyampaikan sambutan saat membuka forum konsultasi publik penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolmong Tahun 2023-2026 Senin 14 Februari 2022. Menurut Yasti, forum ini sangat penting dan strategis, guna mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan demi penyempurnaan dokumen RPD Bolmong Tahun 2023-2026. “Forum konsultasi publik penyusunan RPD Kabupaten Bolaang Tahun 2023-2026 merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana pembangunan daerah, dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders tentang tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang akan disusun untuk tahun 2023 2026 mendatang,” jelasnya. Selain itu kata YSM singkatan Yasti Soepredjo Mokoagow, forum ini juga sekaligus untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi. YSM menegaskan, partisipasi masyarakat dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Hal ini merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat, untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. “Forum ini juga bertujuan untuk menyepakati permasalahan daerah, isu strategis, tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Tahun 2023-2026, serta program dan kegiatan prioritas hasil analisa dari permasalahan dan isu strategis tersebut, yang kemudian akan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan forum konsultasi publik,” tambah YSM menjelaskan. YSM mengataan, dokumen ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bolmong Tahun 2023, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026, oleh penjabat kepala daerah nanti. “Saya berharap partisipasi dan peran aktif dari peserta forum, dalam mewujudkan dokumen RPD Tahun 2023-2026 yang berkualitas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan kabupaten bolaang mongondow ke depan,” ungkapnya. Kepala Bappeda Bolmong Taufik Mokoginta menambahkan, Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 dikhususkan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir Tahun 2022 ini. Selain itu forum yang dilaksanakan ini untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen RPD Tahun 2023-2026 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. “Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Kabupaten Bolmong salah satu daerah di Sulut yang diharuskan menyusun Dokumen RPD Tahun 2023-2026 mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolmong akan berakhir pada Tahun 2022,” kata Taufik. Dokumen RPD 2023-2026 akan menjadi acuan bagi Pemkab Bolmong dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran selama empat tahun ke depan sampai adanya Bupati/Wakil Bupati hasil Pemilu serentak Tahun 2024 nanti. Menurut amanat Inmendagri 70 Tahun 2021 Dokumen RPD Bolmong Tahun 2023-2026 harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat pada Minggu kedua bulan Maret 2022, dan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat pada Minggu Keempat bulan Maret 2022.(*)

Ini Acuan Arah Pembangunan Kabupaten Bolmong 2023-2026

by Redaksi

14 Februari 2022

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) satu dari dua daerah di Provinsi Sulawesi Utara, yang masa jabatan kepala daerahnya ...

$Penyusunan RKPD Bolmong Tahun 2023 Merujuk Inmendagri TOTABUAN.CO BOLMONG -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 70 tahun 2021. Intruksi Mendagri (Inmendagri) tersebut merupakan kebijakan, untuk menjawab persoalan terka\it kekosongan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah tahun 2022, sekaligus menunggu pelaksanaan Pilkada 2024. Inmendagri ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat menjadi jembatan untuk keberlanjutan pembangunan daerah di masa menjelang Pilkada 2024. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Taufik Mokoginta membenarkan adanya Inmendagri yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021 lalu. "Iya benar, Mendagri telah keluarkan instruksi yang dimaksud per-31 Desember lalu," ujar Taufik saat diwawancara Rabu 26 Januari 2022. Dia mengatakan, saat ini Kabupaten Bolmong akan memulai melakukan Musrenbang dari tinglat desa. Berdasarkan Inmendagri tersebut Kepala Daerah yaitu Gubernur/Bupati/Wali Kota yang berakhir tahun 2022 diperintahkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk 4 tahun ke depan, yaitu 2023-2026. Kemudian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini diperintahkan paling lambat telah ditetapkan oleh gubernur pada minggu pertama Maret, dan minggu kedua oleh bupati bagi Kabupaten/Kota. Menurut Taufik, nantinya penyusunan RKPD (RKPA) merujuk pada RPD 2023-2026 tersebut, dengan mempedomani Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023 dan RKP 2023. “Saat ini kami sedang menyusun tahapan-tahapan tindak-lanjut dari Inmendagri ini. Tentu hal ini sangat prioritas bagi kita, apalagi RDP ini menjadi dasar untuk penyusunan anggaran sejak RKPA 2023," katanya. Diketahui masa jabatan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk pada 22 Mei 2022 mendatang.(*)$

RKPD Bolmong Tahun 2023 Merujuk Inmendagri

by Redaksi

27 Januari 2022

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 70 tahun 2021. Intruksi Mendagri (Inmendagri) tersebut merupakan kebijakan, ...

RKPD Bolmong Pada 2022 Akan Berfokus Kemandirian Ekonomi

by Redaksi

24 Januari 2021

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun 2022 mulai dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan ...

RKPD Bolmong Tetap Selaras Dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat

by Redaksi

10 Juni 2020

TOTABUAN.CO BOLMONG –Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yarlis Awaludin Hatam mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ...

Sekda Bolmong Buka Musrenbang Tingkat Kecamatan

by Redaksi

30 Januari 2020

Advertorial Musyawarah rencana pembangunan (Murenbang) RKPD tahun 2021, tingkat kecamaan resmi dibuka Kamis 30 Januari 2020. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang ...