PPPK Archives | totabuan.co

Supandri: Kaban BKPP Bolmong Jangan Arogan

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Anggota DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Supandri Damogalad menyesalkan sikap kepala Badan ...

Ratusan PPPK Bolmong Demo Tuntut Lima Bulan Gaji

by Redaksi

1 Oktober 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar aksi demo. Aksi demo ...

PPPK Bolmong Tiga Bulan Belum Nikmati Gaji

by Redaksi

15 September 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG --Pasca menerima SK pada Juli lalu, hingga kini nasib 785 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup ...

Penyerahan SK PPPK Bolmong Ditunda Pekan Depan

by Redaksi

16 Juli 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pemkab Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatiham (BKPP) mengumumkan penundaan penyerahan Surat Keputusam (SK) PPPK. ...

BKPP Bolmong Jadwalkan Rabu Penyerahan SK PPPK

by Redaksi

14 Juli 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) jadwalkan penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk Pegawai ...

BKPP Bolmong: Satu Dokter Gigi Mundur dari PPPK

by Redaksi

12 Juli 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menyayangkan satu lulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ...

SK PPPK Bolmong Terkatung-Katung, Ini Kata Kaban BKPP

by Redaksi

2 Juli 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Nasib 1037 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yamg lolos seleksi dilingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga ...

Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit Keluarkan Surat Edaran. ASN dan PPPK Wajib Tahu

by Redaksi

1 Agustus 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengeluarkan suraylt edaran tentang netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum ...

TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mensosialisasikan Surat Kementerian PAN-RB terkait pemetaan Data tenaga non ASN dan Rekon Data Tenaga non ASN lintas OPD. Sosialisasi tersebut dibuka Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid yang digelar di ruang pertemuan Herson Mayulu, Lantai 3 Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki Rabu 14 September 2022. Sosialisasi tersebut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhamad Suja Alamri, jajaran Staf Ahli dan pimpinan perangkat daerah, serta para tenaga Non ASN lingkup Pemkab Bolsel. Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menyebutkan, jumlah THL atau tenaga non ASN di Pemkab Bolsel sudah sangat banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karenanya, diperlukan pemetaan dan pendataan kembali sesuai petunjuk Kementerian PAN-RB. "Saya dan Pak Bupati sangat mementingkan kesejahteraan teman-teman Non ASN. Mohon agar tetap dapat berdiri di barisan yang sama dengan kami," ujar Deddy. Deddy juga mengimbau untuk THL atau non ASN agar serius mengurus pendataan dan jangan anggap remeh. Sebab hingga saat ini masih banyak THL yang belum memasukkan data. "Maksud pertemuan ini adalah untuk mensosialisasikan pendataan dan pemetaan tenaga Non ASN. Jadi, kami minta memasukkan data yang benar. Karena jika tidak sesuai akan tertolak oleh sistem. Untuk itu, rajinlah berkoordinasi dengan BKPSDM karena nanti akan ada aplikasi yang harus diinput masing-masing," kata Wabup. Deddy menambahkan, yang masuk dalam pendataan ini adalah Tenaga Non ASN dan Kategori 2 yang masih aktif sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Selain itu tidak termasuk tenaga kebersihan, penjaga kantor, dan sopir. "Alhamdulillah tahun 2022 ini kita mendapat jatah PPPK sebanyak 287 formasi untuk Guru dan Kesehatan. Jadi, teman-teman Non ASN yang berminat mengisi formasi tersebut agar mulai saat ini rajin belajar dan mempersiapkan diri mengikuti ujian CAT PPPK nanti," imbuhnya. Kepala BKPSDM Ahmadi Modeong menjelaskan, sosialisasi ini diadakan sebagai tindak lanjut surat Kementerian PAN-RB kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia Juli 2022 terkait pemetaan dan pendataan pegawai non ASN. "Setelah hampir 1 bulan kami bersama pimpinan daerah memverifikasi data Non ASN yang masuk, maka Alhamdulillah per tanggal 31 Agustus 2022, telah terdata sebanyak 1.465 tenaga Non ASN di lingkungan Pemkab Bolsel," beber Ahmadi. Dia menambahkan, tujuan sosialisasi tersebut untuk merekon dan mencocokkan data yang dimasukkan ke BKPSDM agar sama dengan data yang ada di dinas masing-masing. “Jadi, setelah ini, jika ada jumlah yang tidak cocok agar langsung diverifikasi," katanya.. (*)

Pemkab Bolsel Mulai Petakan Data Tenaga Non ASN

by Redaksi

14 September 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mensosialisasikan Surat Kementerian PAN-RB terkait pemetaan Data tenaga non ASN dan ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow memberikan tanggapan terkait wacana penghentian tenaga honorer oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai 2023 mendatang. Menurut Yasti, penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). “Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini diberikan waktu hinga tahun 2023,” katanya. Namun kendati begitu, menurut YSM julukan Yasti Soepredjo Mokoagow, pemberhentian itu baru sebatas wacana dari Kementrian. “Itukan baru sebatas wacana. Kalau wacana masih perlu kajian,” ujarnya. YSM menyakini pemerintah telah menyiapkan solusi dampak dari pemberhentian tenaga honorer. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu jauh memberikan tanggapan terlalu jauh soal wacana tersebut. Namun pada prinsipnya jika menghapus tenaga honorer dan mengganti dengan PPPK tentu lebih terjamin dengan peningkatan kualitas, kompetensi, integritas serta tanggung jawab bagi para tenaga PPPK, tandasnya. Seperti diketahui wacana tenaga Honorer oleh (KemenpanRB) mulai 2023 mendatang. Padahal tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah dan tidak membebani Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Bedasarkan data yang didapat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, jumlah THL yang tersebar sebanyak 804 dan Honorer K2 berjumlah 248. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani mengatakan, wacana penghapusan THL dan Honorer, akan berdampak pada jumlah SDM yang ada di Bolmong dibanding dengan jumlah tugas yang ada. Namun, saat ini pemerintah pusat justru akan menghapus tenaga honorer secara besar-besaran pada tahun mendatang. “Sebaiknya pemerintah pusat mempertimbangkan lagi soal wacana itu. Akan muncul dampak lebih besar terhadap daerah,” katanya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, perlu ada antisipasi mulai sekarang, agar para THL dan Honorer di Bolmong yang dihapus di tahun 2023 nantinya tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan. “Kita harus memikirkan dari segi kemanuasiaannya, nasib mereka ke depan. Sehingga mulai sekarang ini perlu ada solusi agar tidak ada kegelisahan dari teman-teman THL dan Honorer yang sudah mengabdi selama ini. Selama ini pembayaran gaji mereka bersumber dari APBD. Saya kira pemerintah pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD,” tandasnya. Setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada dua. Yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah pusat adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer.(*)

Ini Tanggapan Bupati Bolmong Soal Wacana Penghapusan Tenaga Honorer

by Redaksi

27 Januari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow memberikan tanggapan terkait wacana pemberhentian tenaga honorer oleh Kementrian Pendayagunaan ...