BREAKING NEWS

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang Harga Bahan Pokok di Pasar Lolak Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru Jalan Pertanian, Denyut Baru Ekonomi Desa Bawa Lari Anak di Bawa Umur, Resmob Raja Bogani Bolmong Ringkus Pria Asal Sulteng Senyum Tanpa Suara di Markas Resmob Kotamobagu

Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen dan bukti kwitansi jual beli, resmi dikantongi Pemkab dan tinggal menunggu langkah hukum selanjutnya. Dari bukti yang dikantongi, Pemkab Bolmong telah meminta legal opinion ke Kejaksaan lwwat surat terkait persoalan yang dihadapi. Lantas sejauh mana keseriusan Pemkab Bolmong untuk mengusut kasus penjualan aset ke Aparat Penegak Hukum? Aset PD Gadasera milik Pemkab Bolmong memang sudah menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rpat bersama beberapa waktu lalu. Bahkan persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bolmong karena masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Temuan ini menjadi catatan saat disampaikan lewat rapat paripurna DPRD tentang Laporan Pertanggunajawaban (Lpj) tahun anggaran 2021. Ketua ormas Laskar Bogani Indonsia (LBI) Dofie Paat mengatakan, mendukung langkah Pemkab Bolmong untuk mengusut indikasi dugaan penjualan aset milik PD Gadasera. Dolfie menegaskan, akan mendukung lankah Pemkab dalam rangka penyelamatan aset. “Jika benar Pemkab Bolmong sudah mengantongi bukti, sebaikanya dilaporkan secara resmi ke APH,” kata Dolfie. Dolfie justru mempertanyakan, mengapa kasus yang sudah terungkap malah seolah-olah menjadi perkara yang sulit diungkap. Padahal dengan mengantongi bukti, bahkan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, Pemkab sangat mudah untuk melapo ke APH. “Jika tidak diprosesnya kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bolmong dalam rangka untuk mengembalikan aset milik daerah,” katanya. Kendati begitu, Dolfie memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Bolmong yang telah berhasil mengurai aset-aset bermasalah yang sejak 15 tahun lalu. Bahkan tas kerja keras, Pemkab Bolmong mampu keluar daro zona merah dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan, meski masih ada catatan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub mengatakan, tujuan meminta legal opinion ke Kejaksaan, untuk meminta gambaran atau kontruksi hukum apa yang akan dilakukan. Terlebih Pemkab Bolmong secara resmi telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Ia mengatakan, biasanya sebelum pemerintah daerah melakukan langkah hukum yang kongkrit yakni legal opinion. Biasanya isi legal opinion lanutnya, berisi beberapa opsi lagkah hukum altenatif. “Tentu isi legal opinion itu, akan kita bahas mana cara yang lebih cepat, mana yang lebih memungkinkan, sampai ke aspek mana yang lebih tidak beresiko,” kata Kabag Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub. Menurutnya, Pemkab tidak boleh tergesa-gesa dalam menyimpulkan langkah hukum yang harus dilakukan. Tentu Pemkab ada pertimbangan hukum dan perhitungan aspek resiko dan lainnya. “Kita menungguh saja dulu apa legal opinion yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan. Tentu jika sudah ada hasilnya, tidak semata-mata bidang aset melakukan tindakan karena ini akan menjadi tindakan pemerintah daerah. Kita menungguh apa sebenarnya hasil dari legal opinion,” tandasnya. Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Bahkan indikasi penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. (*)

28 Juli 202228 Juli 2022

LBI Dorong Pemkab Bolmong Laporkan Dugaan Penjualan Aset Milik PD Gadasera

TOTABUAN.CO BOLMONG — Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow […]

27 April 2022

Akub: Pemberhentian Sementara Tiga Kades di Bolmong Karena Melanggar Aturan

Yasti Berhasil Kembalikan Batas Wilayah Bolmong TOTABUAN.CO BOLMONG – Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait tapal batas dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam waktu dekat akan disampaikan dari Kementrian Dalam Negeri. Upaya yang ditempu lewat jalur hukum yang dilakukan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, tidak lama lagi akan membuahkan hasil. Menurut Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, soal batas wilayah antara Bolmong dan Bolsel sedang berproses di Kementrian Dalam Negeri. Menurutnya, Kementrian Dalam Negeri tidak lama lagi akan mengeluarkan Permendgari terbaru soal batas wilayah Bolmong dan Bolsel. “Soal tapal batas wilayah Bolmong dan Bolsel itu sudah final. Pengajuan Permendagri terbaru sedang dalam proses,” ujar YSM singkatan Yasti Soepredjo Mokoagow saat menyampaikan sambutan di Musrenbang RKPD Kamis 31 April 2022. YSM mengaku, belum lama melakukan kunjungan ke Kementrian Dalam Negeri, guna menanyakan status tapal batas Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolsel. Bahkan dengan merujuk putusan MA soal batas wilayah dua daerah, Kemendagri telah melayangkan surat ke Kementrian ESDM untuk penghitungan bagi hasil. “Insya Allah tahun depan, bagi hasil yang akan diterima Kabupaten Bolmong jauh lebih besar bila dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya. Dipastikan dana bagi hasil yang akan masuk ke rekening pemerintah daerah pada tahun 2022 ini. Meski demikian, penggunaannya akan dimulai awal tahun 2023 mendatang. YSM menjelaskan, hingga saat ini luas wilayah Kabupaten Bolmong sampai saat ini banyak yang masih binggung. Hal itu karena ada beberapa rujukan. Salah satunya data Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN). “Badan Informasi Geospasial adalah lembaga yang ditunjuk negara untk mengeluarkan ketentuan luas wilayah di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia,” jelasnya. Sebelumnya penyelesaian tapal batas wilayah dua daerah bertetangga yakni Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) sempat terjadi problem. Upaya Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow melakukan judcial review ke Mahkamah Agung (MA) bertujuan untu menguji sejauh mana akurasi titik batas wilayah Bolmong dan Bolsel. Langkah yang ditempuh itu berhasil dilakukan. Menurut Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub, pasca dibatalkannya Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolmong dengan Kabupaten Bolsel, secara otomatis batas wilayah yang saat ini diklaim masuk ke Kabupaten Bolsel saat berstatus quo. Dia mengatakan, upaya hukum yang dilakukan Pemkab Bolmong, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Upaya hukum Pemkab Bolmong dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) telah ada putusan MA Nomor: 75P/HUM/2018 tanggal 18 Desember 2018. Itu sudah final dan mengikat,” katanya. Namun meski begitu sampai saat ini Pemkab Bolmong masih menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru untuk mengatur kembali batas Kabupaten Bolmong dengan Kabupaten Bolsel yang berdasarkan putusan MA Nomor: 75P/HUM/2018. “Hal prinsip yang diperjuangkan oleh Pemkab Bolmong adalah mengembalikan kesepakatan batas daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya UU No 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolsel. Kesepakatan tersebut yaitu kesepakatan batas yang berada di Puncak Toliomu dan di Tapa’ Mosolag yang tidak diakomodir dalam Permendagri No 40 Tahun 2016 (sebelum dibatalkan) sehingga Pemkab Bolmong keberatan. Dengan tidak diakomodirnya kesepakatan tersebut maka hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dan Permendagri 141 Tahun 2017. Dimana salah satunya mengatur bahwa dokumen penegasan batas daerah harus ada kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan,” tandasnya. (*)

2 April 20222 April 2022

Yasti Berhasil Kembalikan Batas Wilayah Bolmong

5 Juli 20215 Juli 2021

Akub: Putusan MA Soal Tapal Batas Bolmong dan Bolsel Sudah Final

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Harga Bahan Pokok di Pasar Lolak Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Jalan Pertanian, Denyut Baru Ekonomi Desa

Bawa Lari Anak di Bawa Umur, Resmob Raja Bogani Bolmong Ringkus Pria Asal Sulteng

Senyum Tanpa Suara di Markas Resmob Kotamobagu

Tag: Muhamad Triasmara Akub

Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen dan bukti kwitansi jual beli, resmi dikantongi Pemkab dan tinggal menunggu langkah hukum selanjutnya. Dari bukti yang dikantongi, Pemkab Bolmong telah meminta legal opinion ke Kejaksaan lwwat surat terkait persoalan yang dihadapi. Lantas sejauh mana keseriusan Pemkab Bolmong untuk mengusut kasus penjualan aset ke Aparat Penegak Hukum? Aset PD Gadasera milik Pemkab Bolmong memang sudah menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rpat bersama beberapa waktu lalu. Bahkan persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bolmong karena masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Temuan ini menjadi catatan saat disampaikan lewat rapat paripurna DPRD tentang Laporan Pertanggunajawaban (Lpj) tahun anggaran 2021. Ketua ormas Laskar Bogani Indonsia (LBI) Dofie Paat mengatakan, mendukung langkah Pemkab Bolmong untuk mengusut indikasi dugaan penjualan aset milik PD Gadasera. Dolfie menegaskan, akan mendukung lankah Pemkab dalam rangka penyelamatan aset. “Jika benar Pemkab Bolmong sudah mengantongi bukti, sebaikanya dilaporkan secara resmi ke APH,” kata Dolfie. Dolfie justru mempertanyakan, mengapa kasus yang sudah terungkap malah seolah-olah menjadi perkara yang sulit diungkap. Padahal dengan mengantongi bukti, bahkan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, Pemkab sangat mudah untuk melapo ke APH. “Jika tidak diprosesnya kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bolmong dalam rangka untuk mengembalikan aset milik daerah,” katanya. Kendati begitu, Dolfie memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Bolmong yang telah berhasil mengurai aset-aset bermasalah yang sejak 15 tahun lalu. Bahkan tas kerja keras, Pemkab Bolmong mampu keluar daro zona merah dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan, meski masih ada catatan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub mengatakan, tujuan meminta legal opinion ke Kejaksaan, untuk meminta gambaran atau kontruksi hukum apa yang akan dilakukan. Terlebih Pemkab Bolmong secara resmi telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Ia mengatakan, biasanya sebelum pemerintah daerah melakukan langkah hukum yang kongkrit yakni legal opinion. Biasanya isi legal opinion lanutnya, berisi beberapa opsi lagkah hukum altenatif. “Tentu isi legal opinion itu, akan kita bahas mana cara yang lebih cepat, mana yang lebih memungkinkan, sampai ke aspek mana yang lebih tidak beresiko,” kata Kabag Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub. Menurutnya, Pemkab tidak boleh tergesa-gesa dalam menyimpulkan langkah hukum yang harus dilakukan. Tentu Pemkab ada pertimbangan hukum dan perhitungan aspek resiko dan lainnya. “Kita menungguh saja dulu apa legal opinion yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan. Tentu jika sudah ada hasilnya, tidak semata-mata bidang aset melakukan tindakan karena ini akan menjadi tindakan pemerintah daerah. Kita menungguh apa sebenarnya hasil dari legal opinion,” tandasnya. Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Bahkan indikasi penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. (*)

Bolmong28 Juli 202228 Juli 2022

LBI Dorong Pemkab Bolmong Laporkan Dugaan Penjualan Aset Milik PD Gadasera

TOTABUAN.CO BOLMONG — Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow […]

Bolmong27 April 2022

Akub: Pemberhentian Sementara Tiga Kades di Bolmong Karena Melanggar Aturan

TOTABUAN.CO BOLMONG – Persoalan penonaktifan tiga kepala desa (Sangadi Red) di Kecamatan Passi Timur Kabupaten […]

Yasti Berhasil Kembalikan Batas Wilayah Bolmong TOTABUAN.CO BOLMONG – Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait tapal batas dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam waktu dekat akan disampaikan dari Kementrian Dalam Negeri. Upaya yang ditempu lewat jalur hukum yang dilakukan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, tidak lama lagi akan membuahkan hasil. Menurut Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, soal batas wilayah antara Bolmong dan Bolsel sedang berproses di Kementrian Dalam Negeri. Menurutnya, Kementrian Dalam Negeri tidak lama lagi akan mengeluarkan Permendgari terbaru soal batas wilayah Bolmong dan Bolsel. “Soal tapal batas wilayah Bolmong dan Bolsel itu sudah final. Pengajuan Permendagri terbaru sedang dalam proses,” ujar YSM singkatan Yasti Soepredjo Mokoagow saat menyampaikan sambutan di Musrenbang RKPD Kamis 31 April 2022. YSM mengaku, belum lama melakukan kunjungan ke Kementrian Dalam Negeri, guna menanyakan status tapal batas Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolsel. Bahkan dengan merujuk putusan MA soal batas wilayah dua daerah, Kemendagri telah melayangkan surat ke Kementrian ESDM untuk penghitungan bagi hasil. “Insya Allah tahun depan, bagi hasil yang akan diterima Kabupaten Bolmong jauh lebih besar bila dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya. Dipastikan dana bagi hasil yang akan masuk ke rekening pemerintah daerah pada tahun 2022 ini. Meski demikian, penggunaannya akan dimulai awal tahun 2023 mendatang. YSM menjelaskan, hingga saat ini luas wilayah Kabupaten Bolmong sampai saat ini banyak yang masih binggung. Hal itu karena ada beberapa rujukan. Salah satunya data Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN). “Badan Informasi Geospasial adalah lembaga yang ditunjuk negara untk mengeluarkan ketentuan luas wilayah di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia,” jelasnya. Sebelumnya penyelesaian tapal batas wilayah dua daerah bertetangga yakni Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) sempat terjadi problem. Upaya Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow melakukan judcial review ke Mahkamah Agung (MA) bertujuan untu menguji sejauh mana akurasi titik batas wilayah Bolmong dan Bolsel. Langkah yang ditempuh itu berhasil dilakukan. Menurut Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub, pasca dibatalkannya Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolmong dengan Kabupaten Bolsel, secara otomatis batas wilayah yang saat ini diklaim masuk ke Kabupaten Bolsel saat berstatus quo. Dia mengatakan, upaya hukum yang dilakukan Pemkab Bolmong, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Upaya hukum Pemkab Bolmong dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) telah ada putusan MA Nomor: 75P/HUM/2018 tanggal 18 Desember 2018. Itu sudah final dan mengikat,” katanya. Namun meski begitu sampai saat ini Pemkab Bolmong masih menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru untuk mengatur kembali batas Kabupaten Bolmong dengan Kabupaten Bolsel yang berdasarkan putusan MA Nomor: 75P/HUM/2018. “Hal prinsip yang diperjuangkan oleh Pemkab Bolmong adalah mengembalikan kesepakatan batas daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya UU No 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolsel. Kesepakatan tersebut yaitu kesepakatan batas yang berada di Puncak Toliomu dan di Tapa’ Mosolag yang tidak diakomodir dalam Permendagri No 40 Tahun 2016 (sebelum dibatalkan) sehingga Pemkab Bolmong keberatan. Dengan tidak diakomodirnya kesepakatan tersebut maka hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dan Permendagri 141 Tahun 2017. Dimana salah satunya mengatur bahwa dokumen penegasan batas daerah harus ada kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan,” tandasnya. (*)

Bolmong2 April 20222 April 2022

Yasti Berhasil Kembalikan Batas Wilayah Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG – Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan judicial review ke Mahkamah Agung […]

Bolmong5 Juli 20215 Juli 2021

Akub: Putusan MA Soal Tapal Batas Bolmong dan Bolsel Sudah Final

TOTABUAN.CO BOLMONG – Penyelesaian tapal batas wilayah dua daerah bertetangga yakni Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.