limi mokodompit Archives | Laman 12 dari 21

Limi: Pemkab Bolmong Terus Pantau Pertumbuhan Ekonomi

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus memantau pertumbuhan ekonomi serta dan pengendalian inflasi. Hal itu dikatakan Penjabat ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – WM (41) terpaksa harus melaporkan suaminya FP ke Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). FP diketahui telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan WM sebagai istri sahnya. Pernikahan itu pun sudah dilakukan sejak 2019 silam. Kisah pernikahan siri oknum pejabat yang sehari-hari bertugas di Kantor Sekretariat DPRD Bolmong itu, baru terkuak Januari 2023. Kepada wartawan, WM menceritakan kisah pilunya sambil menunjukan bukti surat pernyataan pernikahan FP. Dengan mata berkaca-kaca sambil menunjukan bukti surat pernikahan, WM menceritakan ihwal kasus itu terkuak. Ia mengaku tak menyangka suaminya FP sudah menikah secara siri di Gorontalo. Berdasarkan bukti surat, FP menikah Kamis 17 Oktober 2019 dengan HP yang diketahui sebagai ASN di Pemkot Kotamobagu, ucap WM yang didampingi kakaknya. Ia sedih karena sudah tiga tahun pasca pernikahan siri dengan HP, namun baru diketahui Januari 2023. Atas kejadian tersebut, Ia mengaku sudah mengadukan langsung ke Bupati terkait tindak pernikahan suaminya tanpa izin. WM mengatakan, wanita yang dinikahinya itu merupakan perempuan yang sudah lama menjadi simpanannya. Perempuan tersebut merupakan ASN yang bertugas di Pemkot Kotamobagu. Dalam keteranganya, MW mengaku sudah menikah dengan suaminya 20 tahun silam hingga dikaruniai dua orang anak. Sejak menjadi ASN hingga dipercayakan menjadi kepala bagian, WM terus mendukungnya dalam tugas. Namun belakangan FP punya niat lain. Termasuk berniat mengincar harta peninggalan orangtuanya. “Sertifikat rumah yang disimpan dicuri. Begitu juga BPKB mobil milik orang tua saya digadaikan. Ternyata uang hasil penjualan rumah dan BPKB hanya untuk membiayai wanita yang disimpan selama ini,” cerita WM. Ia saat ini sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya akibat orang ketiga. Sikap WM saat ini sudah bulat untuk menggugat cerai di Kantor Pengadilan Agama Lolak, bahkan akan melaporkan kasus ini ke Polisi. “Semua keluarga mendukung langkah saya untuk menggugat cerai. Dan meminta kepada Bupati untuk memberikan sanksi jika perlu dipecat,” pintanya. Dengan mengantongi bukti-bukti, WM juga akan melaporkan HP ke BKPP Pemkot Kotamobagu. *** Nikah siri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai abdi negara, seorang ASN dalam melaksanakan pernikahan harus berpedoman pada sejumlah peraturan yang ada. Peraturan bagi PNS yang nikah siri salah satu pedoman bagi PNS yang akan melangsungkan pernikahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam peraturan ini, PNS dilarang untuk melakukan nikah siri. Seluruh PNS diwajibkan untuk melaporkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang. Hal ini mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, “PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.” Ketentuan ini juga berlaku untuk PNS yang telah menjadi duda atau janda dan telah melangsungkan perkawinan lagi. Dalam peraturan ini, nikah siri disamakan dengan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sah. Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi, “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan hidup bersama dalam pasal ini adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 UU ini, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah siri pun dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah menurut terminologi undang-undang ini. Sanksi bagi PNS yang Nikah Siri Akibat melakukan nikah siri, seorang PNS akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Dalam Pasal 8 Ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS, terdapat tiga jenis hukuman disiplin berat, yaitu: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. (*)

Oknum Pejabat Pemkab Bolmong Digugat Cerai Karena Ketahuan Menikah Lagi

by Redaksi

3 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – WM (41) terpaksa harus melaporkan suaminya FP ke Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow ...

Kabupaten Bolmong Raih Nilai Tertinggi SPBE se Sulut

by Redaksi

3 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG --Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mendapat prestasi yang baik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ...

Gita Ratnasari Tuuk Resmi Dilantik Anggota DPRD Bolmong

by Redaksi

3 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Welty Komaling, melantik Gita Ratnasari Tuuk sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) ...

Pj Bupati Limi Mokodompit Dinilai Mampu Mengontrol Inflasi di Kabupaten Bolmong

by Redaksi

31 Januari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pengendalian inflasi di daerah menjadi sorotan utama Presiden Jokowi. Kinerja Penjabat (Pj) kepala daerah diuji, apakah bisa ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Sedikitnya terdapat 32 pejabat tinggi pratama (JPT) di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) telah selesai melaksanakan Job Fit. Mereka telah selesai diuji oleh timsel di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. Job fit itu menggali potensi untuk menguji kapasitas pejabat yang sudah menduduki jabatan apakah masih cocok dengan jabatan sebelumnya atau dianggap cocok di jabatan lain. Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit sendiri belum memberikan pernyataan berapa pejabat yang akan tersingkir dan berapa yang akan bertahan di posisi mereka. Namun dari kabar yang diperoleh, dari hasil job fit yang dilaksanakan, akan menjadi dasar bagi Bupati untuk menggeser atau masih akan mempertahankan di jabatan sebelumnya. Para pejabat terlihat harap-harap cemas dengan munculnya isu rotasi terhadap mereka. Mutasi para kepala OPD ini akan dilakukan, setelah Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit menerima hasil Job Fit dan evaluasi kinerja 32 pejabat. Job Fit ini dilakukan untuk menilai kinerja para pejabat pimpinan tinggi pratama. Mutasi jabatan pejabat eselon II hasil job fit dalam rangka reformasi birokrasi di lingkup Pemkab Bolmong rupanya sudah tidak sabar ditunggu para pejabat. Reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit, masih terus berproses mulai dari pengajuan hingga menunggu izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Amba menjelaskan, proses pelantikan pejabat hasil job fit, Bupati Bolmong tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri. “Tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri setelah itu Pak Gubernur kemudian diteruskan ke Bupati,” ujar Kepala BKPP Bolmong Umarudin Amba ketika dikonfirmasi Kamis 26 Januari 2023. Dia mengaku proses job fit sebelumnya, sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah mendapat hasil dari job fit, berkonsultasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi. Ia mengaku terdapat sejumlah kendala dalam proses pengisian kekosongan jabatan lantaran keterbatasan kewenangan karena bupati berstatus penjabat kepala daerah. “Setelah mendapatkan nama-nama pejabat eselon dua yang lolos seleksi, harus mengajukan kembali proses pelantikan ke Kemendagri tentu memakan waktu,” ucapnya. (*)

Menjelang Rolling Sejumlah Pejabat Pemkab Bolmong Mulai Cemas

by Redaksi

26 Januari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Sedikitnya terdapat 32 pejabat tinggi pratama (JPT) di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) telah selesai melaksanakan Job ...

Galangan Kapal Rakyat di Desa Sauk Bolmong Resmi Beroperasi

by Redaksi

22 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO.BOLMONG --Pembangunan Galangan Kapal Rakyat yang ada di Desa Sauk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) resmi beroperasi. Proyek yang ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Perhatian Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) terus ditunjukan. Selain hadir dalam rangka pelantikan BKMT Kabupaten Bolmong, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut ini memberikan bantuan uang tunai 200 juta rupiah. Bantuan tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan BKMT hingga pada Milad BMKT pada Februari 2023 di Jakarta mendatang. Ketua BKMT Bolmong Ulfa Paputungan mengaku bersyukur atas perhatian dan bantuan Gubernur Sulut atas bantuan dana. “Terima kasih atas bantuan Pak Gubernur Sulut atas supportnya,” kata Ulfa. Menurut Ulfa, supoort atas kegiatan BKMT selama ini tidak lepas dari perhatian Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Selain itu perhatian dari Bupati Guhanga Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dan perhatian Pemkab Bolmong di bawah Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit. Sebelumnya Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit mengatakan dengan kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bolmong saat ini bisa memotivasi BKMT untuk terus bersinergi dengan pemerintah untuk pembangunan daerah ke depan. "Dengan kunjungan ini tentunya bisa lebih bersinergi dengan BKMT untuk Sulut hebat ke depan," ucapnya. Pada kunjungan tersebut, Gubernur Olly Dondokambey didampingi Sekprov Sulut bersama jajaran. Tampak juga mantan Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soeprejo Mokoagow hadir di acara tersebut. Kegiatan yang dipusatkan di dua jalur kompleks kantor Bupati Bolmong dihadiri seluruh pengurus BKMT se Sulut. Kunjungan ini dilaksanakan usai safari Natal Provinsi Sulut dan ibadah perayaan Natal Pemkab Bolmong di Kecamatan Poigar. Kunjungan Gubernur dan Wagub Sulut di Kabupaten Bolmong ini juga disambut langsung pejabat Bupati Bolmong Ir Limi Mokodompit didampingi Sekda Bolmong Tahlis Gallang bersama jajaran. Gubernur mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan BKMT se Sulut. Gubernur berharap BKMT bisa bersama-sama pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI. "Harapan ke depan semoga BKMT bisa bersinergi dengan pemerintah untuk kemajuan Sulut," ucapnya.(*)

Dapat Bantuan 200 Juta, BKMT Bolmong Ucapkan Terima Kasih Kepada Gubernur OD dan YSM

by Redaksi

20 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Perhatian Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) terus ditunjukan. Selain hadir dalam ...

Pemkab Bolmong Tambah Anggaran Untuk Pelatihan Peluang Kerja di Luar Negeri

by Redaksi

12 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) terus memberikan perhatian untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak muda Bolmong dalam rangka peluang ...

Bupati Limi Mokodompit Letakan Batu Pertama Masjid Ar Rayyan Desa Mongkoinit Lolak

by Redaksi

12 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit meletakan batu pertama pembangunan Masjid Ar Rayyan Desa Mongkoinit Kecamatan ...