limi mokodompit Archives | Laman 11 dari 21

TOTABUAN.CO BOLMONG – Tantangan bakal lebih sulit akan dihadapi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit. Hal itu setelah dipercayakan ...

Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit Terima SK Perpanjangan

by Redaksi

23 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, akhirnya menyerahkan surat keputusan perpanjangan masa jabatan kepada Limi Mokodompit sebagai ...

nilai baik terkait pelayanan publik untuk dua dinas di Kabupaten Bolaang Mongondow

Dorong Pelayanan Publik di Bolmong Lebih Inovatif

by Redaksi

22 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Sejumlah capaian strategis telah diraih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) selama tahun 2022. Capaian yang diraih itu ...

Tahlis Gallang Sosok Dibalik Keberhasilan Pengelolaan Keuangan di Bolmong

by Redaksi

15 Mei 2023

1

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI ...

Pemkab Bolmong Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

by Redaksi

15 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit tidak sampai tiga bulan lagi. Hal itu berdasarkan surat keputusan pelantikan 22 Mei 2022 lalu. Pj Bupati Limi Mokodompit dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada 22 Mei 2022 lalu, pasca berakhir masa tugas Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk periode 2017-2022. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, bahwa masa jabatan Pj kepala daerah maksimal satu tahun. Masa jabatan itu bisa diperpanjang dengan orang yang sama ataupun berbeda. Setiap tiga bulan sekali, para pj kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal itu yang nanti akan menjadi mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para Pj kepala daerah. Jika dihitung masa tugas Limi Mokodompit sebagai pj kepala daerah sejak dilantik 22 Mei 2022 lalu, sudah mencapai Sembilan bulan berjalan. Artinya jika dihitung akhir Februari 2023 ini, masa jabatannya tidak mencapai 80 hari lagi atau tidak cukup tiga bulan. Lantas apakah Limi Mokodompit masih akan mendapat kesempatan lagi dipercayakan menjabat Pj Bupati Bolmong atau akan diganti. Aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan Robianto Suid mengatakan, perpanjangan masa jabatan Pj Kepala Daerah merupakan hak prerogatif Mendagri melalui Gubernur. Menurutnya, dari berbagai penilaian yang diikuti, kinerja Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit sangat memuaskan. Artinya kata Robi, Mendagri telah mengeluarkan sinyal, soal perpanjangan masa jabatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Perpanjangan masa jabatan Pj. Kepala Daerah sesuai regulasi itu merupakan hak prerogatif Mendagri melalui Gubernur. Itu adalah hasil penilaian yang dilakukan. Yang saya ikuti kinerja Pj.Bupati Bolmong cukup baik,” katanya. Robi sendiri tidak memungkiri masih ada kekurangan pada kepemimpinan di masa transisi saat ini. Akan tetapi banyak juga keberhasilan yang diraih Pemkab Bolmong lewat tangan Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit. “Kemarin Pemkab Bolmong meraih penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut. Kabupaten Bolmong terbaik atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun anggaran 2022. Tentu salah satu prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan. Saya berharap Pak Limi masih menjadi pilihan gubernur untuk menjabat kembali sebagai pj kepala daerah,” katanya. Selain itu Pemkab Bolmong mendapat nilai baik dari Kemen PAN RB terkait pelayanan publik untuk dua dinas di Kabupaten Bolmong, dan masih ada lagi penghargaan yang diterima Pemkab Bolmong. (*)

Masa Jabatan Limi Mokodompit Sebagai Pj Bupati Bolmong Tidak Cukup Tiga Bulan Lagi. Diperpanjang Atau Diganti

by Redaksi

1 Maret 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit sudah tidak sampai tiga bulan lagi. Hal itu ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Rolling pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) dipastikan dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Dikabarkan, rekomendasi sebagai dasar untuk melakukan pergeseran posisi, tinggal akan ditandatangani Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit sendiri memastikan sambil menunggu, agar rolling tidak bertabrakan dengan aturan. Rolling untuk pejabat eselon II, merupakan hasil dari hasil Job fit yang sebelumnya telah dilaksanakan akhir Desember 2022 lalu. Terdapat 23 pejabat yang ikut job fit, termasuk tiga pejabat staf ahli bupati. Menurut Limi, agar rolling tidak berimplikasi hukum, sebagainya menunggu rekomendasi. Namun, tidak menutup kemungkinan rolling akan dilaksanakan dalam waktu dekat. "Yang pasti soal rolling, kita tunggu saja. Kita juga menjaga agar tidak bertabrakan dengan regulasi," katanya. Limi pun memberikan sinyal berapa pejabat eselon II yang akan bergeser posisi sesuai dengan hasil job fit. Selain itu menurutnya, rolling merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian masalah di internal OPD. "Jadi rolling ini juga bentuk untuk menyelesaikan masalah. Supaya tidak ada lagi keluhan," sentilnya. Meski begitu, Limi menjelaskan tidak ada istilah non job. Sebab Job fit berbeda dengan lelang jabatan. Dia menuturkan, job fit itu yakni mengukur kemampuan dan kualitas seorang pejabat untuk ditempatkan sesuai hasil penilaian. Pelaksanaan job fit, melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Akademisi, tokoh masyarakat. Setiap peserta menyusun makalah masing-masing kemudian mempresentasikan di hadapan tim seleksi. Dari isu yang beredar, job fit yang dilakukan ini, sebagai bentuk evaluasi kinerja 32 Pejabat Tinggi Pratama. (*)

Pj Bupati Bolmong Beri Sinyal Soal Pejabat Yang Berpindah Posisi

by Redaksi

28 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Rolling pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) dipastikan dalam waktu dekat akan ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit membatalkan rencana pemangkasan penghasilan tetap (Siltap) bagi para kepala desa (Sangadi) dan perangkat desa yang tersebar di 200 desa pada tahun 2023. Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Masri Daeng Masengi mengatakan, dari pertemuan bersama dengan para kepala desa dan perangkat desa, lima fraksi merekomendasikan untuk mengembalikan seperti tahun sebelumnya. “Soal besaran Siltap seluruh perangkat desa se Bolmong empat fraksi merekomendasikan untuk mengembalikan seperti tahun sebelumnya,” kata Masri. Secara lembaga kata dia, 5 fraksi yakni Nasdem, PKS, Golkar, PKB dan PDI Perjuangan meminta untuk dibatalkan rencana tersebut. “Karena Perbupnya belum ditandatangani, makanya perlu dikaji sesuai dengan permintaan Sangadi se Bolmong serta ditegaskan dengan Rekomendasi DPRD. Artinya merekomendasikan agar Siltap aparat desa dikembalikan seperti tahun sebelumnya,” katanya. Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kabupaten Bolmong Ahmad Safrudin Mokoagow berharap, Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit untuk membatalkan rencana pemangkasan anggaran Siltap bagi pada Sangadi dan perangkat desa. Menurutnya Siltap tahun ini dinilai sudah tidak rasional dengan kinerja perangkat desa. Sebab, jika dihitung, para kepala RT hanya tinggal menerima 80 ribu setiap bulan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui Siltap kepala desa (Keuchik), sekretaris desa (Sekdes), dan perangkat desa lainnya. “Kita dari Apdesi meminta Pj Bupati Limi Mokodompit agar dapat mempertimbangkan lagi rencana penurusan anggaran Siltap untuk perangkat desa untuk tahun 2023 ini,” katanya Senin 20 Februari 2022. Sangadi Doloduo Induk ini mengatakan, protes rencana penetapan Siltap tahun 2023 sudah sampai dibahas bersama dengan DPRD. Ia menyebutkan jika sebelumnya aparat di tingkat RT menerima 250 ribu, dengan rencana penetapan Siltap tahun 2023, perangkat desa di tingkat RT hanya menerima 80 ribu rupiah. Dia mengatakan, bahwa sebelumnya pada tahun 2022 lalu, kepala desa dan perangkat desa lainnya pernah mendapatkan penghasilan tetap yang sesuai. Sehingga Apdesi berharap kepada Pj agar tahun 2023 ini dapat mengembalikan Siltap sebagaimana amanat Pasal 81 B ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2019 yang tertuang di Pasal 81 ayat (4) pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Asisten III Bidang Administrasi umum Setda Pemkab Bolmong Ashari Sugeha menjelaskan, masih akan merapatkan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum diputuskan. “TAPD akan membahas dan melaporkan kembali untuk dibahas bersama DPRD,” ucap Ashari. (*)

DPRD Bolmong Tolak Rencana Pemangkasan Anggaran Siltap Perangkat Desa

by Redaksi

20 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit membatalkan rencana pemangkasan penghasilan tetap (Siltap) ...

Pemkab Bolmong Tambah Dana Penyertaan Modal 7.5 M di BSG

by Redaksi

10 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) pada akhir tahun 2022, telah menambah dana penyertaan modal ke Bank Sulut Gorontalo ...

Dua Dinas di Pemkab Bolmong Raih Nilai Baik dari Kemen PAN-RB

by Redaksi

7 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberikan nilai baik terkait pelayanan publik untuk dua dinas di ...