BREAKING NEWS

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang Harga Bahan Pokok di Pasar Lolak Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru Jalan Pertanian, Denyut Baru Ekonomi Desa Bawa Lari Anak di Bawa Umur, Resmob Raja Bogani Bolmong Ringkus Pria Asal Sulteng

18 Juni 2023

Miliki Harta Fantastis, LBI Dorong KPK Periksa Walikota Tatong Bara

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU —Ketua LSM Laskar Bogani Indonesia (LBI) Dolfi Paat mendorong KPK dan PPATK agar […]

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai janggal. Diduga tidak semua data dilaporkan Walikota Kotamobagu dua periode itu ke KPK. Hal ini karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Ketua LSM Laskar Bogani Indonesia (LBI) Dolfi Paat, KPK diharapkan turun ke Kotamobagu untuk melakukan pemeriksaan terkait sumber penghasilan Tatong Bara. Sebab Dolfi menduga, banyak aset milik Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang tidak dilaporkan. Berbeda dengan LHKPN Tahun 2021, justru LHKPN yang dilaporkan malah naik terjadi kenaikan mencapai 1 miliar lebih. Namun data Tahun 2022, justru susut 48 jutaan rupiah. "Kami menduga data yang dilaporkan banyak hal yang janggal. Data yang disuguhkan ke KPK, tidak seperti yang kita lihat saat ini,” kata Dolfi. Pada LHKPN yang dilaporkan Tahun 2022, harta Tatong turun kurang lebih 48 jutaan. Penurunan angka itu, tidak sesuai fakta yang kita lihat saat ini. Baca Juga:Harta Walikota Kotamobagu Tatong Bara Susut 48 Juta Dolfi menegaskan, kewajiban pejabat penyelenggara untuk melaporkan harta kekayaan termaktub di Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999. Pejabat yang punya kewajiban yakni mereka yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Salah satunya adalah Walikota Kotamobagu Tatong Bara. Dilihat dari data LHKPN, Tatong terakhir menyampaikan harta kekayaannya pada 21 Maret 2023 jumlahnya mencapai Rp13.174.790.935. Jumlah harta yang dilaporkan ini berbeda dengan laporan sebelumnya tahun 2021 yakni Rp13.223.625.723. Jika dihitung dari dua data yang dilaporkan, terjadi penyusutan 48 juta rupiah. “LBI justru patut mencurigai data yang dilaporkan ke KPK. Karena patut dicurigai pejabat negara punya kekayaan seperti itu dan patut diduga masih banyak aset yang diduga tidak dilaporkan,” kata Dolfi. LBI mendorong KPK untuk memeriksa semua pejabat di Pemkot Kotamobagu karena terbukti ada pejabat eselon III saja memiliki harta fantastis. "Bupati Bolmut Depri Pontoh dan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto yang LHKPN kecil saja diperiksa. Kalau terjadi penyusutan harta harusnya sejak dari dulu," sentilnya. Kepala Inspektorat Kotamobagu Yusrin Mantali menjelaskan, penyusutan itu terjadi karena ada kenaikan pada aset tanah dan bangunan sebesar 1 Miliar. Hanya ada juga penyusutan di harta kendaraan dan mesin sekitar 50 juta. Selain itu kas dan setara kas cukup jauh penurunannya, sekitar 998 juta lebih. "Iya, kalau sesuai rilis KPK, ada penurunan di kas dan setara kas," kata Yusrin menjelaskan. Diakui kata Yusrin dari perbandingan LHKP 2021 dan 2022 terjadi penyusutan hanya 48 jutaan. “Iya, sesuai rilis KPK begitu,” ujarnya. Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tatong Bara terakhir kali menyampaikan harta kekayaannya pada 21 Maret 2023. Saat itu jumlahnya mencapai Rp 13.174.790.935. Jumlah harta yang dilaporkan ini berbeda dengan laporan pada tahun sebelumnya yakni Rp13.223.625.723 atau naik 1 miliar lebih dari sebelumnya, kini berdasarkan laporan, harta Tatong Bara turun Rp48 jutaan dan tinggal menjadi Rp13.174.790.935. Rincian harta Tatong Bara merupakan aset tanah dan bangunan senilai Rp 8.240.000.000, harta bergerak lainnya Rp3.900.000.000, kas setara kas Rp 457 jutaan. Selain itu, punya harta lainnya senilai Rp 300 jutaan. Kendati demikian Tatong Bara tidak memiliki hutang. Khusus isi garasinya, Tatong Bara memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 325 juta. Bila dirinci, Tatong Bara memiliki mobil warisan Toyota Pick Up Tahun 2001, senilai Rp 45.000.0002. Honda CRV Jeep Tahun 2002, juga warisan senilai Rp 80.000.000. Honda Accord Sedan Tahun 2006, merupakan hasil sendiri senilai Rp140.000.000. Dan terakhir Toyota Vios 1.5G/Sedan Tahun 2001, hasil sendiri senilai Rp60.000.000. Tatong Bara tercatat terpilih sebagai Walikota Kotamobagu dua kali. Pertama pada periode 2013–2018 dan kedua periode 2018–2023. Sebelumnya, Ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kotamobagu periode 2008–2013. Tatong juga tercatat sebagai politisi Partai Nasdem yang saat ini berencana akan maju Pileg DPR RI. (*)

17 Juni 202317 Juni 2023

LHKPN Walikota Tatong Bara Diduga Janggal. KPK Diminta Turun ke Kotamobagu

8 November 20228 November 2022

Proyek 22 Unit Shelter di Kotamobagu Mubazir. Ada Indikasi Korupsi Kah?

1 September 2022

LBI Tolak Pemberian Gelar Adat ke Pengusaha Tambang

Protes kebijakan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara datang dari para pedagang kaki lima bersama, aktifis LSM dan elemen masyarakat Kota Kotamobagu. Mereka menggelar aksi demo di Kantor DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu Senin 8 Agustus 2022. Aksi itu untuk memprotes kebijakan Wali Kota Tatong Bara yang dinilai merugikan masyarakat dan pedagang. Aksi demo ratusan massa itu, diawali di depan Kantor Kejaksaan. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan sekaligus mendesak agar pihak Kejaksaan menseriusi kasus dugaan Korupsi Pasar Genggulang yang sedang ditangani. Kasus korupsi Pasar Genggulang telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Salah satu peserta aksi, dari elemen masyarakat Irawan Damopolii mengatakan, aksi yang digelar tersebut bertujuan untuk menyampaikan dukungan sekaligus meminta agar Kejaksaan serius. "Aksi ini sebagai wujud dukungan kami, agar Kejaksaan seriusi dalam penanganan kasus korupsi Pasar Genggunlang yang telah menetapkan dua orang sebagai tersangka," kara Irawan. Menurutnya, proyek pembangunan Pasar Genggulang yang menggunakan APBD puluhan miliaran rupiah itu, telah merugikan masyarakat sehingga perlu diseriusi. Selama kurang lebih 30 menit berorasi di depan Kantor Kejaksaan, masa melanjutkan melakukan aksi di depan Kantor DPRD di Jalan Paloko Kinalang. Saat tiba di depan Kantor DPRD sempat terjadi aksi dorong dengan petugas karena massa memaksa masuk. Namun aksi dorong itu tak berlangsung lama karena Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag langsung menemui massa pendemo dan mempersilahkan masuk. Di hadapan para wakil rakyat, mereka menyampaikan aspirasi, terkait kebijakan Wali Kota Kotamobagu yang menutup akses masuk di Pasar Serasi dan jalan 23 Maret. Penutupan akses ke pasar itu, melibatkan aparat dari TNI POLRI. Sedikitnya ada empat titik akses yang diblokade dan jaga ketat aparat. Penutupan itu, buntut pemindahan sebagian pedagang ke Pasar Genggulang. Menurut mereka, keijakan tersebut justru merugikan para pedagang serta pemilik toko lainnya. “Kebijakan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara yang menutup akses jalan masuk ke pasar Serasi tidak manusiawi dan hanya merugikan masyarakat yang tinggal di kompleks pasar. Begitu juga bagi para pedagang warung makan dan toko penjual bahan bangunan,” kata Ketua salah satu elemen masyarakat Ando Lobud. Ando menegaskan, penutupan beberapa titik masuk ke Pasar Serasi telah melanggar hak asasi manusia sebab banyak warga yang merasa tertekan dan pedagang dirugikan. "Kami sebagai warga yang tinggal di kompleks Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret menerima dampak dari penutupan akses masuk. Selain itu, ikut memberikan kerugian bagi para pemilik warung makan, toko, dan kios," katanya. Dibeberapa titik masuk ke Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret sejumlah aparat TNI Polri ikut dikerahkan untuk berjaga-jaga. Padahal hanya dalam rangka memindahkan sebagian pedagang ke Pasar Genggulang karena telah menempati badan jalan. "Di Kompleks pasar itu, bukan hanya pedagang kecil saja yang berjualan. Tetapi di sana ada toko, dan warung makan. Selama penutupan jalan, para pemilik warung makan mengalmi kerugian karena tidak ada pembeli," katanya. Ketua LBI Dofie Paat lewat pernyataan sikap menegaskan, menolak penutupan jalan keluar masuk pasar yang dilakukan Pemkot Kotamobagu sejak Kamis (4/8). Menurut Dolfie, penutupan akses ke pasar seperti Daerah Operasi Militer (DOM) dan mencekam. Karena disetiap pos penjagaan ada aparat terkesan di wilayah itu terkesan seperti ada Teroris Pusat perbelanjaan usaha pertokoan,rumah makan, serta transportasi mati total karna tidak bisa masuk.Dan ini telah mengakibatkan pelaku usaha rugi besar. “Selaku Ormas, kami meminta kepada DPRD membuat rekomendasi untuk segera membuka akses,” tegasnya. Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag berjanji akan turun untuk melihat secara langsung penutupan akses masuk pasar. (*)

8 Agustus 20228 Agustus 2022

Pedagang dan LSM Protes Kebijakan Wali Kota Tatong Bara

Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen dan bukti kwitansi jual beli, resmi dikantongi Pemkab dan tinggal menunggu langkah hukum selanjutnya. Dari bukti yang dikantongi, Pemkab Bolmong telah meminta legal opinion ke Kejaksaan lwwat surat terkait persoalan yang dihadapi. Lantas sejauh mana keseriusan Pemkab Bolmong untuk mengusut kasus penjualan aset ke Aparat Penegak Hukum? Aset PD Gadasera milik Pemkab Bolmong memang sudah menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rpat bersama beberapa waktu lalu. Bahkan persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bolmong karena masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Temuan ini menjadi catatan saat disampaikan lewat rapat paripurna DPRD tentang Laporan Pertanggunajawaban (Lpj) tahun anggaran 2021. Ketua ormas Laskar Bogani Indonsia (LBI) Dofie Paat mengatakan, mendukung langkah Pemkab Bolmong untuk mengusut indikasi dugaan penjualan aset milik PD Gadasera. Dolfie menegaskan, akan mendukung lankah Pemkab dalam rangka penyelamatan aset. “Jika benar Pemkab Bolmong sudah mengantongi bukti, sebaikanya dilaporkan secara resmi ke APH,” kata Dolfie. Dolfie justru mempertanyakan, mengapa kasus yang sudah terungkap malah seolah-olah menjadi perkara yang sulit diungkap. Padahal dengan mengantongi bukti, bahkan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, Pemkab sangat mudah untuk melapo ke APH. “Jika tidak diprosesnya kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bolmong dalam rangka untuk mengembalikan aset milik daerah,” katanya. Kendati begitu, Dolfie memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Bolmong yang telah berhasil mengurai aset-aset bermasalah yang sejak 15 tahun lalu. Bahkan tas kerja keras, Pemkab Bolmong mampu keluar daro zona merah dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan, meski masih ada catatan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub mengatakan, tujuan meminta legal opinion ke Kejaksaan, untuk meminta gambaran atau kontruksi hukum apa yang akan dilakukan. Terlebih Pemkab Bolmong secara resmi telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Ia mengatakan, biasanya sebelum pemerintah daerah melakukan langkah hukum yang kongkrit yakni legal opinion. Biasanya isi legal opinion lanutnya, berisi beberapa opsi lagkah hukum altenatif. “Tentu isi legal opinion itu, akan kita bahas mana cara yang lebih cepat, mana yang lebih memungkinkan, sampai ke aspek mana yang lebih tidak beresiko,” kata Kabag Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub. Menurutnya, Pemkab tidak boleh tergesa-gesa dalam menyimpulkan langkah hukum yang harus dilakukan. Tentu Pemkab ada pertimbangan hukum dan perhitungan aspek resiko dan lainnya. “Kita menungguh saja dulu apa legal opinion yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan. Tentu jika sudah ada hasilnya, tidak semata-mata bidang aset melakukan tindakan karena ini akan menjadi tindakan pemerintah daerah. Kita menungguh apa sebenarnya hasil dari legal opinion,” tandasnya. Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Bahkan indikasi penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. (*)

28 Juli 202228 Juli 2022

LBI Dorong Pemkab Bolmong Laporkan Dugaan Penjualan Aset Milik PD Gadasera

19 Mei 202225 Juli 2022

Kritik Proyek Shelter, Dolfie: Potensi Dugaan Korupsi Sangat Jelas

26 April 2022

LBI Apresiasi Kinerja Kejari Kotamobagu Mampu Eksekusi ASN Terjerat Korupsi

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Harga Bahan Pokok di Pasar Lolak Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Jalan Pertanian, Denyut Baru Ekonomi Desa

Bawa Lari Anak di Bawa Umur, Resmob Raja Bogani Bolmong Ringkus Pria Asal Sulteng

Tag: LBI

Kotamobagu5 April 2022

LBI Kembali Laporkan Kasus Korupsi Pasar Genggulang

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Kasus dugaan korupsi Pasar Genggulang kembali dilaporkan Ormas Laskar Bogani Indoneisa (LBI) […]

«
1
2

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.