Kota Kotamobagu Archives | Laman 3 dari 14

Nayodo Koerniawan Disebut Calon Wali Kota Kotamobagu

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Mantan Wali Kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan disebut bakal menjadi calon wali kota Kotamobagu yang akan diusung PDI ...

Kajati Sulut Dr Andi Muhammad Taufik Resmikan Kantor Kejari Kota Kotamobagu

by Redaksi

7 Maret 2024

0

TOTABUAN. CO KOTAMOBAGU -- Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Andi Muhammad Taufik ...

Dinilai Melanggar Aturan, TPS 03 Kelurahan Matali Diadukan ke Bawaslu

by Redaksi

23 Februari 2024

1

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Proses pemungutan suara yang baru selesai dilaksanakan hampir semua terjadi persoalan. Tidak terkecuali di TPS 03 di ...

Pj Walikota Kotamobagu Asripan Nani Tempati Rudis, Mantan Walikota Tatong Bara Tidak Hadir

by Redaksi

4 Oktober 2023

1

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Penjabat Walikota Kotamobagu Asripan Nani resmi menempati rumah dinas. Didampingi Istri tercinta Sitti Fatmah Fitriana Nani Buhang, ...

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai janggal. Diduga tidak semua data dilaporkan Walikota Kotamobagu dua periode itu ke KPK. Hal ini karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Ketua LSM Laskar Bogani Indonesia (LBI) Dolfi Paat, KPK diharapkan turun ke Kotamobagu untuk melakukan pemeriksaan terkait sumber penghasilan Tatong Bara. Sebab Dolfi menduga, banyak aset milik Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang tidak dilaporkan. Berbeda dengan LHKPN Tahun 2021, justru LHKPN yang dilaporkan malah naik terjadi kenaikan mencapai 1 miliar lebih. Namun data Tahun 2022, justru susut 48 jutaan rupiah. "Kami menduga data yang dilaporkan banyak hal yang janggal. Data yang disuguhkan ke KPK, tidak seperti yang kita lihat saat ini,” kata Dolfi. Pada LHKPN yang dilaporkan Tahun 2022, harta Tatong turun kurang lebih 48 jutaan. Penurunan angka itu, tidak sesuai fakta yang kita lihat saat ini. Baca Juga:Harta Walikota Kotamobagu Tatong Bara Susut 48 Juta Dolfi menegaskan, kewajiban pejabat penyelenggara untuk melaporkan harta kekayaan termaktub di Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999. Pejabat yang punya kewajiban yakni mereka yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Salah satunya adalah Walikota Kotamobagu Tatong Bara. Dilihat dari data LHKPN, Tatong terakhir menyampaikan harta kekayaannya pada 21 Maret 2023 jumlahnya mencapai Rp13.174.790.935. Jumlah harta yang dilaporkan ini berbeda dengan laporan sebelumnya tahun 2021 yakni Rp13.223.625.723. Jika dihitung dari dua data yang dilaporkan, terjadi penyusutan 48 juta rupiah. “LBI justru patut mencurigai data yang dilaporkan ke KPK. Karena patut dicurigai pejabat negara punya kekayaan seperti itu dan patut diduga masih banyak aset yang diduga tidak dilaporkan,” kata Dolfi. LBI mendorong KPK untuk memeriksa semua pejabat di Pemkot Kotamobagu karena terbukti ada pejabat eselon III saja memiliki harta fantastis. "Bupati Bolmut Depri Pontoh dan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto yang LHKPN kecil saja diperiksa. Kalau terjadi penyusutan harta harusnya sejak dari dulu," sentilnya. Kepala Inspektorat Kotamobagu Yusrin Mantali menjelaskan, penyusutan itu terjadi karena ada kenaikan pada aset tanah dan bangunan sebesar 1 Miliar. Hanya ada juga penyusutan di harta kendaraan dan mesin sekitar 50 juta. Selain itu kas dan setara kas cukup jauh penurunannya, sekitar 998 juta lebih. "Iya, kalau sesuai rilis KPK, ada penurunan di kas dan setara kas," kata Yusrin menjelaskan. Diakui kata Yusrin dari perbandingan LHKP 2021 dan 2022 terjadi penyusutan hanya 48 jutaan. “Iya, sesuai rilis KPK begitu,” ujarnya. Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tatong Bara terakhir kali menyampaikan harta kekayaannya pada 21 Maret 2023. Saat itu jumlahnya mencapai Rp 13.174.790.935. Jumlah harta yang dilaporkan ini berbeda dengan laporan pada tahun sebelumnya yakni Rp13.223.625.723 atau naik 1 miliar lebih dari sebelumnya, kini berdasarkan laporan, harta Tatong Bara turun Rp48 jutaan dan tinggal menjadi Rp13.174.790.935. Rincian harta Tatong Bara merupakan aset tanah dan bangunan senilai Rp 8.240.000.000, harta bergerak lainnya Rp3.900.000.000, kas setara kas Rp 457 jutaan. Selain itu, punya harta lainnya senilai Rp 300 jutaan. Kendati demikian Tatong Bara tidak memiliki hutang. Khusus isi garasinya, Tatong Bara memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 325 juta. Bila dirinci, Tatong Bara memiliki mobil warisan Toyota Pick Up Tahun 2001, senilai Rp 45.000.0002. Honda CRV Jeep Tahun 2002, juga warisan senilai Rp 80.000.000. Honda Accord Sedan Tahun 2006, merupakan hasil sendiri senilai Rp140.000.000. Dan terakhir Toyota Vios 1.5G/Sedan Tahun 2001, hasil sendiri senilai Rp60.000.000. Tatong Bara tercatat terpilih sebagai Walikota Kotamobagu dua kali. Pertama pada periode 2013–2018 dan kedua periode 2018–2023. Sebelumnya, Ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kotamobagu periode 2008–2013. Tatong juga tercatat sebagai politisi Partai Nasdem yang saat ini berencana akan maju Pileg DPR RI. (*)

LHKPN Walikota Tatong Bara Diduga Janggal. KPK Diminta Turun ke Kotamobagu

by Redaksi

17 Juni 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ...

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menggelar uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD dalam Pemilu 2024 mendatang. Uji publik yang dilaksanakan di cafe Strawberry itu dihadiri pihak Pemkot Kotamobagu, Forkopimda, Bawaslu, pimpinan Parpol, serta tokoh masyarakat. Ketua KPU Kotamobagu Iwan Manoppo mengatakan, ada dua rancangan yang disampaikan dalam uji publik. Yakni perubahan jumlah Dapil dari sebelumnya tuga Dapil, menjadi empat Dapil. Dan penambahan satu kursi di Dapil Kecamatan Kotamobagu Selatan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Iwan menyampaikan rancangan penambahan jumlah kursi pada dapil Kecamatan Kotamobagu Selatan mengacu pada data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan data penduduk potensial pemilu (DP4) dari KPU RI untuk Pemilu 2024. Sehingga semua yang berkepentingan diundang untuk memberikan masukan dalam menyukseskan Pemilu tahun 2024 mendatang. “Hasil hari ini akan kami laporkan ke KPU RI, melalui KPU Provinsi Sulut. Sebab pada Februari mendatang KPU RI akan menetapkan Dapil pemilihan di seluruh Indonesia,” katanya Rabu 7 Desember 2022. Namun dari rancangan tersebut, KPU Kota Kotamobagu memandang perlu untuk tetap mempertahankan daerah pemilihan (Dapil) pada pemilihan anggota DPRD Kota Kotamobagu Tahun 2024 sebanyak 3 dapil, yakni, Dapil I (Kotamobagu Utara dan Kotamobagu Timur), Dapil 2 (Kotamobagu Selatan) dan Dapil 3 (Kotamobagu Barat), Pertimbangan tersebut di atas didasari pada, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, perimbangan alokasi kursi (proporsionalitas), keutuhan dan keterpaduan wilayah (integralitas). Sebelumnya Asisten I Pemkot Kotamobagu Nasli Paputungan mewakili Walikota Kotamobagu mengatakan, pemerintah mendukung terhadap tahapan Pemilu Tahun 2024 yang sedang berjalan. Salah satu yakni tahapan penataan Dapil yang hari ini masuk pada uji publik. Tentu dari semua tahapan itu kata Nasli, Pemkot Kotamobagu akan memberikan dukungan full untuk setiap tahapan KPU yang sedang berjalan. Karena salah satu tugas Pemkot Kotamobagu turut mensukseskan Pemilu Pemerintah siap membackup semua kerja kerja KPU,” kata Nasli. (*)

KPU Kota Kotamobagu Uji Publik Rancangan Perubahan Jumlah Kursi dan Perubahan Dapil di Pemilu 2024

by Redaksi

7 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menggelar uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD dalam ...

Jika Dibutuhkan, GP Anshor Kotamobagu Siapkan Bantuan Hukum Untuk Irawan CS

by Redaksi

29 Agustus 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Penyidik Polres Kotamobagu akhirnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka terkait aksi demo, protes penutupan akses jalan di ...

Tatong Bara Masuk Pejabat Negara Yang Tak Punya Utang

Tatong Bara Masuk Pejabat Negara Yang Tidak Punya Utang

by Redaksi

16 November 2021

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara diketahui telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan ...

THL di RS Kotamobagu Demo Lantaran Diganti Sepihak

by Redaksi

12 April 2021

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Suasana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu mendadak berubah seketika puluhan Tenaga Harian Lepas (THL) melakukan aksi ...

Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Kadis Perdagangan Koperasi Kotamobagu Belum Ditahan

by Redaksi

28 Maret 2021

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu belum menahan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Herman Aray yang ditetapkan sebagai tersangka ...